Komisi IV DPRD Purbalingga yang dipimpin oleh Wahyono, S.IP. melaksanakan rapat kerja bersama dengan BAPPELITBANGDA dan Dinas Perhubungan, Senin (10/1/2021) bertempat di ruang Komisi IV.

Rapat kerja tersebut membahas beberapa hal berkaitan dengan rencana kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan di tahun 2022.
Dalam rapat tersebut, dijelaskan oleh Kepala Bappelitbangda bahwa total anggaran infrastruktur yang dianggarkan di tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 231.727 246.291,- yang dilaksanakan oleh delapan OPD yaitu :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang = 10 sub kegiatan
2. Dinas Perumahan dan Pemukiman = 5 sub kegiatan
3. Dinas Lingkungan Hidup = 2 sub kegiatan
4. Dinas Perhubungan = 3 sub kegiatan
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan = 3 sub kegiatan
6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan = 1 sub kegiatan
7. Dinas Kesehatan = 7 sub kegiatan
8. Dinas Pertanian = 7 sub kegiatan

Komisi IV berharap agar semua kegiatan infrastruktur yang telah dianggarkan di tahun 2022 dapat segera diproses dan dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Selain itu, Komisi IV juga menanyakan perkembangan pembangunan Islamic Center dan rencana pembangunan jalan akses menuju Bandara Jenderal Besar Soedirman serta rencana penerapan tarif parkir berlangganan. Dimana sebelum tarif parkir berlangganan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah, terlebih dahulu agar Dinas Perhubungan melalukan simulasi dan perhitungan yang matang agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan.

• 

• 

• 

Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H kembali menghadiri acara Pengambilan Sumpah / Janji  dan Pelantikan Pejabat Administrator di lingkungan Pemkab Purbalingga, Senin (3/1/2022) sore.

Sebanyak 219 pejabat Administrator dan Pengawas dilantik oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., MM guna mencukupi kebutuhan organisasi, karena sebelumnya banyak sekali jabatan yang kosong, dimana sejumlah pejabat telah memasuki masa pensiun dan ada yang mendapatkan promosi ke jabatan yang baru.

Dalam sambutannya, Bupati mengungkapkan bahwa Pejabat Pengawas atau Eselon IV yang hari ini dilantik akan diusulkan ke Kemendagri utk disetarakan menjadi Pejabat Fungsional dengan tujuan untuk penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kinerja sebagaimana yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Bupati berharap, dengan telah dilengkapinya semua formasi jabatan, kinerja perangkat daerah akan lebih baik daripada tahun lalu. Dimana tugas dari para Administrator dan Pengawas adalah untuk membantu para Kepala OPD dalam mengejar target-target kinerja yang telah disepakati baik dalam RPJMD 2021 – 2026 maupun RKPD setiap tahunnya.

• 

• 

• 

Di penghujung tahun 2021, DPRD Purbalingga menggelar rapat paripurna internal dengan agenda Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 – 2022.

Rapat paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD H.R. Bambang Irawan, S.H dan dihadiri oleh segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, Jum’at (31/12/2021).

• 

• 

• 

Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H, bersama Bupati Purbalingga  Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., MM  dan para Ketua DPRD serta Kepala Daerah dari lima kabupaten / kota lainnya, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Instansi Terkait Lainnya, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (30/12/2021).

Lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi kegiatan pengelolaan PAD pada TA 2019 s.d. Semester I 2021, dengan fokus pemeriksaan pada aspek regulasi, dukungan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi, proses bisnis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Sedangkan sasaran pemeriksaan mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pajak restoran, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, serta kegiatan pembinaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng Ayub Amali mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Purbalingga dalam mewujudkan pengelolaan PAD yang semakin baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diatasi agar efektivitas pengelolaan PAD di Pemkab Purbalingga dapat berjalan dengan baik, untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

• 

• 

• 

Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H, menghadiri acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Rabu (29/12/2021) bertempat di Pendopo Dipokusumo Purbalingga.

Sebanyak 160 pejabat struktural dalam jabatan pengawas (eselon IV) diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati Purbalingga  Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., MM dalam rangka penyederhanaan birokrasi menjadi pejabat fungsional.
Hal itu menyusul telah terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 800/8309/OTDA tanggal 16 Desember 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah, dan mendasari pada Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi di Dalam Jabatan Fungsional maka pejabat tersebut harus dilantik dan mengangkat Sumpah/Janji Jabatan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2021.

Dalam sambutannya, Bupati mengungkapkan bahwa penyederhanaan birokrasi ini merupakan kebijakan yang masih baru, jadi ketentuannya masih menunggu aturan dari Pemerintah Pusat. “Tapi satu hal yang diamanatkan oleh Bapak Presiden bahwa peralihan dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional ini tidak akan ada perubahan take home pay apalagi pengurangan”, jelasnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa jabatan fungsional ini akan dinilai berdasarkan angka kredit. Dimana angka kredit itu diperoleh berdasarkan prestasi kerja atau kinerja masing-masing pejabat fungsional. Kenaikan pangkat yang biasanya ditempuh dalam waktu empat tahun, dengan jabatan fungsional ini dapat ditempuh dalam waktu yang lebih cepat minimal dua tahun. “Jadi saya minta para pejabat fungsional ini dapat menunjukkan kinerja yang baik, agar angka kredit ini dapat diperoleh dengan cepat untuk digunakan sebagai kenaikan pangkat”, imbuhnya.

• 

• 

• 

Komisi III DPRD Purbalingga yang dipimpin oleh Mimbarudin, S.Sos melaksanakan rapat kerja bersama dengan beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemkab Purbalingga antara lain Inspektur Inspektorat, Kepala Dinporapar, BAKEUDA dan DPUPR bertempat di ruang rapat Komisi III, Rabu (29/12/2021).

Usai rapat kerja yang membahas beberapa tugas dan fungsi Komisi III, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi GOR Indoor yang baru selesai dikerjakan pada 26 Desember 2021 yang lalu.
Nilai kontrak pembangunan GOR Indoor pada ABPD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 4,3 miliar untuk beberapa kegiatan antara lain pembangunan atap, pengecoran tribun dan tiang, serta sebagian pondasi.

Dalam kegiatan peninjauan, Komisi III menyoroti mengenai sejumlah hasil pembangunan GOR Indoor tahap kedua tersebut. Diantaranya atap yang warnanya sudah terlihat kusam padahal baru saja selesai dikerjakan, tiang yang terlihat tidak lurus dan pondasi yang terlihat tidak rapi. “Kontraktor harus mengecat ulang rangka atap GOR agar tidak kusam,” kata Mimbarudin, S.Sos.
Menurut Mimbarudin, S.Sos. meskipun dikerjakan secara multiyears, seyogyanya dikerjakan oleh pelaksana yang sama, agar pengerjaannya sesuai rencana spek, berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Pengerjaan proyek GOR Indoor harus memperhatikan kualitas, jangan asal rampung”, tegasnya.
Selain itu, Komisi III menilai Konsultan Pengawas kurang maksimal dalam melakukan pengawasan, mestinya ketika ada hal yang kurang pas, hendaknya langsung dibetulkan dari awal, seperti tiang yang tidak lurus dan pengecatan yang kurang bagus.

• 

• 

• 

Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga melaksanakan rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Hamid, S.H. bersama dengan Satpol PP membahas pengawasan Natal dan Tahun Baru.

Di tempat terpisah, Komisi III juga melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan dilanjutkan dengan meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang ada di Desa Karangreja Kecamatan Kutasari tepatnya di Pondok Pesantren An Nahl, Jum’at (24/12/21).

BLK Komunitas merupakan BLK yang diberi bantuan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja. Saat ini di Purbalingga memiliki 7 BLK Komunitas yang terdiri dari berbagai bidang diantaranya : las, multimedia dan tata busana.
BLK Komunitas di Pondok Pesantren An Nahl ini terfokus pada bidang Multimedia (Desain Grafis). BLK ini berdiri sejak 2020 dan sudah melaksanakan program pemerintah sebanyak 4 paket yang diikuti oleh santri pondok pesantren dan warga sekitar pondok pesantren.
Dengan adanya BLK Komunitas ini, diharapkan para pencari kerja yang sudah mendapat/menerima ilmu di tempat ini bisa menjadi entrepreneur mandiri atau bisa tersalurkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa dari para peserta yang mengikuti BLK Komunitas ini.

• 

• 

• 

Komisi IV DPRD Kabupaten Purbalingga melaksanakan rapat kerja bersama DPUPR dan DLH Purbalingga, Kamis (23/12/2021).

Usai rapat kerja, Komisi IV meninjau hasil pembangunan jalan beton di Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang dan TPA Kalipancur Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan.

Dalam peninjauan pembangunan jalan beton di Desa Penaruban, anggota Komisi IV DPRD Purbalingga Drs. Mugo Waluyo berharap ada perbaikan penutup drainase yang masih belum sesuai karena bisa membahayakan pengguna jalan.

• 

• 

• 

Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga yang dipimpin oleh Mimbarudin, S.Sos. melaksanakan rapat kerja bersama bersama DINSOSDALDUKKBP3A.

Usai rapat kerja, Komisi III melakukan kunjungan kerja di Desa Sempor Lor, Kecamatan Kaligondang, dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong.
Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu dari dua Kabupaten/Kota yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah sebagai model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang nantinya akan menjadi rujukan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah.

Ditunjuknya Desa Sempor Lor tidak lepas dari beberapa prestasi diantaranya : Juara Posyandu Tingkat Provinsi.
Dengan ditunjuknya dua desa di Kabupaten Purbalingga sebagai model DRPPA diharapkan dapat menjadi rujukan desa-desa lain untuk lebih peduli terhadap perempuan dan perlindungan anak. Sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun, angka putus sekolah menurun, anak terlantar di Kabupaten Purbalingga berkurang dan meningkatkan perekonomian berbasis perempuan di Kabupaten Purbalingga.

• 

• 

•