Perlu Disiapkan Kawasan Industri Ramah Lingkungan

Perlu Disiapkan Kawasan Industri Ramah Lingkungan

Pemkab Purbalingga perlu menyiapkan kawasan industri ramah lingkungan. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi dampak negatif keberadaan industri. Diantaranya adanya pencemaran lingkungan.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Demokrat (FPD) Sunarko dalam Pandangan Umum Fraksi terkait Empat Raperda, yang dibacakan dalam rapat paripurna, Kamis (15/3). Diungkapkan pembangunan bidang industri perlu, namun jangan mengabaikan lingkungan.
Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra Wahyono sh menyampaikan Pemkab perlu tegas terhadap perusahaan yang melanggar. Perlu ada sangsi yang baku kepada perusahaan yang tidak memiliki izin usaha industri. Selain itu perusahaan juga wajib berada di kawasan industry. “Jika melanggar harus ditindak,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan HR Bambang Irawan sh mengatakan pihaknya meminta penjelasan kepada Pemkab tentang klasifikasi industri kecil dan menengah yang dimaksud. Pihaknya mendukung adanya Raperda tersebut. “Karena bisa menghindari adanya persaingan tidak sehat di sektor industry,” ungkapnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Cahyo Susilo menanyakan apakah Purbalingga telah memiliki grand design penataan kawasan industri. Menurutnya grand design merupakan hal yang penting untuk mendukung pemberlakuan Raperda tersebut.
Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM , Rabu (14/3) menyerahkan empat Raperda ke dewan. Tiga Raperda lainnya masing-masing adalah Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan, Perubahan atas Perda Nomor 02 Tahun 2014 dan Pencabutan Perda Nomor 20 Tahun 2012. “Pandangan dari fraksi yang ada di DPRD akan kami sampaikan pada rapat paripurna Jumat (16/3),” kata Tasdi. (Tim GL)

Pembangunan TPA Sampah Mendahului APBD Perubahan

Pembangunan TPA Sampah Mendahului APBD Perubahan

DPRD Kabupaten Purbalingga mendukung langkah Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM, untuk mempercepat pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Rencananya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga akan meminta persetujuan DPRD Purbalingga, untuk membangun TPA Sampah di Bedagas mendahului APBD Perubahan 2018. Sebab, saat ini Purbalingga tengah menghadali darurat sampah pasca ditutupnya TPA Sampah di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari.
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, H Tongat SH MN mengatakan, terkait permohonan bupati terkait pembangunan TPA sampah Bedagas dengan mendahului anggaran APBD perubahan, pihaknya akan segera menindaklanjuti. “Mekanismenya mudah, hanya membutuhkan persetujuan Banggar (Badan Anggaran DPRD Purbalingga, red), asal alasannya kuat. Dan kami melihat alasannya sangat kuat, karena Purbalingga tengah menghadapi darurat sampah,” jelasnya, Rabu (14/3).
Dia menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan studi banding ke TPA di Kabupaten Pati yang menjadi percontohan pengelolaan TPA yang baik. “Informasinya di Kabupaten Pati pengelolaan TPA-nya terbaik. Kami akan lihat ke sana. Jika memang benar, maka kami akan menindaklanjuti untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Purbalingga Ahmad Sa’bani meminta Pemkab untuk tidak pelit menggelontorkan anggaran dalam proyek pembangunan tempat TPA sampah di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Sehingga penanganan sampah tidak dilakukan setengah-setengah.
Dia menambahkan, selain membangun TPA di Bedagas, Pemkab disarankan membangun tempat penampungan sementara (TPS) dengan kapasitas cukup banyak di lima titik. Masing-masing di Bobotsari, Rembang, Bukateja, Purbalingga, dan Kutasari. Di TPS tersebut, sampah dipilah.
“TPA nantinya hanya untuk pemrosesan seperti membuat pupuk dan biogas sehingga sampah bisa menjadi sumber PAD, jadi primadona. Karena itu pembangunan TPA harus maksimal, termasuk pembangunan TPS dan manajemennya. Sebab dampaknya berpuluh tahun ke depan,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purbalingga, HR Bambang Irawan SH mengatakan, pihaknya mendukung rencana Bupati dalam pembangunan TPA sampah Bedagas meskipun harus mendahului anggaran. Pasalnya keberadaan TPA sangat penting untuk masyarakat.
“Harapannya penggunaannya tepat guna. Betul-betul dilaksanakan dengan baik. Secara prinsip nanti fraksi kami yang ada di Banggar juga akan menyetujui,” katanya.
Seperti diberitakan , Bupati Purbalingga Tasdi akan meminta persetujuan ke DPRD Purbalingga agar pembangunan TPA sampah Bedagas mendahului anggaran APBD perubahan untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Purbalingga.
Sebab, pembangunan TPA sampah tidak bisa dianggarkan dalam APBD murni. Pemkab baru menganggarkan untuk pembuatan gambar rancang detail atau detail enginering design (DED)-nya. Penganggaran baru bisa dimasukkan dalam APBD perubahan.(ST)

Ketua DPRD Buka Sepakbola Pemuda Pancasila Cup

Ketua DPRD Buka Sepakbola Pemuda Pancasila Cup

32 tim dari wilayah Eks Karisidenan Banyumas berlaga di Turnamen Sepakbola Pemuda Pancasila (PP) Cup. Pertandingan digelar di lapangan Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Purbalingga. “Turnamen ini dimulai Kamis (29/3).
Pembukaan dilakukan oleh Ketua DPRD Tongat didampingi Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinparpora) Purbalingga Yanuar Abidin,” kata Ketua Panitia Ika Lestari, Jumat (30/3).
Dia menjelaskan menjelaskan, tujuan diselenggarakan turnamen sepak bola ini, untuk menjaring bibit – bibit unggul pemain sepak bola di eks karisidenan Banyumas, khususnya di Kabupaten Purbalingga.
Pertandingan ini merupakan wujud dari kepedulian Pemuda Pancasila Kabupaten Purbalingga terhadap dunia olah raga, yang selama ini juga aktif dalam mendedikasikan diri terhadap kemaslahatan sosial.
Pertandingan sepak bola Pemuda Pancasila Cup ini akan memperebutkan piala bergilir, yang rencananya akan diadakan setahun sekali.” mohon doanya semoga kegiatan ini bisa rutin diadakan” Ika menambahkan.
Selain memperebutkan piala bergilir turnamen ini juga akan memberikan hadiah terhadap pemenang berupa tropi dan uang pembinaan, untuk Juara I akan mendapatkan uang pembinaan Rp 5 juta rupiah Juara II Rp 3 juta rupiah Juara III dan IV masing- masing mendapat Rp 1 juta rupiah. (Tim GL)

DPRD Dorong Percepatan Pembangunan TPA Sampah

DPRD Dorong Percepatan Pembangunan TPA Sampah

DPRD Kabupaten Purbalingga mendorong Pemkab Purbalingga dalam upaya percepatan pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Hal itu untuk mengatasi permasalahan sampah yang saat ini terjadi di Purbalingga paska penutupan TPA Sampah Banjaran bulan lalu.”Itu (keberadaan TPA sampah-red) kewajiban Pemkab. Harus punya, karena itu kami dorong pemkab untuk mempercepat pembangunannya,” kata Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, H Tongat SH MM.
Paska keluarnya rekomendasi dari konsultan teknis terhadap keberadaan TPA sampah Banjaran pada 2016 lalu yang menyebutkan harus ditutup Februari 2019, Pemkab tidak tinggal diam. Pemkab langsung menganggarkan dana dan bergerak untuk pengadaan tanah calon lokasi TPA baru.”Sebenarnya Pemkab sudah berupaya. Rencananya kan, 2016 dapat lahan, 2017 bangun, 2018 pindah. Sebenarnya uangnya sudah ada, tapi ternyata mencari lahannya sangat sulit. 2016 gagal dapat tanah, 2017 gagal lagi, baru di akhir 2017 dapat di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan,” katanya.
Dia menilai, masyarakat yang lahannya akan dijadikan TPA sampah merasa khawatir akan terjadi pencemaran dan menggangu kesehatan. Namun sebenarnya hal itu bisa diatasi jika pemkab mengedukasi bahwa TPA sampah tidak identik kumuh dan tercemar selama ditangani dengan baik. Karena itu, studi banding ke daerah yang penanganan sampahnya baik, harus dilakukan untuk diterapkan di Purbalingga.
“Memang untuk pembangunan TPA sampah yang baru belum dianggarkan tahun ini. Tapi mungkin nanti bisa diusahakan di APBD Perubahan,” ungkapnya.
Seperti diberitakan Purbalingga mengalami darurat sampah setelah TPA sampah Banjaran ditutup. Sejumlah titik tempat pembuangan semantara (TPS) di Kota Purbalingga mulai menggunung dan berdampak pada bau tidak sedap. Kasi Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purbalingga, Catur Kurniawan mengatakan sudah hampir satu minggu, terjadi penumpukan sampah terutama di pasar-pasar besar, seperti pasar Segamas, Pasar Bobotsari, Pasar Kutasari, Pasar Bukateja dan sudut Stadion Goentoer Darjono Purbalingga.DLH belum dapat menargetkan kapan mulai beroperasinya TPA sampah Bedagas. Pasalnya pembangunan TPA sampah baru, belum teranggarkan di APBD 2018. Untuk saat ini, DLH juga baru berhasil membebaskan lahan pembangunan TPA Bedagas. masuk TPA sampah Bedagas.(Tim GL)

Diusulkan, Pembentukan Sentra Produk Usaha Mikro


KETERANGAN FOTO:
BATIK LIMBASARI : Batik khas Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari, Purbalingga dipamerkan dalam sebuah acara. Kerajinan hasil usaha mikro ini menjadi salah satu produk andalan. Agar lebih berkembang diusulkan dibentuk sentra produk usaha mikro.

Diusulkan, Pembentukan Sentra Produk Usaha Mikro

Pemkab Purbalingga diusulkan untuk membentuk sentra produk usaha mikro. Pasalnya produk tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Selain itu perlu dilakukan pendampingan agar usaha mikro bisa terus berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan sejumlah fraksi saat rapat paripurna DPRD Purbalingga terkait Raperda tentang Bela Beli Produk Purbalingga, Selasa (6/2). Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Ahmad Syahbani mengatakan produk usaha mikro yang ada diantaranya batik tulis di Desa Galuh Kecamatan Bojongsari, produk gerabah di Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang dan produk sapu glagah di Kecamatan Karangreja dan Bojongsari.
“Perlu dibuat sentra. Sehingga jika ada yang mencari produk mikro tinggal menuju sentranya saja,” ujarnya.
Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyarankan agar system pemasaran produk UMKM di Kabupaten Purbalingga tidak hanya menggunakan system komvensional. Ketua FPKB Siti Mutmainah mengatakan produk bela-beli yang mendapatkan fasilitas dan pendampingan jangan hanya produk makanan saja.
“Produk lain seperti produk pertanian dan perikanan juga perlu difasilitasi dan masuk produk bela-beli,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Cahyo Susilo mengatakan pihaknya mengharapkan Pemkab bisa memberikan solusi terkait pemenuhan kebutuhan modal bagi usaha mikro. Selain itu juga perlu langkah kongkret agar produk UMKM bisa bersaing di pasar modern. “Ini menjadi tantangan tersendiri,” tandasnya.
Juru bicara FPDIP Utik Andrawati menyampaikan pihaknya menanyakan sangsi apa yang diberikan kepada dinas dan instansi di Kabupaten Purbalingga yang tidak menggunakan produk lokal yang masuk dalam produk bela-beli. Selain itu sejauh mana pendataan tentang potensi usaha mikro yang ada.(Tim GL)

Belum Sesuai PP 54/2017, Raperda Perusda Wisatama Belum Ditetapkan

7 RAPERDA : Wakil Ketua DPRD Adi Yuwono didampingi dua pimpinan DPRD Cress Adhisuseno dan Mukhlis serta Sekda Purbalingga Wahyu Kontardi menandatangani berita acara penetapan 7 Raperda, dalam rapat paripurna, Sabtu (23/3).

Belum Sesuai PP 54/2017, Raperda Perusda Wisatama Belum Ditetapkan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perusda Wisatama belum ditetapkan. Pasalnya Raperda yang akan mengatur tentang pengelolaan Perusda pariwisata di Kabupaten Purbalingga tersebut, penyusunannya belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Demikian disampaikan Sekda Purbalingga Wahyu Kontardi SH , di usai rapat paripurna dewan dengna agenda penetapan tujuh Raperda, Sabtu (23/3). Dijelaskan, penundaan dilakukan setelah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dijelaskan, menurut Kemendagri pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus melalui tahap dan proses. “Hal itu mengacu Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD,” ujarnya.
Dalam hal ini Kepala Daerah wajib menyampaikan rencana pendirian BUMD kepada Mendagri. Lampiran yang disertakan masing-masing mengenai kebutuhan daerah, analisa kelayakan usaha, ringkasan laporan keuangan pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir, dokumen Perda tentang APBD selama tiga tahun terakhir dan dokumen RPJMD.
“Hasil konsultasi tersebut telah kami sampaikan pada rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Kami dan Pansus sepakat untuk menyesuaikan mekanisme dan prosedur. Artinya Raperda tersebut harus disusun mengacu PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD,” tegasnya.

Kendati demikian Pemkab bersama DPRD Purbalingga menetapkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna dewan, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Adi Yuwono.
Disampaikan Adi, Raperda yang ditetapkan masing-masing Raperda tentang Bela-Beli Produk Purbalingga, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga, Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. “Dua Raperda lainnya yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Raperda Tentang Pencabutan Atas Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah,” imbuhnya.(Tim GL)

Raperda Penanggulangan HIV/AIDS Ditetapkan

Raperda Penanggulangan HIV/AIDS Ditetapkan

TANDA TANGAN : Ketua DPRD Purbalingga Tongat menandatangani penetapan 11 Raperda, Rabu (31/1). Salah satunya adalah Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

DPRD Kabupaten Purbalingga menetapkan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, dalam rapat paripurna, Rabu (31/1). Raperda tersebut ditetapkan bersama 10 Raperda lainnya.
Ketua DPRD Purbalingga Tongat mengatakan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS merupakan Raperda Prakarsa yang diusulkan oleh Komisi III DPRD. Menurutnya program penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Purbalingga belum bisa berjalan optimal.
“Pasalnya awalnya Pemkab belum memiliki payung hukum untuk mengoptimalkan pencegahan dan penularan penyakit tersebut,” ungkapnya.
Dipaparkan, Di Jawa Tengah terdapat 16 kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda HIV/AIDS. Sedangkan di wilayah eks-karesidenan Banyumas tinggal Purbalingga saja yang belum memiliki Perda tersebut. “Dengan ditetapkannya Raperda itu maka Purbalingga memiliki payung hukum yang jelas dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS,” ungkapnya.
10 Raperda lain yang juga ditetapkan menjadi Perda adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Raperda tentang Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Raperda tentang Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa, Raperda tentang Pedoman Penataan Desa dan Raperda tentaqng Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
“Kemudian Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame, Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga, Raperda tentang Pelaksanaan dan Retribusi Metrologi Legal, Raperda tentang Pencegahan dan Raperda tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama,” terangnya.
Penetapan 11 Raperda tersebut dihadiri oleh Bupati Tasdi. Dalam sambutannya bupati menyampaikan keberedaan 11 Raperda itu diharapkan bisa menjadi regulasi dan payung hukum dalam melaksanakan kebijakan.
“Termasuk dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang perlu mendapatkan perhatian serius,” imbuhnya.(Tim GL)

Rekanan Tak Boleh Menunda Pekerjaan

Rekanan Tak Boleh Menunda Pekerjaan

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan SH meminta rekanan yang memenangkan lelang kegiatan fisik, untuk tak menunda pekerjaan jika kontrak kerja sudah dilakukan. Hal itu, dilakukan agar percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga bisa berjalan sesuai harapan.
“Saya melihat selama ini, banyak rekanan yang tak langsung bekerja ketika kontrak kerja sudah ditanda tangani. Sehingga, hal itu berimbas pada molornya target pengerjaan kegiatan fisik yang mereka menangkan saat lelang,” jelasnya.
Sebab, dia melihat tahun lalu banyak kegiatan yang molor pekerjaannya, karena rekanan yang tak langsung bekerja begitu kontrak kerja dilakukan. “Ini harus dibenahi,” tegasnya.
Dia menambahkan, program percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemkab, harus didukung oleh semua pihak terkait. “Jangan sampai OPD (organisasi perangkat daerah, red) sudah tepat waktu menyerahkan dokumen lelang, serta lelang berjalan sesuai tahapan. Akan tetapi, rekanan justru yang mengulur waktu pengerjaan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, dia juga kembali menegaskan dalam proses lelang, unit layanan pengadaan harus memperhatikan betuk ketersediaan dukungan dari rekanan yang memenangkan lelang. “Jangan sampai, karena rekanan tak memiliki ketersediaan dukungan, mulai dari alat, tenaga profesional dan teknis lainnya, namun dimenangkan,” tambahnya.
Dia memastikan, KOmisi IV akan menjalankan betul fungsi pengawasannya, dalam kegiatan fisik APBD 2018 baik murni atau pun perubahan. Hal itu, dilakukan agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan sesuai tahapan. “Selain itu, kami juga bisa melakukan evaluasi dengan baik,” katanya. (Tim GL)

Penempatan Pedagang Harus Libatkan Paguyuban

Penempatan Pedagang Harus Libatkan Paguyuban

Komisi II DPRD Kabupaten Purbalingga meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga, untuk melibatkan paguyuban pedagang dalam pembagian los dan kios Pasar Bukateja. Hal itu, dilakukan agar tak terjadi permasalahan di lapangan saat pemindahan pedagang Pasar Bukateja.
Ketua Komisi II H Akhmad Sa’bani mengatakan, dalam pemindahan pedagang sebuah pasar, hampir dipastikan akan muncul masalah dalam pembagian los maupun kios. Sebab, hampir semua pedagang ingin mendapatkan los atau pun kios yang sesuai dnegan harapannya, agar dagangannya laris.
“Oleh karena itu, sangat penting Dinperindag dan pengelola pasar melibatkan paguyuban pedagang pasar, dalam menentukan posisi los dan kios pedagang saat pemindahan Pasar Bukateja,” jelasnya kepada Radarmas, Senin (22/1).
Politisi dari Partai Golkar ini, melihat hal itu bisa menjadi bibit permasalahan ke depan, jika tak diantisipasi sejak awal. Dia juga melihat pemindahan pedagang ke penampungans ementara dan pembangunan pasar sudah baik.
“Secara umum, saya lihat proses pembangunan pasar (Bukateja) tahap pertama cukip baik. Hanya kami mempertanyakan besaran los yang ada, apakah sudah sesuai atau tidak. Ini harus diperhatikan oleh Dinperindag,” jelasnya.
Dia berharap, tahun ini, seluruh pedagang yang saat ini menempati pasar darurat di Jalan Raya Bukateja-Kutawis sudah bisa pindahan ke dalam pasar baru. Sehingga, untuk proses pembangunan tahap kedua diharapkan bisa diselesaikan lebih cepat dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. (Tim GL)

Goa Lawa Harus Dikelola Lebih Profesional

Goa Lawa Harus Dikelola Lebih Profesional

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga Karseno SH meminta kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Purbalingga, untuk lebih profesional lagi dalam mengelola objek wisata Goal Lawa. Sebab, kondisi objek wisata di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja ini, dari dulu hingga sekarang obyek wisata tersebut belum mengalami perubahan yang signifikan.
“Potensi objek wisata Goa Lawa sebenarnya sangat besar. Sebab, Goa Lawa menjadi goa salah satu dari sedikit goa vulkanik yang ada di Indonesia. Keunikan itu, harus dijadikan daya jual,” jelasnya kepada Radarmas ditemui di DPRD Kabupaten Purbalingga, Selasa (29/1).
Menurutnya, jika kondisi pengelolaannya seperti ini terus, maka Goa Lawa akan sulit berkembang dan maju. “Hasil kunjungan kerja yang dilakukan Pemkab ke Guangzou, Cina beberapa tahun lalu harus benar-benar diterapkan. Jangan sampai biaya besar yang sudah dikeluarkan menjaid mubazir,” imbuhnya.
Dia menambahkan, tak hanya itu objek wisata Goa Lawa juga dinilai tak mampu memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. “Dalam setahun, sumbangan PAD dari Objek Wisat Goa Lawa masih sangat minim, hanya Rp 600 juta,” imbuhnya.
Tak hanya itu, dia menilai di objek wisata goa yang terbentuk dari bebatuan vuklanik tersebut masih terdapat premanisme. Sehingga, membuat pengunjung tidak nyaman. “Banyak hal yang harus diubah dan dirombak,” tegasnya.
Dia juga setuju dengan ide bupati, yang mewacanakan manejemen pengelolaannya harus diubah. Karena, selama ini Goa Lawa yang masih dikelola oleh Dinporaparbelum mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga ada wacana dikelola oleh unit tersendiri yang lebih profesional.
“Bagian dalam goa jug aperlu dibenahi. Pengunjung harus melihat sesuatu yang beda di dalam goa. Tak boleh dibiarkan begitu saja seperti yang terjadi selama ini,” imbuhnya. (Tim GL)