Plt Bupati Paparkan Alasan Soal Capaian Realisasi APBD 2017

Plt Bupati Paparkan Alasan Soal Capaian Realisasi APBD 2017

Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon, pada Selasa (26/6) memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Purbalingga pada Senin (25/6) lalu. Pada kesempatan sebelumnya, fraksi-fraksi umumnya menyoroti soal capaian realisasi anggaran baik pendapatan maupun belanja yang tidak mencapai 100 persen.
Menanggapi pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai pendapatan daerah yang hanya terealisasi 99,79%. Plt Bupati menjelaskan hal tersebut disebabkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya tercapai Rp 6,53 miliar atau hanya 57,85% dari target. Pendapatan sektor tersebut merupakan alokasi hibah dari pemerintah pusat.
”Program hibah ini bersifat top down sehingga pemerintah daerah hanya menerima sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sebagaimana dana transfer (DAU dan DAK),” ungkapnya. Pernyataan tersebut juga menjadi jawaban atas pertanyaan dari Fraksi Gerindra.
Terkait belanja daerah yang beberapa komponen tidak terealisasi 100 persen. Ia merinci khusus belanja tidak langsung terutama belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga tidak sepenuhnya terserap. Salah satu penyebabnya adalah biasanya terdapat calon penerima bantuan yang sampai batas akhir waktu yang ditetapkan, belum bisa memenuhi syarat-syarat yang diminta sehingga tidak bisa mendapatkan alokasi bantuan.
“Kemudian juga bansos untuk masyarakat kurang mampu, namun penerima tidak sesuai dengan keadaan riil yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk belanja tidak terduga, realisasinya sesuai dengan terjadi atau tidaknya bencana di wilayah purbalingga. Sehingga jika tidak terjadi bencana atau kejadian luar biasa lainnya, maka belanja tidak terduga tersebut tidak akan direalisasikan,” katanya.
Meskipun menyandang predikat WTP, namun di dalam LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern masih terdapat 11 temuan. Terhadap hal tersebut, Plt Bupati jelaskan pihaknya akan mengkordinasikan dan menjelaskan ulang kepada pihak BPK terhadap temuan tersebut dalam bentuk tanggapan hasil pemeriksaan.
”Di sisi lain, guna mengeliminasi temuan tersebut, secara preventif kami sudah melaksanakan pembinaan kepada pejabat pengelola anggaran secara sistematis dan berkala,” ujarnya.
Selanjutnya Plt Bupati menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar mengenai penurunan pendapatan dari pajak losmen, pajak rumah makan dan pajak warung. Ia menjelaskan pemasukan pajak losmen turun karena pada tahun 2017 terdapat objek pajak yang semula kategori losmen menjadi kategori hotel melati I sehingga mengurangi pendapatan dari pajak losmen dan menaikan pendapatan dari pajak hotel melati I.
“Pajak rumah makan dan warung ada penurunan realisasi dikarenakan pada tahun 2017 ada objek pajak yang semula kategori rumah makan menjadi kategori restoran dan kategori warung menjadi kategori rumah makan, sehingga mengurangi pendapatan dari pajak rumah makan dan warung,” katanya.
Alasan Belanja Pegawai Membengkak
Mengenai masih minimnya upah jasa pendidikan sebesar Rp 750.000 per bulan untuk Guru Tidak Tetap (GTT), Plt Bupati menjawab semata-mata disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Apabila terdapat ruang fiskal yang makin memadai, maka besaran honor untuk mereka dipertimbangkan untuk dinaikkan.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra menanyakan mengenai pembengkakan realisasi belanja pegawai yakni sebesar 113,73 persen. Plt Bupati menjawab bahwa realisasi belanja pegawai sedikit melebihi anggaran karena adanya penyajian belanja pegawai dana BOS berupa honorarium PTT dan GTT.
“Honorarium itu dalam APBD dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa. Tetapi dalam LKPD tahun 2017 disajikan pada kelompok belanja pegawai sesuai dengan kriteria yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan,” imbuhnya.(Tim GL)

Terkait LKPJ Bupati , Banggar Berikan Saran

Terkait LKPJ Bupati , Banggar Berikan Saran

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purbalingga menyatakan telah menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan menyatakan telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian pihaknya memberi sejumlah saran sekaligus catatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD pada tahun mendatang.

Ketua Banggar DPRD Kabupaten Purbalingga Tongat melalui juru bicaranya, Cahyo Susilo menyarankan agar Pemkab meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya terkait mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) hendaknya diiringi dengan peningkatan kualitas sistem pengawasan internal.

“Sehingga dapat meminimalisir adanya temuan temuan yang pelanggaran atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” katanya saat rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Purbalingga, Sabtu (30/6).

Pelaksanan kebijakan Pemkab terkait dengan bantuan langsung baik hibah maupun bantuan sosial agar dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara proporsional. Pemkab hendaknya bisa menambah porsi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengentasan kemiskinan.

“Sebelum mengeluarkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya diperlukan kajian mendalam sehingga tidak menimbulkan gejolak dan penolakan dari masyarakat,” katanya.

Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, APBD merupakan instrumen kelengkapan yang bertujuan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat. Pihaknya berkomitmen agar pemanfatan APBD ke depan harus berorientasi dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja dan peningkatan peningkatan ekonomi masyarakat.

Legislatif dan eksekutif, pada kesempatan itu telah menyetujui raperda LKPJ APBD 2017 menjadi Perda. Tiwi berharap komuinikasi, kordinasi dan kerjasl sama antara kedua lembaga penyelenggara pemerintah itu selalu sinergis dan terus dimantapkan. (Tim GL)

Proyeksi Pendapatan Daerah Purbalingga Naik Rp 34 Miliar

Proyeksi Pendapatan Daerah Purbalingga Naik Rp 34 Miliar

Berdasarkan kebijakan pendapatan dalam kebijakan umum perubahan APBD 2018, pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan naik sebesar Rp. 34.016.521.000. Dengan kata lain terjadi kenaikan sebesar 1,74 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.959.697.520.000,- menjadi Rp. 1.993.714.041.000.
Hal itu dipaparkan oleh Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon (Tiwi) dalam rapat paripurna DPRD, dengan acara penyampaian Rancangan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD / KUPA tahun anggaran 2018, serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara / PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Sabtu (14/7) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Purbalingga.
Plt Bupati Tiwi menjelaskan, kenaikan proyeksi pendapatan tersebut bersumber dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 15.381.932.000, lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 21.082.517.000,- dan berkurangnya bagian dana perimbangan sebesar Rp. 2.447.928.000.
“Dari jumlah proyeksi pendapatan daerah tersebut, sumbangan terbesar berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak, pos dana alokasi umum (DAU), pos dana alokasi khusus (DAK) yang besarnya mencapai 64,30% atau sebesar Rp. 1.281.919.368.000,” katanya.
Diikuti bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak provinsi, bantuan keuangan provinsi, dan dana penyesuaian yang nilainya mencapai Rp. 439.884.628.000 atau 22,06 persen. Sedangkan PAD memberikan sumbangan terhadap total pendapatan daerah sebesar 13,64 persen atau Rp. 271.910.045.000.
Selain adanya proyeksi kenaikan pendapatan daerah, juga masih adanya SILPA tahun 2017, sehingga perlu adanya perubahan APBD 2018. Sementara itu sesuai dinamika juga terdapat agenda-agenda belanja daerah baru yang dibutuhkan dalam penyerapan anggaran.
Beberapa agenda belanja itu diantaranya adalah berkaitanterbitnya SE Mendagri tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD.
“Selain itu juga adanya kegiatan belanja langsung yang mendahului perubahan, antara lain kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi tahun 2018, serta kegiatan pembangunan TPA Bedagas dan lanjutan pembangunan jembatan Pepedan – Tegalpingan; dan perlu dicukupinya kebutuhan anggaran belanja operasional OPD yang belum dianggarkan untuk satu tahun,” imbuhnya.
Belanja Daerah Ditingkatkan
Mengingat adanya peningkatan proyeksi pendapatan, jumlah anggaran yang dapat disediakan untuk belanja daerah dalam KUPA dan PPASPerubahan APBD 2018 juga ditingkatkan. Yakni dari yang tadinya ditetapkan Rp 1.992.797.269.000 menjadi Rp 2.091.852.056.000 atau naik sebesar Rp 99.054.787.000 (4,97%).
Perubahan 2018 direncanakan akan dialokasikan untuk, pertama, pemenuhan kebutuhan belanja tidak langsung yang naik dari Rp 1,128 miliar menjadi Rp. 1,176 miliar. Diantaranya untuk pemenuhan belanja pegawai sebesar Rp 38,6 miliar, mencukupi kenaikan kebutuhan belanja hibah sebesar Rp 3.77 miliar serta untuk mencukupi kenaikan kebutuhan belanja bantuan keuangan sebesar Rp 7,19 miliar, yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa pada 184 desa sebesar Rp 3.45 miliar, serta kenaikan Dana Desa (DD) Rp 282 juta.
“Dan selebihnya sebagai bantuan keuangan dalam upaya mendorong kesetaraan pembangunan desa dan kota,” katanya.
Kedua, yakni untuk belanja langsung sebesar Rp 915,291 miliar. Diantaranya untuk mengadministrasikan kegiatan yang mendahului perubahan yaitu pembangunan jembatan Pepedan-Tegalpingen sebesar Rp 5,194 miliar dan pembangunan TPA di Bedagas sebesar Rp 4,28miliar. Ke tiga, membutuhkan anggaran untuk membiayai kegiatan yang bersifat luncuran, lanjutan, dan kegiatan prioritas guna meningkatkan pelayanan publik, termasuk kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional OPD yang belum dianggarakan untuk satu tahun.
Plt Bupati Tiwi meminta kiranya rancangan nota kesepakatan bersama tentang KUPA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2018 tersebut, dapat diterima dan selanjutnya dapat dibahas ditingkat Komisi dan Banggar DPRD. Sehingga pada saatnya nanti dapat disetujui menjadi kesepakatan bersama antara Pemkab Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga.

Proyek Pembangunan Gedung DPRD Dihentikan Sementara

Proyek Pembangunan Gedung DPRD Dihentikan Sementara
Proyek Pembangunan Gedung DPRD Dihentikan Sementara

Proyek multi years pembangunan gedung DPRD Purbalingga yang bernilai miliaran rupiah dihentikan. Kebijakan tersebut diambil Plt Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) setelah berkonsultasi dengan DPRD.
“Penghentian dilakukan untuk rencana kelanjutan pembangunan yang menggunakan alokasi dana APBD Perubahan tahun 2018. Karena Pemkab mengalami defisit keuangan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan, di sela-sela peninjauan proyek tersebut, Rabu (18/7).
Diungkapkan pembangunan gedung DPRD sudah dilaksanakan dua tahap. Pada tahap kedua dialokasikan dana sebesar Rp 8 Miliar di APBD tahun 2018. Semula pembangunan tahap III akan dilanjutkan dengan alokasi dana dari APBD Perubahan tahun 2018.
“Namun karena anggaran di RAPBD Perubahan tahun 2018 defisit, maka diambil kebijakan pembangunan lanjutan gedung dewan ditunda,” ungkapnya.
Dia menyampaikan pembangunan akan dilanjutkan di tahun anggaran 2019. Pihaknya mengakui bahwa karena adanya penghentian pembangunan maka menyebabkan target pembangunan gedung tersebut yang seharusnya rampung pada pertengahan tahun 2019 tak bisa terlaksana.
“Pembangunan kemungkinan akan dijadwal ulang. Target selesainya jadi tahun 2010,” tandasnya.
Ketika disinggung hasil pantauan dewan terkait pembangunan tahap II, Bambang Irawan mengatakan sudah sesuai dengan konsep awal. Pihaknya meminta agar pembangunan tahap selanjutnya direncanakan dengan matang sehingga penyelesain pembangunan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dalam kesempatan terpisah Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkab Purbalingga Subeno menyampaikan Sejumlah proyek fisik di tahun anggaran perubahan 2018 ditangguhkan pelaksanaannya. Kondisi tersebut disebabkan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018 yang mengalami defisit. Diungkapkan defisit di APBDP tahun 2018 sekitar Rp 46 Miliar. Konsekuensinya adalah mengurangi anggaran di proyek fisik. Ada sejumlah proyek fisik yang pelaksanaannya ditangguhkan.
“Kami masih melakukan pembahasan dan kajian bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” imbuhnya.(Tim GL)

Plt Bupati Serahkan SP Plt Sekretaris DPRD Purbalingga

Plt Bupati Serahkan SP Plt Sekretaris DPRD Purbalingga

Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga yang kosong segera diisi dengan penunjukan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif karena pejabat sebelumnya Ngudiarto SH. memasuki masa pensiun per 1 Juli 2018.
Selain Plt Sekretaris DPRD, dua jabatan kosong lainnya yaitu Camat Kejobong dan juga Kepala Bagian Unit Layanan dan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Purbalingga juga diisi pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Plt. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.Econ.
Plt. Sekretaris DPRD berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas tanggal 2 Juli 2018 dijabat Wahyu Ekonanto, SH. yang saat ini menjabat Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBP3A) Kabupaten Purbalingga.
Untuk Plt. Camat Kejobong yang ditunjuk adalah Drs. Bambang Widjonarko, M.Si. yang saat ini menjabat Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Kabag Ortala) Sekretariat Daerah Kab. Purbalingga, sedangkan pejabat Camat Kejobong sebelumnya Suwarto, SE. telah memasuki masa pensiun per 1 Juli 2018.
Jabatan ketiga yaitu Kepala Bagian Layanan Pengadaan (Kabag LP) dijabat Drs. Widiyono, M.Si. yang juga menjabat Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Purbalingga berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/06542/PLT/2018 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018, dan dengan diturunkannya surat perintah pelaksanaan tugas sekaligus disertai kewenangan sebagai pejabat pengguna anggaran. SP Plt Kabag LP Setda, Sekretaris DPRD dan juga Camat Kejobong diserahkan Plt. Bupati Tiwi di ruang kerjanya, Selasa (03/07).
Plt. Bupati Tiwi berharap kepada ketiga pejabat yang mendapatkan tugas tambahan tersebut dapat mengatur waktunya dengan baik dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat serta tetap mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas dengan baik pada dua tempat sehingga semua kegiatan tetap berjalan dan terselesaikan dan dalam pelaksanaan tugasnya di dua tempat berbeda tetap selalu menjaga amanah.
“Yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas adalah tetap dalam koridor Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, dan khususnya Plt. Camat Kejobong saya harapkan tetap menjaga kondusifitas wilayah terkait akan adanya pemilihan kepala desa di Kecamatan Kejobong,” kata Plt. Bupati Tiwi.

Penandatanganan Persetujuan Raperda

Penandatanganan Persetujuan Raperda

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2017 disetujui untuk kemudian diajukan ke Gubernur Jawa Tengah dan menjadi Perda. Persetujuan tersebut kemudian ditanda tangani antara Pemerintah kabupaten (Pemkab) Purbalingga dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Purbalingga, Sabtu (30/6) di ruang sidang DPRD Purbalingga.
Beberapa hari sebelumnya telah dilakukan laporan pertanggungjawaban oleh Bupati dan pandangan umum fraksi menanggapi atas pertanggungjawaban Bupati tentang laporan penggunaan anggaran tahun 2017.
Cahyo Susilo yang bertindak sebagai perwakilan DPRD Purbalingga membacakan pertimbangkan disetujuinya Raperda tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2017. DPRD berpendapat, penggunaan anggaran telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Sehingga,tidak ada hal yang perlu diperdebatkan lagi.
“Penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kami menyetujui Raperda tersebut untuk diajukan ke Gubernur guna mendapat evaluasi yang selanjutnya disahkan menjadi Perda,” katanya.
Namun pihak DPRD memberi catatan antara lain agar Pemkab Purbalingga melakukan koreksi kinerja internal di dalam Pemkab. Menurut DPRD, walaupun Pemkab Purbalingga mendapat predikat WTP (wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), temuan dari BPK masih ada. Oleh sebab itu DPRD meminta agar Pemkab meningkatkan system kinerjanya.
“Walaupun Purbalingga mendapat predikat WTP, tetapi faktanya masih ada temuan dari BPK. Maka dari itu peningkatan kinerja serta koreksi di dalam internal Pemkab mutlak dilakukan,” imbuhnya.
Plt. Bupati Tiwi yang memberi sambutan dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada semua pihak termasuk DPRD yang telah berseniergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Purbalingga untuk bersama-sama membangun Purbalingga. Tiwi berujar, hal tersebut membuktikan antara eksekutif (Pemkab) dan legiselatif (DPRD) mempunyai posisi yang sejajar dalam membangun Kabupaten Purbalingga.
“Terima kasih kepada banggar (Badan Anggaran) serta komisi yang terkait dalam pembahasan Raperda ini. Hal ini membuktikan antara eksekutif dan legiselatif memiliki posisi yang sama dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Purbalingga,” ujar Tiwi.
Tiwi juga meminta kepada semua puhak untuk meningkatkan kualitas kerja. Dia berharap Purbalingga di masa mendatang menjadi daerah yang lebih maju. “Mari tingkatkan kualitas kerja sehingga Purbalingga akan menjadi Kabupaten yang lebih maju di masa mendatang,” pungkasnya.(Tim GL)

Pelaku UMKM Wajib Paham Teknologi Informasi

Pelaku UMKM Wajib Paham Teknologi Informasi
Pelaku UMKM Wajib Paham Teknologi Informasi

Pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Kabupaten Purbalingga wajib memahami teknologi informasi. Hal itu akan menjadi modal bagi pengembangan dan pemasaran produk UMKM.
“Salah satu teknologi informasi mengenai pengembangan UMKM yang wajib diketahui adalah Bisma (Bekraf Information in Mobil Aplication). Sistem ini dikelola oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf),” kata anggota DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi dan Workshop Bisma bagi Periset Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas, di Andrawina Hall Owabong Cottage, Selasa (10/7).
Dia juga menyampaikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) juga harus memberikan fasilitasi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga agar bisa memahami teknologi informasi. Harus ada pendampingan agar pelaku UMKM bisa go nasional dan go internasional melalui penerapan teknologi informasi.
“Di Purbalingga terdapat ratusan pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan,” ungkapnya.
Kepala Dinkop dan UM KM Budi Susetyono pada kesempatan yang sama mengatakan produk UMKM di Purbalingga perlu inovasi dalam kemasan dan design. Misalnya produk batik khas Purbalingga yang saat ini dijual dalam bentuk kain, perlu diinovasi dengan produk baju. “Kemasannya juga harus menarik. Design menarik ini bisa dikembangkan lewat Bisma,” ungkapnya.
Peneliti dari Bekraf Ahmad Rekotomo mengatakan jaringan yang dibangun melalui Bisma sangat menguntungkan pelaku usaha. Karena melalui Bisma, design produk UMKM diperhatikan sehingga membuat konsumen menjadi tertarik. “Produk UMKM di Kabupaten Purbalingga harus memulai inovasi seperti ini,” imbuhnya.(Tim GL)

DPRD Sidak Pembangunan RSIAD Panti Nugroho

DPRD Sidak Pembangunan RSIAD Panti Nugroho
DPRD Sidak Pembangunan RSIAD Panti Nugroho

Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Daerah (RSIAD) Panti Nugroho di Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kamis (12/7). Para wakil rakyat itu menemukan kondisi fisik yang mulai rusak meski belum setahun jadi.
“Saya melihat beberapa bagian pintu sudah mengelupas. Finishing bangunan juga banyak yang tidak maksimal,” kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga, Karseno.
“Ini dikarenakan kurangnya pengawasan, saat pembangunan tahap pertama dan kedua lalu. Kami akui, kami juga kurang dalam melakukan pengawasan,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap untuk pembangunan tahap kedua, rekanan melakukan dengan maksimal. Jangan sampai apa yang terjadi pada saat pembangunan tahap pertama terjadi lagi. Kualitas pengerjaan harus benar-benar diperhatikan.
“Tak hanya itu, rekanan juga harus memperhatikan jadwal dan target pekerjaan dengan baik dan benar. Jangan sampai tak selesai tepat waktu,” katanya.
Sementara itu, terkait pembangunan tahap II, anggota dewan lainnya, Nur Tjahyono mengatakan, pihaknya menilai pembangunan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil pengamatan dan laporan pihak kontraktor, pengerjaan sudah sesuai jadwal dan target pekerjaan sudah bagus. Sebab, terjadi surplus 3 persen lebih.
“Pekerjaan tahap kedua ini jauh lebih sulit, karena sebagian besar merupakan finishing. Detailnya harus diperhatikan betul. Jangan sampai terjadi seperti saat pembangunan tahap pertama,” imbuh Edy Zasmanto, anggota Komisi III lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga drg Hanung Wikantono mengatakan, RSIA Panti Nugroho akan dibangun tiga lantai. Penggunaannya, lantai pertama untuk pelayanan rawat jalan, IGD, ruang operasi, dan rawat inap kelas III. Lantai II akan digunakan untuk rawat inap kelas II, I, dan VIP. Sedangkan lantai tiga digunakan untuk kantor. Pembangunan rumah sakit ini dilakukan secara bertahap.
Tahap awal pada 2016 menghabiskan anggaran Rp 15 miliar dan dilanjutkan pada 2017 Rp 9,7 miliar. Adapun tahun ini Pemkab menganggarkan Rp 11 miliar untuk kelanjutan pembangunan lantai dua dan tiga. (Tim GL)

Defisit Anggaran Ditutup dengan Silpa

Defisit Anggaran Ditutup dengan Silpa

Penghitungan APBD 2017 Kabupaten Purbalingga mengalami defisit hingga Rp 55,7 miliar. Namun demikian, defisit itu bisa ditutup dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang mencapai Rp 114 miliar.
Menurut pakar hukum tata negara Unsoed Purwokerto, Prof Muhammad Fauzan, Senin (25/6), dalam perencanaan pembangunan, Kabupaten Purbalingga sudah matang. Adapun sampai defisit karena adanya sumber pembiayaan yang sifatnya prediktif semisal pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber pendapatan lain yang sah.
“Saya rasa, hampir semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten mengalami defisit. Penghitungan anggaran kan dikaitkan dengan rencana kegiatan dan anggaran serta penerimaan dana itu dari mana. Rencana kegiatan yang bermacam dengan anggaran, pembiayaan atas kegiatan itu dari sumber mana. Karena adanya sumber dana yang sifatnya prediktif itu, bisa sampai defisit,” terangnya.
Lebih lanjut, ketika perencanaan kegiatan sudah dibuat, rencana anggaran sudah ditentukan dengan rencana pembiayaan yang sudah sedemikian rupa, tinggal sumber yang mana, jadi dihitung bisa surplus atau defisit. Defisit itu bisa ditutup dengan Silpa yang berasal dari penghematan, penekanan harga pagu anggaran atau proyek yang tak terlelangnya.
Adapun penggunaan Silpa sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyatakan, Silpa tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
Sementara itu, saat rapat paripurna pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD 2017 kemarin, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, WWuriyati mempertanyakan tidak tercapai target realisasi pendapatan daerah. Dari ditetapkan Rp 1,962 triliun namun realisasi pendapatan Rp 1,957 triliun. Demikian pula mengenai belanja daerah yang kurang terserap maksimal, dari pagu anggaran Rp 2,132 triliun, hanya terealisasi Rp 2,013 triliun.
Ketua Fraksi Golkar, Ahmad Sa’bani justru mengkritisi pencapaian pendapatan pajak yang menurun. Diantaranya pajak losmen turun 22,57 persen, pajak rumah makan turun 17,70 persen dan pajak warung turun 31,47 persen. Padahal Kabupaten Purbalingga pada saat ini merupakan tujuan objek wisata dan usaha kuliner semakin marak. Dia juga mengkritisi penggunaan belanja anggaran yang dinilai belum proporsiaonal antara pembangunan fisik dengan pengentasan kemiskinan. Sejumlah program dan kegiatan pembangunan fisik, yang tidak prorakyat miskin yang belum dilyelamng dan belum terealisasi untuk dikaji ulang.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Wahyono memandang, realisasi belanja daerah masih belum berorientasi pada outcome sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas pada capaian output. Padahal kalau melihat visi misi pemkab Purbalingga seharusnya realisasi belanja berbanding lurus dengan tingkat kemajuan dan upaya capaian kemiskinan.
Fraksi Kebangkitan Bangsa menyoroti tentang masih lemahnya Pemkab Purbalingga untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika melihat target dan angka capaian PAD Purbalingga dinilai sudah baik, namun di balik itu ternyata biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut masih sangat tinggi dan tidak sebanding.
“Oleh karena itu pula perlu dihitung pula rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan Pemkab Purbalingga untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD,” kata juru bicara fraksi Edy Zasmanto.
Seperti yang diberitakan kemarin, Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada acara penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 2017 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Sabtu (23/6) menyebutkan, pada akhir 2017 lalu Purbalingga sempat mengalami defisit anggaran Rp 55,7 miliar, karena belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan.
Meski demikian penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaraan pembiayaan dengan selisih Rp 170,2 miliar. Sehingga defisit anggaran tertutup oleh surplus penerimaan pembiayaan menghasilkan Silpa Rp 114 miliar. (H82)

SILPA APBD Purbalingga Tahun 2017 Tercatat Rp 144 Miliar

SILPA APBD Purbalingga Tahun 2017 Tercatat Rp 114 Miliar

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Purbalingga per 31 Desember tahun 2017 tercatat mencapai Rp 114.438.867.487. Angka tersebut tercatat lebih kecil dibandingkan dibandingkan SILPA tahun sebelumnya yakni Rp 160.236.910.033.
Hal itu disampaikan oleh Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon (Tiwi) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada acara penyerahan Laporan Keuangan Daerah 2017.
Selain itu, Plt Bupati Tiwi menyampaikan pada akhir tahun 2017 lalu Purbalingga sempat mengalami defisit anggaran mencapai Rp 55,7 miliar, karena belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah. Meski demikian penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaraan pembiayaan dengan selisih Rp 170,2 miliar.
“Sehingga defisit anggaran tertutup oleh surplus penerimaan pembiayaan menghasilkan SILPA Rp 114 miliar,” katanya.
Tercatat pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga selama tahun anggaran 2017 setelah perubahan terealisasi sebesar Rp 1,957 Triliun. Realisasi pendapatan tersebut diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 355,8 miliar, dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,4 triliun, dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 161,7 miliar dan pendapatan daerah yang sah dari hibah dan lainnya sebesar Rp 10.2 miliar.
Sedangkan belanja Pemkab Purbalingga tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 2,013 triliun, atau lebih besar dari pada realisasi pendapatan. Belanja tersebut berasal dari belanja tidak langsung yakni belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil provinsi dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Ditambah belanja langsung yakni untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Sementara itu, kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan untuk penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. “Selain itu juga diarahkan pada pencairan dana cadangan dan optimalisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman atau investasi non permanen lainnya yang disalurkan melalui beberapa OPD pada tahun yang lalu,” katanya.
Sedangkan kebijakan pengeluaran pemiayaan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan serta penguatan struktur modal BUMD. Selain itu juga untuk lembaga perbankan daerah diantaranya penyertaan modal pada PD BPR BKK Purbalingga, PT BPRS Buana Mitra Perwira, PD Puspahastama, PDAM, PT BPD Jawa Tengah, PD Owabong, PD Purbalingga Modal Ventura dan PD BPR Artha Perwira.
Plt Bupati Tiwi juga menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2017 ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga dapat mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Ia menambahkan dengan kategori opini WTP tersebut dapat dikatakan bahwa BPK telah mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa seluruh transaksi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan adalah benar dan terbebas dari salah saji material. Selain itu juga laporan telah disusun berdasarkan standard akuntansi pemerintahan dan penyajian nilai aset tetap sudah dapat diyakini kewajarannya.
“Sehubungan hal tersebut saya akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat mempertahankan predikat opini WTP pada tahun-tahun ke depan secara terus menerus,” ungkapnya
Meskipun berdasarkan pemeriksaan LKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 mendapat opini WTP, Plt Bupati Tiwi mengungkapkan masih ada catatan lain yang harus diselesaikan. Diantaranya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan masih terdapat 11 temuan. Disamping itu juga LHP atas sistem pengendalian intern atas laporan keuangan masih terdapat 9 temuan. .(Tim GL)