DPRD Sidak Pembangunan RSIAD Panti Nugroho

DPRD Sidak Pembangunan RSIAD Panti Nugroho
DPRD Sidak Pembangunan RSIAD Panti Nugroho

Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Daerah (RSIAD) Panti Nugroho di Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kamis (12/7). Para wakil rakyat itu menemukan kondisi fisik yang mulai rusak meski belum setahun jadi.
“Saya melihat beberapa bagian pintu sudah mengelupas. Finishing bangunan juga banyak yang tidak maksimal,” kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga, Karseno.
“Ini dikarenakan kurangnya pengawasan, saat pembangunan tahap pertama dan kedua lalu. Kami akui, kami juga kurang dalam melakukan pengawasan,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap untuk pembangunan tahap kedua, rekanan melakukan dengan maksimal. Jangan sampai apa yang terjadi pada saat pembangunan tahap pertama terjadi lagi. Kualitas pengerjaan harus benar-benar diperhatikan.
“Tak hanya itu, rekanan juga harus memperhatikan jadwal dan target pekerjaan dengan baik dan benar. Jangan sampai tak selesai tepat waktu,” katanya.
Sementara itu, terkait pembangunan tahap II, anggota dewan lainnya, Nur Tjahyono mengatakan, pihaknya menilai pembangunan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil pengamatan dan laporan pihak kontraktor, pengerjaan sudah sesuai jadwal dan target pekerjaan sudah bagus. Sebab, terjadi surplus 3 persen lebih.
“Pekerjaan tahap kedua ini jauh lebih sulit, karena sebagian besar merupakan finishing. Detailnya harus diperhatikan betul. Jangan sampai terjadi seperti saat pembangunan tahap pertama,” imbuh Edy Zasmanto, anggota Komisi III lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga drg Hanung Wikantono mengatakan, RSIA Panti Nugroho akan dibangun tiga lantai. Penggunaannya, lantai pertama untuk pelayanan rawat jalan, IGD, ruang operasi, dan rawat inap kelas III. Lantai II akan digunakan untuk rawat inap kelas II, I, dan VIP. Sedangkan lantai tiga digunakan untuk kantor. Pembangunan rumah sakit ini dilakukan secara bertahap.
Tahap awal pada 2016 menghabiskan anggaran Rp 15 miliar dan dilanjutkan pada 2017 Rp 9,7 miliar. Adapun tahun ini Pemkab menganggarkan Rp 11 miliar untuk kelanjutan pembangunan lantai dua dan tiga. (Tim GL)

Bupati Terpilih Dilantik, Buku Memori Sertijab Segera Diserahterimakan

Sertijab Bupati TasdiUntuk memberikan gambaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan penjabat Bupati Purbalingga periode tahun 2015-2016 serta sebagai bahan informasi yang digunakan sebagai landasan berpijak bagi perbaikan pemerintahan daerah di masa kepemimpinan selanjutnya. Selain itu, buku memori sertijab tersebut, menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi penghubung dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2016 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga pada masa yang akan datang. .

“Saat ini, pemerintah kabupaten (pemkab) sedang menyusun buku memori serah terima jabatan (sertijab) Penjabat Bupati Purbalingga. Nantinya buku tersebut akan diserahkan oleh  Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo kepada Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga pada saat dilaksanakannya acara serah terima jabatan,”terang Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kabupaten Purbalingga Imam Hadi saat acara Rapat Persiapan Penyusunan Buku Memori Serah Terima Jabatan Penjabat Bupati Purbalingga Tahun 2015-2016 yang diikuti seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Purbalingga di Ruang Ardilawet Setda Purbalingga, Jum’at (12/2).

Menurut Imam Hadi, dasar dari rapat penyusunan buku memori sertijab tersebut, adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomorn 131.33-4598 Tahun 2015 Tanggal Juli 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Purbalingga. Sedangkan dasar lainnya, adalah, disposisi Pj Bupati, terkait kegiatan bupati/kepala daerah selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015 dan kegiatan bupati/kepala daerah tahun 2016 sampai dengan Bulan Februari. Selain itu rencana pelaksanaan pelatikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan tanggal 9 Desember 2015, bahwa pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 juga menjadi dasar disusunya buku tersebut. Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk menginvetarisasi catatan atau rekomendasi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta permasalahan yang bersifat menonjol  dan menjadi prioritas  juga permasalahan yang harus mendapatkan tindak lanjut dari pejabat baru.

“Dalam rapat ini, kami juga menerima saran serta masukan terkait materi serta percepatan penyusunan buku memori,”tutur Imam.

Sedangkan sistematika buku memori sertijab dari Penjabat Bupati Purbalingga kepada Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, tambah Imam,  berisikan dasar hukum, kondisi geografis,kondisi demografis dan kondisi ekonomi daerah serta maksud dan tujuan juga sistematika. Selain itu, dalam buku tersebut juga disusun tentang kebijakan pemerintah daerah seperti visi, misi, strategi dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dan 2016, kondisi  dan kebijakan anggaran pendapatan daerah, kondisi kebijakan belanja daerah serta kondisi kebijakan anggaran pembiayaan dan realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan juga dicantumkan dalam buku tersebut.

“Dicantumkan pula terkait kegiatan penyelenggaran urusan pemerintahan, penyelenggaran tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah tentang kebijakan dan kegiatan, instansi yang terlibat dan SKPD penyelenggara koordinasi serta pembinaan batas wilayah, pencegahan, penanggulangan bencana dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum,”tuturnya. (Sukiman)

Pelaksanaan CSR Perlu Disempurnakan

csrSaat ini, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat atau Corporate Social Responsibility (CSR) Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) berbagai perusahaan yang ada di Purbalingga perlu disempurnakan. Pasalnya, pemberian CSR yang diberikan perusahaan  masih dilakukan pada pemberian santunan/bantuan kepada karyawan dan masyarakat dalam bentuk bingkisan, saat memasuki hari raya keagamaan saja. Sedangkan berdasarkan ketentuan yang ada, CSR adalah tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemapuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan dimana perusahaan itu berada.

“Sedangkan bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jembatan untuk akses perekonomian maupun pemberian beasiswa bagi kalangan tidak mampu dan lain sebagainya yang bersifat sosial serta berguna bagi masyarakat banyak, khsususnya masyarakat di sekitar perusahaan itu berada,,”tutur Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertarns) Kabupaten Purbalingga Ngudiarto, saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah di PT Boyang Industrial Purbalingga, Rabu (3/2).

Menurut Ngudiarto, selama ini, pengertian CSR yang dilakukan pengusaha dengan memberikan santunan atau bingkisan kepada karyawan dan masyarakat sekitar saat hari besar keagamaan/hari raya. Sehingga pihaknya tidak bosan-bosanya memberikan pengertian kepada pengusaha terkait dengan CSR tersebut agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan masih adanya warga Purbalingga yang tempat tinggalya belum layak, CSR juga dapat diberikan dalam bentuk rehabilitasi rumah tidak layak huni serta memberdayakan masyarakat dilingkungan perusahaan.

Senada dengan Ngudiarto, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Rusdiyanto meminta, agar pelaksanaan CSR perusahaan PMA maupun PMDN di Purbalingga lebih disempurnakan lagi. Dengan banyaknya 22 PMA dan enam PMDN di Purbalingga, semestinya CSR yang ada dapat mensejahterakan masyarakat di Purbalingga, khususnya di lingkungan perusahaan. Rusdiyanto juga menuturkan, semestinya selain penyempurnaan pelaksanaan CSR, dengan banyaknya industri di Purbalingga, alih teknologi bagi putra daerah juga dapat terwujud.

“Jangan sampai, masyarakat hanya bekerja tanpa mengetahui ilmu dan teknologi. Selain itu, perusahaan juga, harus memberi motivasi bagi masyarakat sekitar melalui CSR, karena perusahaan bisa hidup dan menjadi besar, berkat dukungan dari masyarakat,”ujarnya.

Berdasarkan data Dinsosnakertrans Kabupaten Purbalingga , saat ini di Purbalingga terdapat 22 PMA dan enam PMDN yang semuanya bergerak dalam bidang bulu mata dan rambut palsu (wig). Tenaga kerja (naker) yang terserap mencapai 47 ribu orang. Jumlah tersebut belum terhitung plasma atau industri sejenis yang dikelola di berbagai wilayah pedesaan di Purbalingga, sehingga jumlah total naker mencapai 60 ribu orang. Namun dari jumlah naker tersebut, didominasi  90 persen naker perempuan. Hal tersebut yang menjadi kendala naker di Purbalingga, sehingga kedepan, apabila ada pengusaha yang akan berinvestasi di Purbalingga harus memiliki komitmen untuk mempekerjakan naker laki-laki yang prosentasinya seimbang dengan naker perempuan. Komitmen yang harus dilakukan investor adalah sanggup menampung 50 persen naker perempuan dan 50 persen naker laki-laki,ujar Ngudiarto. (Sukiman)