Olah Lahan & Tanam Padi di Musim Kemarau 2019

Olah Lahan & Tanam Padi di Musim Kemarau 2019
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H.R. Bambang Irawan, SH hadir bersama Bupati Purbalingga dan berkesempatan mengemudikan traktor pada acara Farm Field Day di Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang Purbalingga dalam rangka percepatan pengolahan tanah dan tanam padi di musim kemarau 2019 dengan memanfaatkan aliran Irigasi Slinga (24/10).
Terimakasih kepada kadang tani Purbalingga yang telah mempertahankan ketahanan pangan Kabupaten Purbalingga.

Upacara Peringatan Hari Santri Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Purbalingga

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H.R. Bambang Irawan bersama Bupati Purbalingga dan Forkopimda Kabupaten Purbalingga hadir pada upacara peringatan Hari Santri Tahun 2019 tingkat Kabupaten Purbalingga di Alun-Alun Purbalingga (22/10).
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Purbalingga yang membacakan sambutan Menteri Agama RI.

Rakor lintas sektoral pembahasan rancangan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga 2011-2031

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H.R. Bambang Irawan, SH. bersama Bupati Purbalingga dan OPD terkait hadir pada rakor lintas sektoral pembahasan rancangan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga 2011-2031.
Rakor tersebut dipimpin oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, di Jakarta.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H. Adi Yuwono, SH beserta unsur Forkopimda Purbalingga lainnya hadir dalam rangkaian kunjungan kerja Kapolda Jawa Tengah


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H. Adi Yuwono, SH beserta unsur Forkopimda Kabupaten Purbalingga lainnya hadir dalam rangkaian kunjungan kerja Kapolda Jawa Tengah Irjen. Pol. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si di Polres Purbalingga.
Dijadwalkan Kapolda akan meresmikan rumah kreatif Polres Purbalingga (15/10)

Pembukaan Festival Hasil Pertanian Tahun 2019 di Alun alun Purbalingga



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H. Aman Waliyudin, SE, M.Si bersama Bupati Purbalingga dan Unsur Forkopimda Kabupaten Purbalingga lainnya, hadir pada Pembukaan Festival Hasil Pertanian Tahun 2019 di Alun alun Purbalingga (15/10).
Acara ini menampilkan berbagai produk unggulan hasil pertanian dari para petani di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Dialog interaktif di LPPL Radio Gema Soedirman 96,3 FM bersama Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
H.R. Bambang Irawan, SH


Dialog interaktif di LPPL Radio Gema Soedirman 96,3 FM bersama Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
H.R. Bambang Irawan, SH dalam rangka menyambut Hari Parlemen yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober.
Tema peringatan Hari Parlemen kali ini adalah Membangun Indonesia Unggul Melalui Keterbukaan Parlemen.
Selamat Hari Parlemen.
Selamat Bekerja Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Plt Bupati Paparkan Alasan Soal Capaian Realisasi APBD 2017

Plt Bupati Paparkan Alasan Soal Capaian Realisasi APBD 2017

Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon, pada Selasa (26/6) memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Purbalingga pada Senin (25/6) lalu. Pada kesempatan sebelumnya, fraksi-fraksi umumnya menyoroti soal capaian realisasi anggaran baik pendapatan maupun belanja yang tidak mencapai 100 persen.
Menanggapi pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai pendapatan daerah yang hanya terealisasi 99,79%. Plt Bupati menjelaskan hal tersebut disebabkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya tercapai Rp 6,53 miliar atau hanya 57,85% dari target. Pendapatan sektor tersebut merupakan alokasi hibah dari pemerintah pusat.
”Program hibah ini bersifat top down sehingga pemerintah daerah hanya menerima sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sebagaimana dana transfer (DAU dan DAK),” ungkapnya. Pernyataan tersebut juga menjadi jawaban atas pertanyaan dari Fraksi Gerindra.
Terkait belanja daerah yang beberapa komponen tidak terealisasi 100 persen. Ia merinci khusus belanja tidak langsung terutama belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga tidak sepenuhnya terserap. Salah satu penyebabnya adalah biasanya terdapat calon penerima bantuan yang sampai batas akhir waktu yang ditetapkan, belum bisa memenuhi syarat-syarat yang diminta sehingga tidak bisa mendapatkan alokasi bantuan.
“Kemudian juga bansos untuk masyarakat kurang mampu, namun penerima tidak sesuai dengan keadaan riil yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk belanja tidak terduga, realisasinya sesuai dengan terjadi atau tidaknya bencana di wilayah purbalingga. Sehingga jika tidak terjadi bencana atau kejadian luar biasa lainnya, maka belanja tidak terduga tersebut tidak akan direalisasikan,” katanya.
Meskipun menyandang predikat WTP, namun di dalam LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern masih terdapat 11 temuan. Terhadap hal tersebut, Plt Bupati jelaskan pihaknya akan mengkordinasikan dan menjelaskan ulang kepada pihak BPK terhadap temuan tersebut dalam bentuk tanggapan hasil pemeriksaan.
”Di sisi lain, guna mengeliminasi temuan tersebut, secara preventif kami sudah melaksanakan pembinaan kepada pejabat pengelola anggaran secara sistematis dan berkala,” ujarnya.
Selanjutnya Plt Bupati menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar mengenai penurunan pendapatan dari pajak losmen, pajak rumah makan dan pajak warung. Ia menjelaskan pemasukan pajak losmen turun karena pada tahun 2017 terdapat objek pajak yang semula kategori losmen menjadi kategori hotel melati I sehingga mengurangi pendapatan dari pajak losmen dan menaikan pendapatan dari pajak hotel melati I.
“Pajak rumah makan dan warung ada penurunan realisasi dikarenakan pada tahun 2017 ada objek pajak yang semula kategori rumah makan menjadi kategori restoran dan kategori warung menjadi kategori rumah makan, sehingga mengurangi pendapatan dari pajak rumah makan dan warung,” katanya.
Alasan Belanja Pegawai Membengkak
Mengenai masih minimnya upah jasa pendidikan sebesar Rp 750.000 per bulan untuk Guru Tidak Tetap (GTT), Plt Bupati menjawab semata-mata disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Apabila terdapat ruang fiskal yang makin memadai, maka besaran honor untuk mereka dipertimbangkan untuk dinaikkan.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra menanyakan mengenai pembengkakan realisasi belanja pegawai yakni sebesar 113,73 persen. Plt Bupati menjawab bahwa realisasi belanja pegawai sedikit melebihi anggaran karena adanya penyajian belanja pegawai dana BOS berupa honorarium PTT dan GTT.
“Honorarium itu dalam APBD dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa. Tetapi dalam LKPD tahun 2017 disajikan pada kelompok belanja pegawai sesuai dengan kriteria yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan,” imbuhnya.(Tim GL)