Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H., bersama Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, SE.,B.Econ.,MM., dan jajaran Forkopimda Purbalingga menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Polres Purbalingga bertempat di  Aula D’Las Serang Kecamatan Karangreja, (30/3/2022) siang.

Acara diawali dengan menyaksikan yel-yel dari Anggota Satuan Sabhara, simulasi penangkapan pelaku kejahatan narkoba oleh tim anjing pelacak (K-9) dan penghalau massa, serta peninjauan stand inovasi pelayanan publik Polres Purbalingga antara lain IDEP’S (Informasi Dini Eling Pajak dan SIM), WAYANG BAWOR (Bangga Woro-Woro), SOBAT LAKA dan Podcast MATUR LURR.

Usai kegiatan tersebut, Ketua DPRD menyampaikan dukungannya terhadap Polres Purbalingga dalam mewujudkan zona integritas WBM dan WBBM.
“Ayo sama-sama kita dorong, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Polres Purbalingga semakin maju, semakin baik, semakin melayani masyarakat Kabupaten Purbalingga dengan optimal”, harapnya.

Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan,S.H., bersama Bupati Purbalingga Dyah Hyuning Pratiwi, SE., B.Econ., MM., Wakil Bupati Sudono, ST. MT., para Kepala OPD, Forkopimda dan Camat Kutasari menghadiri acara Pencanangan Peningkatan dan Pengamanan Air Baku Kabupaten Purbalingga, bertempat di Situ Tirtomerto Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari, Rabu (30/03/2022) pagi.
Dalam acara tersebut hadir juga Plt Direktur PDAM Purbalingga dan perwakilan PDAM dari kabupaten tetangga. Dimana PDAM sangat berkepentingan dengan program peningkatan dan pengamanan air baku tersebut karena salah satu sumber baku PDAM untuk suplai air bersih berasal dari Situ Tirtomerto, Desa Karangcegak.

Kegiatan pencanangan diawali dengan pembagian bantuan kursi roda dan bahan pokok kepada warga Desa Karangcegak dilanjutkan sambutan Bupati Purbalingga, dan dirangkai dengan penanaman pohon di area Situ Tirtomerto serta pelepasan bibit ikan di kolam Situ Tirtomerto.

Dalam sambutannya, Bupati Purbalingga menyampaikan perlu adanya gerakan penanaman pohon dan menjaga kelestarian lingkungan, mengingat Indonesia saat ini hampir terancam krisis air bersih di 33 Provinsi, dimana sumber mata air dan sungai berstatus tercemar berat.
“Menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tugas Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan PDAM, tapi merupakan tugas kita semua yang hidup di bumi untuk selalu menjaga alam agar selalu lestari”, pungkasnya.

Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H., bersama Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.Econ., dan Wakil Bupati Sudono, ST.,MT., menghadiri Musrenbang Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, bertempat di Gedung Operation Room Graha Adhiguna, Komplek Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Selasa (29/3/2022).

Dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD yang dibacakan oleh Ketua DPRD, diungkapkan bahwa berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat pada saat reses, hasil kunjungan kerja dalam daerah maupun rapat kerja DPRD, diketahui masih terdapat permasalahan dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga, maka terdapat beberapa pandangan DPRD dalam rangka memberikan masukan untuk penyusunan RKPD Tahun 2023 antara lain :
1.Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga yang masih cukup tinggi sebesar 16,24% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk itu upaya penanggulangan kemiskinan masih harus ditingkatkan melalui berbagai program yang mengarah pada pemenuhan hak dasar masyarakat;
2.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tercatat 69,15. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah yakni 72,16. Untuk itu perlu upaya peningkatan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita;
3.Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Purbalingga sebesar 6,05%. Untuk itu perlu upaya untuk mengurangi angka pengangguran, antara lain melalui peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan fasilitasi penempatan tenaga kerja;
4.Perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti jalan dan jembatan, termasuk pembangunan jalan dan jembatan baru guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas transportasi antar wilayah. Di samping itu, peningkatan jalan menuju objek wisata serta jalan menuju Bandara JB Soedirman juga harus menjadi perhatian.
5.Perlu upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang merata serta memadai di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. “Adapun secara rinci pokok-pokok pikiran dari masing-masing anggota DPRD sudah disampaikan satu minggu sebelum Pelaksanaan Musrenbang kali ini, dan telah dimasukkan dalam SIPD”, imbuh Ketua DPRD.

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Purbalingga menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Raperda dan LKPJ Bupati Tahun 2021 yang dipimpin oleh Ketua DPRD H.R. Bambang Irawan, S.H. dan dihadiri oleh Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., MM. Wakil Bupati Sudono, St., Mt., Pimpinan dan anggota DPRD serta para Asisten Sekda, Acara ini juga diikuti secara virtual melalui video converence dengan aplikasi zoom meeting oleh jajaran Forkopimda, para Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Camat, Pimpinan BUMN dan BUMD di tempat masing-masing.

Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 13 Tahun 2019 yang mengatur bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan secara makro capaian penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2021 antara lain Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tercatat 69,15, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang sebesar 68,97 maka mengalami peningkatan. Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 mencapai 16,24% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 15,90%, hal ini merupakan dampak pandemi global Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga tahun 2021 mencapai 6,05% mengalami penurunan dari tahun 2020 yang berada pada angka 6,10% dan angka tersebut dibawah angka rata- rata provinsi jawa tengah yaitu 6,49%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dari -1.23% menjadi 3,19%. Pengeluaran Per Kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Purbalingga terus meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp.9.914.000,- per tahun. Pada tahun 2021 pengeluaran riil per kapita mencapai Rp.10.032.000,- per tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 mencapai 26.393,81 (Milyar Rupiah) mengalami peningkatan dibandingan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 25.093,68 (Milyar Rupiah). Terkait Realisasi investasi tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa Realisasi investasi tahun 2021 mencapai Rp.1.462.142.613.812,-. Capaian tersebut mengalami peningkatan 51,8% dari tahun sebelumnya.

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Purbalingga H. Adi Yuwono, S.H. menghadiri undangan audiensi terkait penambangan galian C di Aula Balai Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Purbalingga Rabu (16/3/2022) siang.
Audiensi yang diselenggarakan Pemerintah Desa Arenan tersebut dihadiri juga oleh Kasatpol PP yang mewakili Bupati Purbalingga, Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga, Camat Kaligondang, Kapolsek Kaligondang, LSM Garda Anak Bangsa serta Perwakilan Warga Desa Arenan baik yang menolak ataupun yang mendukung adanya penambangan galian C di Desa Arenan.

Dalam audiensinya perwakilan warga yang mendukung adanya penambangan galian C di Desa Arenan yang diwakili Oleh LSM Garda Anak Bangsa melalui juru bicaranya M. Puji H menyampaikan bahwa penambangan galian C yang ada di Desa Arenan sudah berijin dan didukung oleh warga. Puji juga menyampaikan bersedia memperbaiki fasilitas infrastruktur yang terdampak dari galian C jika terjadi kerusakan. Sedangkan menurut warga yang menolak adanya penambangan galian C yang diwakili Kepala Desa Arenan H. Ikhwono mengatakan bahwa ada miskomunikasi. Dalam kesempatan tersebut H. Ikhwono mengungkapkan bahwa sebelumnya Pemdes Arenan hanya ingin merelokasi alur sungai gintung yang berbatasan dengan Desa Sindang.

Sementara itu Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Purbalingga H. Adi Yuwono, S.H. menyampaikan bahwa audiensi ini masih ada pro dan kontra adanya galian C di Desa Arenan. Atas nama Pimpinan DPRD Purbalingga H. Adi Yuwono, S.H. menginisiasi akan mengundang para pihak baik yang mendukung maupun menolak adanya penambangan galian C di Desa Arenan ke DPRD Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut menurutnya sangat diperlukan untuk mencapai titik temu. H. Adi Yuwono, S.H berharap semua pihak harus saling menghormati, karena menurutnya meskipun ijin penambangan galian C adalah milik kewenangan pusat akan tetapi operasional ada di wilayah desa sehingga semua pihak harus mau mendengarkan aspirasi masyarakat.

Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, SH.  bersama Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.econ, Wakil Bupati Sudono, ST. MT, beserta para Kepala OPD dan para Camat di Kabupaten Purbalingga menghadiri acara Launching Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta Pekan Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tingkat Kabupaten Purbalingga, bertempat di Desa Sempor Kecamatan Kaligondang, Rabu (16/03/2022) pagi.

Dalam acara tersebut hadir juga perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa tengah serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa tengah.

DASHAT merupakan program unggulan BKKBN sebagai upaya untuk menurunkan stunting, sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu penyebab stunting adalah adanya kondisi kesehatan yang tidak optimal dan asupan nutrisi yang tidak optimal. Melalui dashat ini merupakan upaya memanfaatkan potensi pangan lokal yang sehat, bergizi serta kekinian melalui kegiatan teori dan praktek pengolahan pangan oleh para ahli gizi, ahli kuliner lokal dan diharapkan ibu hamil, ibu yang hendak hamil dan ibu menyusui lebih diperhatikan asupan nutrisinya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bersinergi dengan KEMENDES PDTT mengembangkan desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA). DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Desa Sempor dan Desa Pandansari menjadi pilot projek DRPPA. Bahkan di Jawa Tengah hanya ada 2 Kabupaten/ Kota PPPA yang salah satunya adalah Kabupaten Purbalingga.

Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, SH. bersama Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE., B.Econ. beserta para kepala OPD dan Camat Kutasari Titis Panjer Rahino, S.STP. menghadiri acara peresmian BUMDes Asri Wijayasari dengan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Plastik di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari, Selasa (15/03/2022) pagi.

Kegiatan diawali dengan mengunjungi rumah Bapak Riswan untuk melaksanakan peletakan batu pertama dimulainya pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) yang mendapat bantuan dari pemerintah desa yang alokasi dananya bersumber dari dana desa, Selanjutnya Bupati dan Ketua DPRD berkesempatan mengunjungi Kios UMKM dan kemudian dilanjutkan dengan gunting pita oleh Ketua DPRD sebagai tanda diresmikannya BUMDes Asri Wijayasari.

Bupati dan Ketua DPRD juga melakukan peninjaun proses pengolahan sampah plastik yang hasil olahannya menjadi bahan bakar bakar minyak (BBM) setara jenis solar, minyak tanah dan bensin. Inovasi ini digagas oleh Budi Trisno Aji. Pengolahan tersebut menggunakan teknologi Fast Pyrolysis yang bekerja dengan memanfaatkan tekanan dengan tambahan katalis untuk memudahkan proses dekomposisi plastik agar lebih sempurna dan tidak memerlukan temperatur yang tinggi.

Teknologi yang kita gunakan ini bisa menghasilkan BBM 1:1 atau 1 kilogram sampah plastik menjadi 1 liter BBM. Prosesnya pun ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi dan pencemaran alam. Dalam acara tersebut juga dilakukan demonstrasi pengujian bahan bakar solar hasil pengolahan sampah tersebut untuk menghidupkan traktor. Dengan adanya pengolahan sampah tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan mengenai limbah sampah yang terus bertampah.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purbalingga menggelar rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Purbalingga H. Aman Waliyudin, SE. M.Si dan Wakil Ketua III Adi Yuwono, SH. guna membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Selasa (15/3/2022) pagi.

Rapat juga dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Drs. Budi Susetyono, MPA. Dan diikuti oleh Kepala Bakeuda Siswanto, S.Pt., M.Si. serta Bagian Hukum Setda Solikhun, S.H,. M.H.

Senin (14/2/2022), Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga @bi_bambangirawan didampingi Sekretaris DPRD @ edhy_suryo menerima silaturahmi dan audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (DPD ABPEDSI) Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 10 orang dipimpin oleh Dedi Priyantoro, S.Pd.

Selain untuk memperkenalkan perwakilan kepengurusan DPD ABPEDSI, acara tersebut digunakan untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Purbalingga.
Ada beberapa hal yang disampaikan oleh peserta audiensi antara lain :

1. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas BPD;
2. Mereview kembali Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
3. Peningkatan Tunjangan BPD;
4. Pengaturan Pengelolaan Tanah Bengkok Desa;
5. Penegasan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh BPD;
6. Peningkatan eksistensi dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Penerbitan Perda tentang BUMDes.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD menerima semua aspirasi yang disampaikan oleh DPD ABPEDSI dan akan membahas lebih lanjut pada forum rapat pimpinan serta akan mengundang OPD terkait seperti DINPERMASDES, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda Purbalingga.