Pelaku UMKM Wajib Paham Teknologi Informasi

Pelaku UMKM Wajib Paham Teknologi Informasi
Pelaku UMKM Wajib Paham Teknologi Informasi

Pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Kabupaten Purbalingga wajib memahami teknologi informasi. Hal itu akan menjadi modal bagi pengembangan dan pemasaran produk UMKM.
“Salah satu teknologi informasi mengenai pengembangan UMKM yang wajib diketahui adalah Bisma (Bekraf Information in Mobil Aplication). Sistem ini dikelola oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf),” kata anggota DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi dan Workshop Bisma bagi Periset Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas, di Andrawina Hall Owabong Cottage, Selasa (10/7).
Dia juga menyampaikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) juga harus memberikan fasilitasi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga agar bisa memahami teknologi informasi. Harus ada pendampingan agar pelaku UMKM bisa go nasional dan go internasional melalui penerapan teknologi informasi.
“Di Purbalingga terdapat ratusan pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan,” ungkapnya.
Kepala Dinkop dan UM KM Budi Susetyono pada kesempatan yang sama mengatakan produk UMKM di Purbalingga perlu inovasi dalam kemasan dan design. Misalnya produk batik khas Purbalingga yang saat ini dijual dalam bentuk kain, perlu diinovasi dengan produk baju. “Kemasannya juga harus menarik. Design menarik ini bisa dikembangkan lewat Bisma,” ungkapnya.
Peneliti dari Bekraf Ahmad Rekotomo mengatakan jaringan yang dibangun melalui Bisma sangat menguntungkan pelaku usaha. Karena melalui Bisma, design produk UMKM diperhatikan sehingga membuat konsumen menjadi tertarik. “Produk UMKM di Kabupaten Purbalingga harus memulai inovasi seperti ini,” imbuhnya.(Tim GL)

DPRD Sidak Pembangunan RSIAD Panti Nugroho

DPRD Sidak Pembangunan RSIAD Panti Nugroho
DPRD Sidak Pembangunan RSIAD Panti Nugroho

Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Daerah (RSIAD) Panti Nugroho di Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kamis (12/7). Para wakil rakyat itu menemukan kondisi fisik yang mulai rusak meski belum setahun jadi.
“Saya melihat beberapa bagian pintu sudah mengelupas. Finishing bangunan juga banyak yang tidak maksimal,” kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga, Karseno.
“Ini dikarenakan kurangnya pengawasan, saat pembangunan tahap pertama dan kedua lalu. Kami akui, kami juga kurang dalam melakukan pengawasan,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap untuk pembangunan tahap kedua, rekanan melakukan dengan maksimal. Jangan sampai apa yang terjadi pada saat pembangunan tahap pertama terjadi lagi. Kualitas pengerjaan harus benar-benar diperhatikan.
“Tak hanya itu, rekanan juga harus memperhatikan jadwal dan target pekerjaan dengan baik dan benar. Jangan sampai tak selesai tepat waktu,” katanya.
Sementara itu, terkait pembangunan tahap II, anggota dewan lainnya, Nur Tjahyono mengatakan, pihaknya menilai pembangunan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil pengamatan dan laporan pihak kontraktor, pengerjaan sudah sesuai jadwal dan target pekerjaan sudah bagus. Sebab, terjadi surplus 3 persen lebih.
“Pekerjaan tahap kedua ini jauh lebih sulit, karena sebagian besar merupakan finishing. Detailnya harus diperhatikan betul. Jangan sampai terjadi seperti saat pembangunan tahap pertama,” imbuh Edy Zasmanto, anggota Komisi III lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga drg Hanung Wikantono mengatakan, RSIA Panti Nugroho akan dibangun tiga lantai. Penggunaannya, lantai pertama untuk pelayanan rawat jalan, IGD, ruang operasi, dan rawat inap kelas III. Lantai II akan digunakan untuk rawat inap kelas II, I, dan VIP. Sedangkan lantai tiga digunakan untuk kantor. Pembangunan rumah sakit ini dilakukan secara bertahap.
Tahap awal pada 2016 menghabiskan anggaran Rp 15 miliar dan dilanjutkan pada 2017 Rp 9,7 miliar. Adapun tahun ini Pemkab menganggarkan Rp 11 miliar untuk kelanjutan pembangunan lantai dua dan tiga. (Tim GL)

Defisit Anggaran Ditutup dengan Silpa

Defisit Anggaran Ditutup dengan Silpa

Penghitungan APBD 2017 Kabupaten Purbalingga mengalami defisit hingga Rp 55,7 miliar. Namun demikian, defisit itu bisa ditutup dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang mencapai Rp 114 miliar.
Menurut pakar hukum tata negara Unsoed Purwokerto, Prof Muhammad Fauzan, Senin (25/6), dalam perencanaan pembangunan, Kabupaten Purbalingga sudah matang. Adapun sampai defisit karena adanya sumber pembiayaan yang sifatnya prediktif semisal pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber pendapatan lain yang sah.
“Saya rasa, hampir semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten mengalami defisit. Penghitungan anggaran kan dikaitkan dengan rencana kegiatan dan anggaran serta penerimaan dana itu dari mana. Rencana kegiatan yang bermacam dengan anggaran, pembiayaan atas kegiatan itu dari sumber mana. Karena adanya sumber dana yang sifatnya prediktif itu, bisa sampai defisit,” terangnya.
Lebih lanjut, ketika perencanaan kegiatan sudah dibuat, rencana anggaran sudah ditentukan dengan rencana pembiayaan yang sudah sedemikian rupa, tinggal sumber yang mana, jadi dihitung bisa surplus atau defisit. Defisit itu bisa ditutup dengan Silpa yang berasal dari penghematan, penekanan harga pagu anggaran atau proyek yang tak terlelangnya.
Adapun penggunaan Silpa sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyatakan, Silpa tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
Sementara itu, saat rapat paripurna pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD 2017 kemarin, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, WWuriyati mempertanyakan tidak tercapai target realisasi pendapatan daerah. Dari ditetapkan Rp 1,962 triliun namun realisasi pendapatan Rp 1,957 triliun. Demikian pula mengenai belanja daerah yang kurang terserap maksimal, dari pagu anggaran Rp 2,132 triliun, hanya terealisasi Rp 2,013 triliun.
Ketua Fraksi Golkar, Ahmad Sa’bani justru mengkritisi pencapaian pendapatan pajak yang menurun. Diantaranya pajak losmen turun 22,57 persen, pajak rumah makan turun 17,70 persen dan pajak warung turun 31,47 persen. Padahal Kabupaten Purbalingga pada saat ini merupakan tujuan objek wisata dan usaha kuliner semakin marak. Dia juga mengkritisi penggunaan belanja anggaran yang dinilai belum proporsiaonal antara pembangunan fisik dengan pengentasan kemiskinan. Sejumlah program dan kegiatan pembangunan fisik, yang tidak prorakyat miskin yang belum dilyelamng dan belum terealisasi untuk dikaji ulang.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Wahyono memandang, realisasi belanja daerah masih belum berorientasi pada outcome sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas pada capaian output. Padahal kalau melihat visi misi pemkab Purbalingga seharusnya realisasi belanja berbanding lurus dengan tingkat kemajuan dan upaya capaian kemiskinan.
Fraksi Kebangkitan Bangsa menyoroti tentang masih lemahnya Pemkab Purbalingga untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika melihat target dan angka capaian PAD Purbalingga dinilai sudah baik, namun di balik itu ternyata biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut masih sangat tinggi dan tidak sebanding.
“Oleh karena itu pula perlu dihitung pula rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan Pemkab Purbalingga untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD,” kata juru bicara fraksi Edy Zasmanto.
Seperti yang diberitakan kemarin, Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada acara penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 2017 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Sabtu (23/6) menyebutkan, pada akhir 2017 lalu Purbalingga sempat mengalami defisit anggaran Rp 55,7 miliar, karena belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan.
Meski demikian penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaraan pembiayaan dengan selisih Rp 170,2 miliar. Sehingga defisit anggaran tertutup oleh surplus penerimaan pembiayaan menghasilkan Silpa Rp 114 miliar. (H82)

SILPA APBD Purbalingga Tahun 2017 Tercatat Rp 144 Miliar

SILPA APBD Purbalingga Tahun 2017 Tercatat Rp 114 Miliar

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Purbalingga per 31 Desember tahun 2017 tercatat mencapai Rp 114.438.867.487. Angka tersebut tercatat lebih kecil dibandingkan dibandingkan SILPA tahun sebelumnya yakni Rp 160.236.910.033.
Hal itu disampaikan oleh Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon (Tiwi) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada acara penyerahan Laporan Keuangan Daerah 2017.
Selain itu, Plt Bupati Tiwi menyampaikan pada akhir tahun 2017 lalu Purbalingga sempat mengalami defisit anggaran mencapai Rp 55,7 miliar, karena belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah. Meski demikian penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaraan pembiayaan dengan selisih Rp 170,2 miliar.
“Sehingga defisit anggaran tertutup oleh surplus penerimaan pembiayaan menghasilkan SILPA Rp 114 miliar,” katanya.
Tercatat pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga selama tahun anggaran 2017 setelah perubahan terealisasi sebesar Rp 1,957 Triliun. Realisasi pendapatan tersebut diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 355,8 miliar, dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,4 triliun, dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 161,7 miliar dan pendapatan daerah yang sah dari hibah dan lainnya sebesar Rp 10.2 miliar.
Sedangkan belanja Pemkab Purbalingga tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 2,013 triliun, atau lebih besar dari pada realisasi pendapatan. Belanja tersebut berasal dari belanja tidak langsung yakni belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil provinsi dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Ditambah belanja langsung yakni untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Sementara itu, kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan untuk penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. “Selain itu juga diarahkan pada pencairan dana cadangan dan optimalisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman atau investasi non permanen lainnya yang disalurkan melalui beberapa OPD pada tahun yang lalu,” katanya.
Sedangkan kebijakan pengeluaran pemiayaan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan serta penguatan struktur modal BUMD. Selain itu juga untuk lembaga perbankan daerah diantaranya penyertaan modal pada PD BPR BKK Purbalingga, PT BPRS Buana Mitra Perwira, PD Puspahastama, PDAM, PT BPD Jawa Tengah, PD Owabong, PD Purbalingga Modal Ventura dan PD BPR Artha Perwira.
Plt Bupati Tiwi juga menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2017 ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga dapat mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Ia menambahkan dengan kategori opini WTP tersebut dapat dikatakan bahwa BPK telah mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa seluruh transaksi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan adalah benar dan terbebas dari salah saji material. Selain itu juga laporan telah disusun berdasarkan standard akuntansi pemerintahan dan penyajian nilai aset tetap sudah dapat diyakini kewajarannya.
“Sehubungan hal tersebut saya akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat mempertahankan predikat opini WTP pada tahun-tahun ke depan secara terus menerus,” ungkapnya
Meskipun berdasarkan pemeriksaan LKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 mendapat opini WTP, Plt Bupati Tiwi mengungkapkan masih ada catatan lain yang harus diselesaikan. Diantaranya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan masih terdapat 11 temuan. Disamping itu juga LHP atas sistem pengendalian intern atas laporan keuangan masih terdapat 9 temuan. .(Tim GL)

Purbalingga Defisit Anggaran Rp 55,7 M

Purbalingga Defisit Anggaran Rp 55,7 M

Akhir tahun 2017 Pemkab Purbalingga mengalami defisit anggaran mencapai Rp 55,7 miliar. Kondisi itu disebabkan belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah. Meski demikian penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaraan pembiayaan dengan selisih Rp 170,2 miliar.
“Sehingga defisit anggaran tertutup oleh surplus penerimaan pembiayaan menghasilkan SILPA Rp 114 miliar,” kata Plt Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Laporan Keuangan Daerah (LKD) tahun 2017, Sabtu (23/6).
Dia juga menjelaskan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Purbalingga per 31 Desember tahun 2017 tercatat mencapai Rp 114.438.867.487. Angka tersebut tercatat lebih kecil dibandingkan dibandingkan SILPA tahun sebelumnya yakni Rp 160.236.910.033.
Dipaparkan, pendapatan Pemkab Purbalingga selama tahun anggaran 2017 setelah perubahan terealisasi sebesar Rp 1,957 Triliun. Realisasi pendapatan tersebut diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 355,8 miliar, dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,4 triliun, dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 161,7 miliar dan pendapatan daerah yang sah dari hibah dan lainnya sebesar Rp 10.2 miliar.
Sedangkan belanja Pemkab Purbalingga tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 2,013 triliun, atau lebih besar dari pada realisasi pendapatan. Belanja tersebut berasal dari belanja tidak langsung yakni belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil provinsi dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Ditambah belanja langsung yakni untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Sementara itu, kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan untuk penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. “Selain itu juga diarahkan pada pencairan dana cadangan dan optimalisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman atau investasi non permanen lainnya yang disalurkan melalui beberapa OPD pada tahun yang lalu,” katanya.
Tiwi juga menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2017 ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga dapat mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya,” terangnya
Meskipun berdasarkan pemeriksaan LKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 mendapat opini WTP, Tiwi mengungkapkan masih ada catatan lain yang harus diselesaikan. Diantaranya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan masih terdapat 11 temuan. Disamping itu juga LHP atas sistem pengendalian intern atas laporan keuangan masih terdapat sejumlah temuan.(Tim GL)

Proyek Pembangunan Median Jalan Dipersoalkan

Proyek Pembangunan Median Jalan Dipersoalkan

Proyek pembangunan median jalan di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Purbalingga dipersoalkan. Pasalnya pembangunan tersebut dituding menyebabkan terjadinya kemacetan. Oleh karena itu proyek serupa yang dianggaran di APBD Tahun 2018 diminta ditinjau ulang.
“Seperti yang akan dilaksanakan di tahun 2018 yaitu pembangunan median di Jalan MT Haryono. Sebaiknya dilakukan kajian mendalam,” kata juru bicara Fraksi Amanat Nasional (FAN) DPRDPurbalingga, Setyani Rahayu, saat membacakan pandangan umum terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (25/6).
Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyampaikan proyek pembangunan median jalan sudah terlelang sehingga tidak bisa dibatalkan. Kendati demikian Tiwi tetap meminta kepada pihak dinas terkait agar melakukan kajian mendalam lagi sebelum benar-benar terbangun. Saran ini juga berlaku untuk rencana pembangunan median jalan di Jl Yosomiharjo dan Jl Kolonel Sugiri Bobotsari.
“Karena sudah terlelang otomatis kegiatan sudah tidak bisa di-cancel. Akan tetapi bagaimana agar kita mengantisipasi, mensiasati guna menanggapi masukan dari masyarakat,” kata Tiwi di sela-sela peninjauan lokasi di Jl. MT Haryono, Senin (25/6).
Salah satu solusi yang memungkinkan, Tiwi meminta agar lebar median jalan perlu dikurangi. Bahkan untuk mengganti ruang yang telah termakan median itu, diwacanakan akan dilakukan pengurangan lebar trotoar masing-masing 25 cm, sehingga lebar badan jalan akan tetap.
“Namun yang pasti, pada kali ini kami memutuskan untuk mengurangi panjang median. Dari yang tadinya sampai di pertigaan jembatan (Kelurahan Karangsentul), dikurangi sepanjang 30 meter. Itu karena posisi jalan tersebut bentuknya menyempit dikhawatirkan akan mengganggu lalu-lintas,” imbuhnya. (Tim GL)

Fasilitas Pelayanan Dindukcapil Harus Ditambah, Dewan Komitmen Mengusahakan

Fasilitas Pelayanan Dindukcapil Harus Ditambah,
Dewan Komitmen Mengusahakan

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Purbalingga membutuhkan penambahan fasilitas. Hal itu, dilakukan agar masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan di Dindukcapil, lebih nyaman saat menunggu antrean.
Hal itu, diungkapkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Ahmad Sa’bani. Dia melihat fasilitas sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat belum memadai.Dia mencontohkan, ruang tunggu pelayanan dokumen kependudukan tak dilengkapi dengan AC. Sehingga, masyarakat yang sedang mengurus dokumen kependudukan, tak nyaman.
“Areal parkir kendaraan bermotor juga tak ada petugas yang menjaga. Sehingga, rawan terjadi pencurian helm dan sepeda motor. Informasinya sudah beberapa kali terjadi kehilangan helm di kantor Dindukcapil,” ungkapnya.
Selain itu, diketahui Dindukcapil tak memiliki jenset. Sehingga, jika terjadi mati lampu, maka tak bisa lagi melayani masyarakat. Pelayanan baru bisa dilakukan setelah lampu kembali nyala.
“Ini sangat merugikan masyarakat, karena masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan,” imbuhnya.
Berdasarkan pertemuan mendadak dengan Kepala Dindukcapil Imam Sudjono, ternyata untuk pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana tersebut, tak pernah dianggarkan. Termasuk pengadaan tenaga harian lepas (THL), untuk mengurusi parkir.
“Dindukcapil tak mungkin memungut retribusi parkir dari masyarakat, karena dilarang. Jadi solusinya mengangkat THL khusus untuk mengurus parkir,” imbuhnya.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga bisa menganggarkan dana untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana tersebut. “Ini yang akan kami perjuangkan dalam pembahasan APBD di dewan,” katanya.
Dia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga, terkait hal ini. “Komisi I bakal memperjuangkan hal itu. Sebab, sudah menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas yang baik,” tandasnya. (Tim GL)

Empat Fraksi Soroti Capaian Realisasi Anggaran

Empat Fraksi Soroti Capaian Realisasi Anggaran

Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga memberikan padangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, Senin (25/6) di Ruang Sidang DPRD Purbalingga.
Sebanyak 4 fraksi umumnya banyak menyoroti tentang capaian realisasi anggaran baik pendapatan maupun pembelanjaan yang tidak maksimal, diantaranya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra dan Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wuriyati Amd menjelaskan pada bidang pendapatan daerah sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 1,962 triliun. “Namun realisasi pendapatan hingga akhir tahun hanya diperoleh Rp 1,957 triliun atau mencapai Rp 99,79 persen. Mohon penjelasan mengapa demikian?. Fraksi kami memberi apresiasi kepada jajaran Pemkab karena pendapatan Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Hasil Kekayaan daerah mampu terealisasi 100 persen,” ungkapnya.
Demikian pula mengenai belanja daerah yang kurang terserap maksimal. Fraksi PDI Perjuangan mencatat dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2,132 triliun, hanya direalisasikan sebesar Rp 2,013 triliun atau Rp 94,45 persen. Selain itu Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti adanya sejumlah temuan-temuan dalam pelaksanaan pelaporan anggaran.
“Walaupun LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Purbalingga sudah menyandang predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tapi mengapa masih ada 11 temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu juga LHP atas sistem pengendalian intern atas laporan keuangan masih terdapat 9 temuan. Mohon penjelasannya dan bagaimana upaya memperbaikinya,” katanya.
Hal yang sama juga ditanyakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.Lebih detail, Fraksi Golkar justru mengkritisi pencapaian pendapatan pajak yang menurun. Diantaranya pajak losmen turun 22,57 persen, pajak rumah makan turun 17,70 persen dan pajak warung turun 31,47 persen.
“Mengingat Purbalingga pada saat ini merupakan tujuan objek wisata dan usaha kuliner semakin marak, mengapa dari ketiga sektor pendapatan pajak tersebut malah menurun,” ungkap Juru bicara Fraksi Golkar Ahmad Sa’bani SE.
Fraksi Partai Golkar juga mengkritisi penggunaan belanja anggaran yang dinilai belum prpporsiaonal antara pembangunan fisik dengan pengentasan kemiskinan. Sa’bani berpendapat program dan kegiatan pembangunan fisik, tidak pro rakyat miskin yang belum dilelamng dan belum terealisasi untuk dikaji ulang.
“Disamping itu belanja jasa pendidikan guru tidak tetap, Pemkab baru bisa membayar Rp 750.000 per bulan masih jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK). Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar berpendapat perlu adanya pengkajian ulang atas program yang tidak mampu menyerap anggaran dengan maksimal untuk dialokasikan sebagai belanja jasa pendidikan dan tenaga kependidikan,” katanya.
Fraksi Partai Gerindra memohon penjelasan kepada Pemkab Purbalingga terkait realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak yang hanya mencapai 65,25 persen, juga pendapatan hibah yang mampu direalisasikan hanya 57,85 persen. Sementara itu realisasi belanja pegawai mencapai 113,73 persen, realisasi belanja barang dan jasa 89,47 persen dan belanja modal 91,12 persen.
“Fraksi Gerindra memandang bahwa realisasi belanja daerah masih belum berorientasi pada outcome sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas pada capaian output. Padahal kalau melihat visi misi pemkab Purbalingga seharusnya realisasi belanja berbanding lurus dengan tingkat kemajuan dan upaya capaian kemiskinan,” kata Juru bicara Fraksi Gerindra, Wahyono SIP.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyoroti tentang masih lemahnya Pemkab Purbalingga untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika melihat target dan angka capaian PAD Purbalingga dinilai sudah baik, namun di balik itu ternyata biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut masih sangat tinggi dan tidak sebanding.
“Oleh karena itu pula perlu dihitung pula rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan Pemkab Purbalingga untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD,” kata Edy Zasmanto SE selaku juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Secara umum seluruh fraksi yang ada, menyatakan bahwa secara yuridis formal raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 sudah sesuai. selain itu juga meraka telah menyetujui dan menerima Raperda tersebut untuk dapat di bahas lebih lanjut di tingkat komisi dan badan anggaran. Secara umum seluruh fraksi juga mengapresiasi atas perolehan predikat WTP pada LHP LKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 lalu.(Tim GL)

DPRD Puji Rehabilitasi Golaga Mampu Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

DPRD Puji Rehabilitasi Golaga
Mampu Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

DPRD Kabupaten Purbalingga mengapresiasi rehabilitasi objek wisata alam Goa Lawa Purbalingga (Golaga), Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (pemkab) Purbalingga. Meski baru 30 persen dilakukan, hal itu sudah terbukti meningkatkan kunjungan wisata ke objek wisata goa vulkanik di lereng Gunung Slamet tersebut.
“Selama ini Golaga minim inovasi, jadi tingkat kunjungannya hanya stagnan. Inovasi sepereti ini yang dibutuhkan untuk meningkatkan kunjungan wisata di Golaga. Kami mengapresiasi yang telah dilakukan Pemkab,” ujar Karseno SH , anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
Dia berharap, ke depan setelah rehabilitasi Golaga rampung 100 persen, tingkat kunjungan wisata bisa lebih tinggi lagi. “Sehingga, cita-cita Golaga menjadi destinasi wisata kelas dunia bisa tercapai. Hasil akhirnya PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor wisata bisa lebih tinggi lagi,” lanjutnya.
Dia juga berharap, objek wisata lainnya di wilayah Kabupaten Purbalingga, bisa melakukan inovasi-inovasi baru, seperti yang dilakuka oleh Golaga. “Pemkab memiliki impian wisata menjadi penyumbang PAD terbesar. Jadi inovasi tempat wisata sangat dibutuhkan, jangan sampai kalah dibandingkan daerah lain,” imbuhnya.
Seperti diketahui, jumlah kunjungan wisatawan ke Golaga selama libur lebaran ini mengalami kenaikan yang cukup drastis. Data kunjungan selama enam hari libur lebaran sudah mencapai 26.327 pengunjung. Sementara, data tahun 2017, jumlah pengunjung selama 10 hari libur lebaran tercatat 18.100 wisatawan.
Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Ir Prayitno MSi mengatakan, kenaikan jumlah pengunjung ini tidak terlepas dari pembenahan di Golaga, khususnya di bagian dalam goa dengan sajian lampu warna-warni seperti layaknya Goa di Guilun Tiongkok. Pembenahan masih terus akan dilakukan pasca libur lebaran ini.
Disebutkan Prayitno, peningkatan jumlah kunjungan ke Golaga tidak terlepas dukungan semua pihak, termasuk promosi media yang gencar. Selain itu, promosi dari wisatawan itu sendiri melalui akun media sosialnya, yang semakin membuat viral.
Hampir semua pengunjung Golaga melakukan foto di dalam Goa dengan taburan lampu yang warna-warni dan berubah setiap saat. “Obyek foto itu yang diunggah oleh mereka dan akhirnya banyak folowernya yang tertarik untuk mengunjungi Golaga,” kata Prayitno.
Ditambahkan Prayitno, berdasar pemantauan karakter wisatawan, pengunjung Golaga saat ini hampir semuanya dari luar kota Purbalingga. Atau jika dari dalam kota Purbalingga, mereka rata-rata membawa kerabatnya yang datang dari luar kota. (Tim GL)

APBD Perubahan Defisit, Proyek Fisik Ditangguhkan

APBD Perubahan Defisit, Proyek Fisik Ditangguhkan

Sejumlah proyek fisik di tahun anggaran 2018 kemungkinan akan ditangguhkan pelaksanaannya. Kondisi tersebut disebabkan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018 yang mengalami defisit.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkab Purbalingga Subeno, Selasa (19/6) membenarkan hal tersebut. Diungkapkan defisit di APBDP tahun 2018 sekitar Rp 46 Miliar. Konsekuensinya adalah mengurangi anggaran di proyek fisik. Ada sejumlah proyek fisik yang pelaksanaannya ditangguhkan.
“Kami masih melakukan pembahasan dan kajian bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujarnya.
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan sejumlah proyek fisik yang seharusnya anggarannya dialokasikan di APBDP Tahun 2018 diantaranya adalah pembangunan kawasan alun-alun dan juga pembangunan gedung olahraga. “Bisa saja pelaksanaan pembangunan dilakukan di tahun anggaran 2019,” lanjutnya.
Disampaikan saat ini TAPBD sedang fokus untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Tahun 2018. Pihaknya mentargetkan KUA PPAS Perubahan Tahun 2018 bisa diserahkan ke DPRD untuk dibahas. “Sehingga penetapan APBDP tahun 2018 tidak molor terlalu lama. Kami berharap Juli sudah ditetapkan bersama dengan dewan,’ tandasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan mengatakan penundaan sejumlah proyek fisik adalah konsekuensi logis dari defisit anggaran di APBDP tahun 2018. Pihaknya bisa memakluminya. Yang terpenting saat ini menurutnya adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran yang efisien dan efektif. “Kalau memang anggaran tidak ada tidak perlu dipaksakan,’ katanya lagi.
Wakil Ketua DPRD Purbalingga Adi Yuwono menyampaikan pihaknya berkeinginan agar Pemkab bersama DPRD mengalokasikan anggaran kegiatan fisik sesuai skala prioritas. Terutama apa yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. “Dewan akan mengkritisi itu. Yang terpenting bagaimana proyek fisik bisa memberikan manfaat bagi warga,” imbuhnya.