SELAMAT HARI SANTRI NASIONAL
22 Oktober 2021

“Santri Siaga Jiwa Raga”
________________________

Peringatan Hari Santri Nasional 2021 mengusung tema Santri Siaga Jiwa Raga, sebagai bentuk pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Siaga Jiwa Raga juga merupakan komitmen seumur hidup santri yang lahir dari sifat santun, rendah hati, pengalaman, dan tempaan santri selama di pesantren. Siaga Jiwa berarti santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai, dan ajaran Islam rahmatan lil’alamin serta tradisi luhur bangsa Indonesia.

Karenanya, santri tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman ideologi yang dapat merusak pemikiran dan komitmen terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Siaga Raga berarti badan, tubuh, tenaga, dan buah karya santri didedikasikan untuk Indonesia. Karenanya, santri tidak pernah lelah berusaha dan terus berkarya untuk Indonesia.

Jadi, Siaga Jiwa Raga menjadi sangat penting di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana santri tetap disiplin dan tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan 5M+1D (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi Mobilitas dan Doa) demi kepentingan bersama.

• 

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Purbalingga Hj. Tenny Juliawaty, S.E. bersama Asisten Sekda bidang Pemerintahan R. Imam Wahyudi, S.H., M.Si. menghadiri Halaqoh Bersama Kiai dan Pengasuh Pesantren dan Sosialisasi UU Pesantren dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh PCNU Kabupaten Purbalingga, bertempat di Gedung MWC NU Kecamatan Mrebet, Rabu (20/10/2021) pagi.

Acara diawali dengan sambutan khutbah iftitah oleh Rois Syuriah PCNU Purbalingga K. H. Achmadi Nurkholis yang mengapresiasi kegiatan halaqah. “Semoga nantinya memperoleh hasil yang diharapkan demi kemajuan Nahdlatul Ulama, kemajuan kita bersama dan kemajuan pondok pesantren di Purbalingga”, harapnya.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Purbalingga H. Ahmad Mudzir, S.Ag., M.M., A.H. menambahkan, dengan adanya Undang-Undang Pesantren ini poro kiai, alumni pesantren semuanya bisa memberikan kontribusi yang lebih bagi pembangunan bangsa dan negara ini dan kepada pemerintah hadir untuk memberikan kewajibanya selaku pelaksana negara dimana pesantren membunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain.

Dalam sambutan Bupati Purbalingga yang dibacakan oleh Asisten Sekda bidang Pemerintahan R. Imam Wahyudi, S.H., M.Si. mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2021 kepada segenap santri di Purbalingga khususnya di Kecamatan Mrebet. Pada momentum hari santri tahun 2021 kita bersyukur kalangan pesantren mendapatkan kado istimewa dari Presiden RI berupa Peraturan Presiden Nomor 82  Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres ini secara khusus mengatur tentang dana pribadi pesantren yang dialokasikan dalam untuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan pesantren dan dukungan berbagai kebijakan untuk kemakmuran pesantren.

• 

• 

Selamat Memperingati
MAULID NABI MUHAMMAD SAW.
12 Rabiul Awal 1443 H
19 Oktober 2021 M

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah SWT dan (datangnya) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah”. (Q.S. Al-Ahzab : 21)

Dengan peringatan maulid, mari kita teladani akhlak Rasulullah SAW dan senantiasa bersholawat kepadanya.
Semoga kita mendapat syafa’atnya di yaumul akhir. Aamiin.

Allohumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammad
.

• 

Wakil Ketua I DPRD Purbalingga H. Aman Waliyudin, SE, M.Si menghadiri acara Pembukaan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Kabupaten Purbalingga di LPTK FTIK Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto, Senin (18/10/2021) pagi.

Dalam acara tersebut tampak hadir juga sejumlah pejabat dari UIN Saizu yakni Rektor Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. dan Wakil Rektor I Dr. Fauzi, M.ag., Kepala Bagian Kesra Setda Purbalingga Eni Sosiatman, S.Sos., M.Si., PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Ardi Pawoko, S.H., dan Kepala Kantor Kemenag Purbalingga H. Karsono, S.Pd.I., M.M. Acara diikuti oleh 85 guru Pendiidkan Agama Islam di Kabupaten Purbalingga.

• 

• 

DPRD Purbalingga menggelar rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang KUA dan PPAS TA 2022 serta Persetujuan Bersama terhadap 3 (Tiga) Raperda. Rapat dipimpin Ketua DPRD H.R. Bambang Irawan, S.H., dan dihadiri secara fisik oleh Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BE Con, MM,, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretaris Daerah.

Dalam pengantar rapat paripurna, Ketua DPRD menjelaskan, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan KUA dan PPAS, pada Hari Rabu (15/10/2021) yang lalu. Dan pada hari ini hasil pembahasan KUA dan PPAS TA 2022 tersebut disetujui bersama oleh segenap anggota DRPD dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS RAPBD Tahun 2022 oleh segenap Pimpinan DPRD dan Bupati Purbalingga.

Selanjutnya diungkapkan oleh Ketua DPRD terkait dengan empat Raperda Prakarsa DPRD Tahun 2020 yang telah dibahas oleh Komisi-Komisi, telah selesai dilakukan Fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam Surat Pj. Sekda Prov Jateng Nomor: 180/0012501 tanggal 15 September 2021 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga. Adapun keempat Raperda dimaksud yaitu:
1. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
3. Raperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Bawah Lima Tahun; dan
4. Raperda tentang Penganggaran Pembangunan Tahun Jamak.
Berdasarkan Laporan Komisi IV dan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda tentang Penganggaran Pembangunan Tahun Jamak, dinyatakan bahwa berdasarkan kebijakan deregulasi yang dicanangkan Pemerintah maka Raperda tersebut agar dikaji kembali, dikarenakan sudah diakomodir dalam Perda Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan tidak ada kewajiban Daerah untuk menyusun Perda yang mengatur mengenai Penganggaran Pembangunan Tahun Jamak.

• 

• 

• 

Wakil Ketua Komisi III DPRD Purbalingga Adhi Irdiatno, S.E., S.T., M.T. mewakili Ketua DPRD, bersama dengan Kapolres Purbalingga AKBP Era Johny Kurniawan, S.I.K., M.H. dan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Drs. Agus Winarno, M.Si. mengikuti acara Launching SITANGKAS ( Sistem Informasi Tanggal Kolaboratif dan Responsif ) secara virtual bertempat di Ruang Vicon Lantai II Polres Purbalingga, Kamis (14/10/2021).

Launching Aplikasi Sitangkas diresmikan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.S.T.M.K. dan Pangdam IV Diponegoro Mayjend TNI Rudianto. Sitangkas merupakan teknologi kepolisian modern yang mampu memberikan quick response kehadiran Bhabinkamtibmas dalam masyarakat, selain itu aplikasi Sitangkas diperuntukkan untuk warga masyarakat yang isinya salah satunya adalah update data covid-19.

• 

• 

Wakil Ketua I DPRD Purbalingga H. Aman Waliyudin, SE, M.Si bersama Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BE Con, MM,  dan Wakil Bupati H. Sudono, ST, MT menghadiri acara Penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga, Kamis (14/10/2021) pagi.

Upacara digelar terbatas di Pendopo Dipokusumo dengan diawali laporan singkat pelaksanaan TMMD oleh Lettu Inf. Mohammad Iskandar selaku pimpinan proyek dan dilanjutkan peninjaun lokasi Program Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap-III Tahun 2021 yang terletak di Desa Tegalpingen  Kecamatan Pengadegan. Kegiatan TMMD kali ini dilaksanakan pada tanggal 15 September sampai dengan 14 Oktober 2021, dengan sasaran pembangunan fisik jalan tembus penghubung Desa Tegalpingen menuju Desa Tumanggal di Kecamatan Pengadegan sepanjang 1 sasaran fisik 1,507m dengan lebar 9 meter dan makadam 1,507m kali lebar 5 meter, pembangunan jembatan volume panjang 7m lebar 2.5m tinggi 1.6m, pembangunan jembatan volume panjang 7m lebar 2 meter tinggi 2.5m, pembangunan gorong-gorong volume diameter 1m x lebar 7m, pembangunan gorong-gorong 0.4m x 7 meter dan ada tambahan pembangunan fisik berupa pemugaran 2 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Tegalpingen yang didanai oleh PMI Purbalingga dan BPR Artha Perwira.

Setelah Acara Penutupan TMMD Sengkuyung III dilanjutkan Pemberian Hadiah Kepada Desa-Desa Pemenang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Lomba Jogo Tonggo.

• 

• 

Masing-masing komisi DPRD Kabupaten Purbalingga menggelar rapat kerja komisi dengan agenda membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat masing-masing komisi. Senin (11/10/2021).

Hasil rapat komisi-komisi tersebut sebagai bahan rapat bersama dengan Badan Anggaran (Banggar).

• 

• Senin (11/10/2021) DPRD Purbalingga menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Rancangan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. Rapat dipimpin Ketua DPRD H.R. Bambang Irawan, S.H., dan dihadiri secara fisik oleh Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BE Con, MM, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretaris Daerah.
  
  Usai penyerahan Nota Kesepatan tentang KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 kepada Ketua DPRD, Bupati dalam sambutannya mengungkapkan KUA-PPAS Tahun 2022 yang diserahkan pada hari ini disusun dengan meperhatikan kondisi dan dampak atas pandemi covid-19, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah Tahun 2022. Selanjutnya dengan memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta mencermati tantangan dan potensi perekonomian daerah, maka sasaran makro pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut :
   Ekonomi Kabupaten Purbalingga diharapkan tumbuh 4,5 – 5,5 %;
   Kemiskinan menurun pada kisaran 14,5 – 15,5 %;
   Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5-6 %;
   Inflasi dijaga dibawah 3 %;
   Indeks pembangunan manusia diharapkan lebih dari 69,5.
  
  Dijelaskan oleh Bupati, dengan mencermati target tersebut diatas, serta dengan mendasarkan pada RKPD Kabupaten Purbaingga Tahun 2022, maka kebijakan keuangan daerah TA. 2022 diarahkan untuk :
  1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan non ASN untuk 1 tahun, gaji CPNS dan PPPK formasi 2021, serta penerapan TPP berdasarkan kelas jabatan;
  2. Efisiensi belanja operasional / rutin SKPD;
  3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan stimulus kepada UMKM, industri, pertanian, ketenagakerjaan, dan pariwisata, termasuk pembangunan mall pelayanan publik;
  4. Pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, irigasi, kelengkapan jalan) termasuk lanjutan penyelesaian beberapa infrastruktur (gor indoor, gedung dprd);
  5. Perlindungan sosial bagi ODKB, panti asuhan, yatim piatu, santunan kematian, jaminan kesehatan masyarakat miskin;
  6. Mempertahankan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkulaitas;
  7. Penguatan pembangunan desa;
• Dalam kesempatan tersebut Bupati Tiwi juga menyampaikan secara ringkas hal-hal yang terkait dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2022 baik Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah.
• Pendapatan daerah di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 1.975.328.000. yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.280.256.514.000. Kemudian pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp 1.587.705.790.000. Jumlah tersebut lenih rendah sebesar Rp 24.666.834.000 dari target dana perimbangan tahun 2021 sebesar Rp 1.612.372.624.000. Kondisi ini disebabkan turunnya alokasi bagian Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
  Sedangkan target pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp 127.132.000,000.
  Selanjutnya terkait belanja, pada tahun 2022 terdapat penambahan kebutuhan belanja wajib dan mengikat yang cukup besar, yaitu untuk pembayaran gaji CPNS dan PPPK sejumlah 2.678 orang yang saat ini sedang proses rekrutmen. Penambahan belanja tersebut tidak diimbangi dengan penambahan alokasi dana transfer umum oleh pemerintah pusat, sehingga harus mengurangi alokasi belanja untuk kegiatan yang lain. Belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.030.965.854.000,- terdiri atas :
   belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp.1.625.305..000,00
   belanja tidak terduga sebesar Rp. 13.000.000.000,00 serta
   belanja transfer sebesar Rp.392.660.324.000,00.
  Sementara itu, Ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna tersebut menyampaikan setelah KUA PPAS Tahun 2022 diserahkan, akan ditindaklanjuti pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar). “Hari ini komisi akan mulai melaksanakan rapat internal terkait KUA PPAS Tahun 2022. Besok dilanjutkan dengan pembahasan bersama Banggar,” imbuhnya.

• 

• 

Ketua DPRD Purbalingga  H.R. Bambang Irawan, S.H., didampingi Kepala DLH Priyo Satmoko, S.H., M.H. menyerahkan kendaraan bermotor roda tiga untuk pengelolaan sampah kepada Pemerintah Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari, Jumat (8/10/2021).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD mengungkapkan bahwa bantuan kendaraan bermotor kepada Pemdes Karangbanjar tersebut merupakan satu dari delapan kendaraan bermotor yang dianggarkan pengadaannya pada APBD Kabupaten Purbalingga TA 2022. Pemdes yang lain telah menerima secara langsung dari Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BE Con, MM, pada kesempatan sebelumnya.
Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi dan sekaligus membantu sarana pemerintah desa yang peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri. ”Salah satu Pemdes yang peduli dan menggerakkan warganya untuk ikut berkontribusi dalam menangani permasalahan sampah yakni Pemdes Karangbanjar”, jelasnya.

Ditambahkan oleh Ketua DPRD, permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Pemkab, kita semua sebagai warga masyarakat harus ikut berkontribusi dengan hal-hal kecil seperti reduce (mengurangi timbunan sampah), reuse (menggunakan kembali sampah), dan recycle (mendaur ulang sampah).
”Semoga kendaraan bermotor roda tiga ini bermanfaat dan untuk dipelihara dengan baik”, harapnya.

Ketua DPRD juga berpesan agar aparatur pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa agar senantiasa kompak dan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan di desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan semakin transparan dan akuntabel, dengan didukung sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Pemdes juga diminta jangan lengah dengan kondisi covid-19 yang sedang menurun, tetap jaga prokes dan ikut menyukseskan vaksinasi. “Sampai dengan 7 Oktober kemarin, cakupan vaksin dosis 1 baru sekitar 33% dan dosis 2 baru sekitar 16%, dimana progres paling rendah pada lansia”, terangnya.

• 

•