Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19

Selasa (21/9/2021), Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H. bersama Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BE Con, MM, dan jajaran Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah secara virtual bertempat di Peringgitan Rumah Jabatan Bupati Purbalingga.

Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan mengagendakan laporan Sekda Prov. Jateng terkait capain tindak lanjut arahan Gubernur pada mingggu ke-37 dan laporan Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jateng terkait update situs Covid-19 minggu ke-38 tahun 2021.

Dalam rakor tersebut dipaparkan bahwa Kabupaten Purbalingga menempati posisi tertinggi penambahan kasus baru di Jateng, yakni 90 kasus, demikian dengan sebaran kasus aktif juga tertinggi yakni 200 kasus. Purbalingga peringkat 3 Jateng setelah Karanganyar dan Cilacap dalam jumlah isolasi mandiri di rumah yakni 111 orang. Capaian testing mingguan, Purbalingga baru 18 dari 560 target. Capaian tracing Purbalingga belum memenuhi pedoman ratio 15/index kasus, dari 69 kasus, baru tracing 5 kontak erat. BOR ICU Purbalingga 20% dan BOR Isolasi Purbalingga 16,67% tertinggi ke-2 di Jateng. Cakupan vaksinasi Purbalingga Dosis 1 : 22,97%, Dosis 2 : 14,33% dan Dosis 3 : 0,23%. Pemprov Jateng mulai melakukan pemeriksaan Whole Genome Sequensing (WGS), dari 46 sampel di 9 kabupaten/kota ada 38 sampel yangterdeteksi varian Delta (sampel tidak termasuk di Purbalingga).

Ketua DPRD Purbalingga memberikan rekomendasi kepada Bupati Purbalingga agar mengeluarkan surat edaran melalui Dinas Pendidikan untuk menghentikan sementara kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Purbalingga guna mencegah penambahan kasus positif covid-19.

Usai rakor tersebut, Ketua DPRD bersama Bupati Purbalingga dan jajaran Forkopimda melakukan tinjauan ke lokasi SMP Negeri 4 Mrebet untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebagai tempat isolasi terpusat untuk para siswa yang terkonfirmasi positif covid-19. Dalam peninjauan tersebut terdapat beberapa sarana yang sudah dipersiapkan yakni ruang kelas yang digunakan untuk ruang istirahat dan ketersediaan tempat tidur.

Rakor percepatan penanganan pandemi Covid-19 serta persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020

Senin (28/9), Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan, SH bersama Pjs. Bupati  Sarwa Pramana, SH, M.Si  , jajaran Forkopimda, Ketua KPU dan Bawaslu Purbalingga mengikuti rapat koordinasi virtual yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Rakor ini digelar dalam rangka upaya percepatan penanganan pandemi covid-19 serta persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Kamis (18/6) Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan, SH hadir bersama Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BE, Con, MM dan jajaran Forkopimda, sekaligus menyaksikan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga.

Pembangunan Zona Integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian / Lembaga dan Pemda yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selamat kepada BPS Kabupaten Purbalingga.

Proyeksi Pendapatan Daerah Purbalingga Naik Rp 34 Miliar

Proyeksi Pendapatan Daerah Purbalingga Naik Rp 34 Miliar

Berdasarkan kebijakan pendapatan dalam kebijakan umum perubahan APBD 2018, pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan naik sebesar Rp. 34.016.521.000. Dengan kata lain terjadi kenaikan sebesar 1,74 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.959.697.520.000,- menjadi Rp. 1.993.714.041.000.
Hal itu dipaparkan oleh Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon (Tiwi) dalam rapat paripurna DPRD, dengan acara penyampaian Rancangan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD / KUPA tahun anggaran 2018, serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara / PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Sabtu (14/7) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Purbalingga.
Plt Bupati Tiwi menjelaskan, kenaikan proyeksi pendapatan tersebut bersumber dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 15.381.932.000, lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 21.082.517.000,- dan berkurangnya bagian dana perimbangan sebesar Rp. 2.447.928.000.
“Dari jumlah proyeksi pendapatan daerah tersebut, sumbangan terbesar berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak, pos dana alokasi umum (DAU), pos dana alokasi khusus (DAK) yang besarnya mencapai 64,30% atau sebesar Rp. 1.281.919.368.000,” katanya.
Diikuti bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak provinsi, bantuan keuangan provinsi, dan dana penyesuaian yang nilainya mencapai Rp. 439.884.628.000 atau 22,06 persen. Sedangkan PAD memberikan sumbangan terhadap total pendapatan daerah sebesar 13,64 persen atau Rp. 271.910.045.000.
Selain adanya proyeksi kenaikan pendapatan daerah, juga masih adanya SILPA tahun 2017, sehingga perlu adanya perubahan APBD 2018. Sementara itu sesuai dinamika juga terdapat agenda-agenda belanja daerah baru yang dibutuhkan dalam penyerapan anggaran.
Beberapa agenda belanja itu diantaranya adalah berkaitanterbitnya SE Mendagri tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD.
“Selain itu juga adanya kegiatan belanja langsung yang mendahului perubahan, antara lain kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi tahun 2018, serta kegiatan pembangunan TPA Bedagas dan lanjutan pembangunan jembatan Pepedan – Tegalpingan; dan perlu dicukupinya kebutuhan anggaran belanja operasional OPD yang belum dianggarkan untuk satu tahun,” imbuhnya.
Belanja Daerah Ditingkatkan
Mengingat adanya peningkatan proyeksi pendapatan, jumlah anggaran yang dapat disediakan untuk belanja daerah dalam KUPA dan PPASPerubahan APBD 2018 juga ditingkatkan. Yakni dari yang tadinya ditetapkan Rp 1.992.797.269.000 menjadi Rp 2.091.852.056.000 atau naik sebesar Rp 99.054.787.000 (4,97%).
Perubahan 2018 direncanakan akan dialokasikan untuk, pertama, pemenuhan kebutuhan belanja tidak langsung yang naik dari Rp 1,128 miliar menjadi Rp. 1,176 miliar. Diantaranya untuk pemenuhan belanja pegawai sebesar Rp 38,6 miliar, mencukupi kenaikan kebutuhan belanja hibah sebesar Rp 3.77 miliar serta untuk mencukupi kenaikan kebutuhan belanja bantuan keuangan sebesar Rp 7,19 miliar, yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa pada 184 desa sebesar Rp 3.45 miliar, serta kenaikan Dana Desa (DD) Rp 282 juta.
“Dan selebihnya sebagai bantuan keuangan dalam upaya mendorong kesetaraan pembangunan desa dan kota,” katanya.
Kedua, yakni untuk belanja langsung sebesar Rp 915,291 miliar. Diantaranya untuk mengadministrasikan kegiatan yang mendahului perubahan yaitu pembangunan jembatan Pepedan-Tegalpingen sebesar Rp 5,194 miliar dan pembangunan TPA di Bedagas sebesar Rp 4,28miliar. Ke tiga, membutuhkan anggaran untuk membiayai kegiatan yang bersifat luncuran, lanjutan, dan kegiatan prioritas guna meningkatkan pelayanan publik, termasuk kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional OPD yang belum dianggarakan untuk satu tahun.
Plt Bupati Tiwi meminta kiranya rancangan nota kesepakatan bersama tentang KUPA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2018 tersebut, dapat diterima dan selanjutnya dapat dibahas ditingkat Komisi dan Banggar DPRD. Sehingga pada saatnya nanti dapat disetujui menjadi kesepakatan bersama antara Pemkab Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga.

Proyek Pembangunan Gedung DPRD Dihentikan Sementara

Proyek Pembangunan Gedung DPRD Dihentikan Sementara
Proyek Pembangunan Gedung DPRD Dihentikan Sementara

Proyek multi years pembangunan gedung DPRD Purbalingga yang bernilai miliaran rupiah dihentikan. Kebijakan tersebut diambil Plt Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) setelah berkonsultasi dengan DPRD.
“Penghentian dilakukan untuk rencana kelanjutan pembangunan yang menggunakan alokasi dana APBD Perubahan tahun 2018. Karena Pemkab mengalami defisit keuangan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan, di sela-sela peninjauan proyek tersebut, Rabu (18/7).
Diungkapkan pembangunan gedung DPRD sudah dilaksanakan dua tahap. Pada tahap kedua dialokasikan dana sebesar Rp 8 Miliar di APBD tahun 2018. Semula pembangunan tahap III akan dilanjutkan dengan alokasi dana dari APBD Perubahan tahun 2018.
“Namun karena anggaran di RAPBD Perubahan tahun 2018 defisit, maka diambil kebijakan pembangunan lanjutan gedung dewan ditunda,” ungkapnya.
Dia menyampaikan pembangunan akan dilanjutkan di tahun anggaran 2019. Pihaknya mengakui bahwa karena adanya penghentian pembangunan maka menyebabkan target pembangunan gedung tersebut yang seharusnya rampung pada pertengahan tahun 2019 tak bisa terlaksana.
“Pembangunan kemungkinan akan dijadwal ulang. Target selesainya jadi tahun 2010,” tandasnya.
Ketika disinggung hasil pantauan dewan terkait pembangunan tahap II, Bambang Irawan mengatakan sudah sesuai dengan konsep awal. Pihaknya meminta agar pembangunan tahap selanjutnya direncanakan dengan matang sehingga penyelesain pembangunan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dalam kesempatan terpisah Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkab Purbalingga Subeno menyampaikan Sejumlah proyek fisik di tahun anggaran perubahan 2018 ditangguhkan pelaksanaannya. Kondisi tersebut disebabkan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018 yang mengalami defisit. Diungkapkan defisit di APBDP tahun 2018 sekitar Rp 46 Miliar. Konsekuensinya adalah mengurangi anggaran di proyek fisik. Ada sejumlah proyek fisik yang pelaksanaannya ditangguhkan.
“Kami masih melakukan pembahasan dan kajian bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” imbuhnya.(Tim GL)

Purbalingga Defisit Anggaran Rp 55,7 M

Purbalingga Defisit Anggaran Rp 55,7 M

Akhir tahun 2017 Pemkab Purbalingga mengalami defisit anggaran mencapai Rp 55,7 miliar. Kondisi itu disebabkan belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah. Meski demikian penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaraan pembiayaan dengan selisih Rp 170,2 miliar.
“Sehingga defisit anggaran tertutup oleh surplus penerimaan pembiayaan menghasilkan SILPA Rp 114 miliar,” kata Plt Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Laporan Keuangan Daerah (LKD) tahun 2017, Sabtu (23/6).
Dia juga menjelaskan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Purbalingga per 31 Desember tahun 2017 tercatat mencapai Rp 114.438.867.487. Angka tersebut tercatat lebih kecil dibandingkan dibandingkan SILPA tahun sebelumnya yakni Rp 160.236.910.033.
Dipaparkan, pendapatan Pemkab Purbalingga selama tahun anggaran 2017 setelah perubahan terealisasi sebesar Rp 1,957 Triliun. Realisasi pendapatan tersebut diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 355,8 miliar, dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,4 triliun, dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 161,7 miliar dan pendapatan daerah yang sah dari hibah dan lainnya sebesar Rp 10.2 miliar.
Sedangkan belanja Pemkab Purbalingga tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 2,013 triliun, atau lebih besar dari pada realisasi pendapatan. Belanja tersebut berasal dari belanja tidak langsung yakni belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil provinsi dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Ditambah belanja langsung yakni untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Sementara itu, kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan untuk penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. “Selain itu juga diarahkan pada pencairan dana cadangan dan optimalisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman atau investasi non permanen lainnya yang disalurkan melalui beberapa OPD pada tahun yang lalu,” katanya.
Tiwi juga menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2017 ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga dapat mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya,” terangnya
Meskipun berdasarkan pemeriksaan LKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 mendapat opini WTP, Tiwi mengungkapkan masih ada catatan lain yang harus diselesaikan. Diantaranya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan masih terdapat 11 temuan. Disamping itu juga LHP atas sistem pengendalian intern atas laporan keuangan masih terdapat sejumlah temuan.(Tim GL)

DPRD Puji Rehabilitasi Golaga Mampu Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

DPRD Puji Rehabilitasi Golaga
Mampu Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

DPRD Kabupaten Purbalingga mengapresiasi rehabilitasi objek wisata alam Goa Lawa Purbalingga (Golaga), Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (pemkab) Purbalingga. Meski baru 30 persen dilakukan, hal itu sudah terbukti meningkatkan kunjungan wisata ke objek wisata goa vulkanik di lereng Gunung Slamet tersebut.
“Selama ini Golaga minim inovasi, jadi tingkat kunjungannya hanya stagnan. Inovasi sepereti ini yang dibutuhkan untuk meningkatkan kunjungan wisata di Golaga. Kami mengapresiasi yang telah dilakukan Pemkab,” ujar Karseno SH , anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
Dia berharap, ke depan setelah rehabilitasi Golaga rampung 100 persen, tingkat kunjungan wisata bisa lebih tinggi lagi. “Sehingga, cita-cita Golaga menjadi destinasi wisata kelas dunia bisa tercapai. Hasil akhirnya PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor wisata bisa lebih tinggi lagi,” lanjutnya.
Dia juga berharap, objek wisata lainnya di wilayah Kabupaten Purbalingga, bisa melakukan inovasi-inovasi baru, seperti yang dilakuka oleh Golaga. “Pemkab memiliki impian wisata menjadi penyumbang PAD terbesar. Jadi inovasi tempat wisata sangat dibutuhkan, jangan sampai kalah dibandingkan daerah lain,” imbuhnya.
Seperti diketahui, jumlah kunjungan wisatawan ke Golaga selama libur lebaran ini mengalami kenaikan yang cukup drastis. Data kunjungan selama enam hari libur lebaran sudah mencapai 26.327 pengunjung. Sementara, data tahun 2017, jumlah pengunjung selama 10 hari libur lebaran tercatat 18.100 wisatawan.
Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Ir Prayitno MSi mengatakan, kenaikan jumlah pengunjung ini tidak terlepas dari pembenahan di Golaga, khususnya di bagian dalam goa dengan sajian lampu warna-warni seperti layaknya Goa di Guilun Tiongkok. Pembenahan masih terus akan dilakukan pasca libur lebaran ini.
Disebutkan Prayitno, peningkatan jumlah kunjungan ke Golaga tidak terlepas dukungan semua pihak, termasuk promosi media yang gencar. Selain itu, promosi dari wisatawan itu sendiri melalui akun media sosialnya, yang semakin membuat viral.
Hampir semua pengunjung Golaga melakukan foto di dalam Goa dengan taburan lampu yang warna-warni dan berubah setiap saat. “Obyek foto itu yang diunggah oleh mereka dan akhirnya banyak folowernya yang tertarik untuk mengunjungi Golaga,” kata Prayitno.
Ditambahkan Prayitno, berdasar pemantauan karakter wisatawan, pengunjung Golaga saat ini hampir semuanya dari luar kota Purbalingga. Atau jika dari dalam kota Purbalingga, mereka rata-rata membawa kerabatnya yang datang dari luar kota. (Tim GL)

APBD Perubahan Defisit, Proyek Fisik Ditangguhkan

APBD Perubahan Defisit, Proyek Fisik Ditangguhkan

Sejumlah proyek fisik di tahun anggaran 2018 kemungkinan akan ditangguhkan pelaksanaannya. Kondisi tersebut disebabkan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018 yang mengalami defisit.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkab Purbalingga Subeno, Selasa (19/6) membenarkan hal tersebut. Diungkapkan defisit di APBDP tahun 2018 sekitar Rp 46 Miliar. Konsekuensinya adalah mengurangi anggaran di proyek fisik. Ada sejumlah proyek fisik yang pelaksanaannya ditangguhkan.
“Kami masih melakukan pembahasan dan kajian bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujarnya.
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan sejumlah proyek fisik yang seharusnya anggarannya dialokasikan di APBDP Tahun 2018 diantaranya adalah pembangunan kawasan alun-alun dan juga pembangunan gedung olahraga. “Bisa saja pelaksanaan pembangunan dilakukan di tahun anggaran 2019,” lanjutnya.
Disampaikan saat ini TAPBD sedang fokus untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Tahun 2018. Pihaknya mentargetkan KUA PPAS Perubahan Tahun 2018 bisa diserahkan ke DPRD untuk dibahas. “Sehingga penetapan APBDP tahun 2018 tidak molor terlalu lama. Kami berharap Juli sudah ditetapkan bersama dengan dewan,’ tandasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan mengatakan penundaan sejumlah proyek fisik adalah konsekuensi logis dari defisit anggaran di APBDP tahun 2018. Pihaknya bisa memakluminya. Yang terpenting saat ini menurutnya adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran yang efisien dan efektif. “Kalau memang anggaran tidak ada tidak perlu dipaksakan,’ katanya lagi.
Wakil Ketua DPRD Purbalingga Adi Yuwono menyampaikan pihaknya berkeinginan agar Pemkab bersama DPRD mengalokasikan anggaran kegiatan fisik sesuai skala prioritas. Terutama apa yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. “Dewan akan mengkritisi itu. Yang terpenting bagaimana proyek fisik bisa memberikan manfaat bagi warga,” imbuhnya.

Utami Dilantik Jadi Anggota DPRD Antarwaktu

ANGGOTA DPRD ANTARWAKTU : Ketua DPRD Purbalingga Tongat melantik dan mengambil sumpah Utami sebagai anggota DPRD Antarwaktu, Kamis (12/4).

Utami, S.Pd. AUD dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga antarwaktu, Kamis (12/4). Dia menggantikan Haryanto, S.Pd. anggota DPRD dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang meninggal dunia 12 Desember 2017.
“Pelantikan Utami Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa masa jabatan anggota DPRD lima tahun. Namun adakalanya masa jabatan tidak terlaksana sampai selesai dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan,”kata Ketua DPRD Purbalingga Tongat, usai melantik Utami.
Dijelaskan, pelantikan Utami dilaksanakan pada rapat paripurna istimewa. Tongat juga membacakan Surat Keputusan Nomor : 172/30 tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Purbalingga.
Bupati Tasdi yang hadir dalam cara tersebut menyampaikan selamat dan berharap Utami tidak sekedar melengkapi , namun lebih dari itu adalah untuk mendukung jalannya roda pemerintahan. Yang bersangkutan diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas baru serta dapat bekerjasama dengan semua pihak.
“DPRD adalah mitra kerja Pemerintah Daerah, maka anggota DPRD diharapkan dapat menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan keinginan masyarakat, sehingga bersama-sama dapat mengembangkan kehidupan demokrasi dan kemampuan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan,” kata Tasdi.
Kepada alm. Haryanto, S.Pd. beserta seluruh keluarganya, atas nama Pemkab Purbalingga Bupati Tasdi ucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas dan totalitas pengabdian yang telah disumbangkan kepada institusi DPRD maupun kepada masyarakat
“Mudah-mudahan pula, buah pemikiran, segala bentuk keteladanan dan kerja keras almarhum Haryanto, S.Pd sebagai sumbangsih kepada Purbalingga dicatat sebagai amal soleh yang bernilai iabadah,” imbuhnya.(Tim GL)

Progres Lelang Lamban, DPRD Panggil Jajaran Pemkab

Progres Lelang Lamban, DPRD Panggil Jajaran Pemkab

Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga menyoroti lambannya progres lelang kegiatan fisik, yang dibiayau APBD tahun 2018. Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga memanggil jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga di ruang pimpinan DPRDKabupaten Purbalingga.
Datang mewakili Pemkab adalah Kepala Badan keuangan daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga Drs Subeno MSi dan jajarannya.
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H Tongat SH MM mengatakan, pemanggilan yang digelar tertutup tersebut, dilakukan untuk mengetahui progres kegiatan fisik yang dianggarkan melalui APBD 2018. “Kami ingin mengetahui bagaimana perkembangannya. Serta, apa saja kesulitan yang ditemui oleh Pemkab,” katanya.
Dia menjelaskan, sebagai pengawas kegiatan Pemkab Purbalingga, DPRD berkepentingan mengetahui progres seluruh kegiatan yang telah dianggarkan di APBD. “Kami ingin program percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Bupati benar-benar jalan,” imbuhnya.
POlitisi PDIP ini juga mengungkapkan, pihaknya tengah membahas percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemkab Purbalingga. Sebab, tahun ini, Pemkab merencanakan ada dua kegiatan yang dikerjakan mendahului APBD Perubahan 2018.
“Hal itu membutuhkan persetujuan DPRD Purbalingga, dalam hal ini banggar (Badan Anggaran, red). Sehingga, perlu dilakukan rapat bersama antara Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red),” ujarnya.
Ditambahkan olehnya, dua kegiatan yang dikerjakan mendahului APBD Perubahan 2018 adalah pembangunan lanjutan Jembatan Tegalpingen-Pepedan dan pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah Kalipacur, di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan.
“Jembatan Tegalpingen-Pepedan harus dikerjakan mendahului APBD Perubahan 2018. Karena dikhawatirkan, jika terlalu lama dibiarkan mangkrak, akan merugikan Pemkab. Sebab, pekerjaan sudah mencapai 92 persen dan seluruh besi jembatan sudah ada di lokasi pembangunan,” jelasnya.
Sedangkan, TPA Sampah Kalipacur, harus segera dibangun karena Kabupaten Purbalingga mengalami darurat sampah pasca ditutupnya TPA Sampah di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, beberapa waktu lalu. (Tim GL)