Plt Bupati Paparkan Alasan Soal Capaian Realisasi APBD 2017

Plt Bupati Paparkan Alasan Soal Capaian Realisasi APBD 2017

Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon, pada Selasa (26/6) memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Purbalingga pada Senin (25/6) lalu. Pada kesempatan sebelumnya, fraksi-fraksi umumnya menyoroti soal capaian realisasi anggaran baik pendapatan maupun belanja yang tidak mencapai 100 persen.
Menanggapi pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai pendapatan daerah yang hanya terealisasi 99,79%. Plt Bupati menjelaskan hal tersebut disebabkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya tercapai Rp 6,53 miliar atau hanya 57,85% dari target. Pendapatan sektor tersebut merupakan alokasi hibah dari pemerintah pusat.
”Program hibah ini bersifat top down sehingga pemerintah daerah hanya menerima sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sebagaimana dana transfer (DAU dan DAK),” ungkapnya. Pernyataan tersebut juga menjadi jawaban atas pertanyaan dari Fraksi Gerindra.
Terkait belanja daerah yang beberapa komponen tidak terealisasi 100 persen. Ia merinci khusus belanja tidak langsung terutama belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga tidak sepenuhnya terserap. Salah satu penyebabnya adalah biasanya terdapat calon penerima bantuan yang sampai batas akhir waktu yang ditetapkan, belum bisa memenuhi syarat-syarat yang diminta sehingga tidak bisa mendapatkan alokasi bantuan.
“Kemudian juga bansos untuk masyarakat kurang mampu, namun penerima tidak sesuai dengan keadaan riil yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk belanja tidak terduga, realisasinya sesuai dengan terjadi atau tidaknya bencana di wilayah purbalingga. Sehingga jika tidak terjadi bencana atau kejadian luar biasa lainnya, maka belanja tidak terduga tersebut tidak akan direalisasikan,” katanya.
Meskipun menyandang predikat WTP, namun di dalam LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern masih terdapat 11 temuan. Terhadap hal tersebut, Plt Bupati jelaskan pihaknya akan mengkordinasikan dan menjelaskan ulang kepada pihak BPK terhadap temuan tersebut dalam bentuk tanggapan hasil pemeriksaan.
”Di sisi lain, guna mengeliminasi temuan tersebut, secara preventif kami sudah melaksanakan pembinaan kepada pejabat pengelola anggaran secara sistematis dan berkala,” ujarnya.
Selanjutnya Plt Bupati menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar mengenai penurunan pendapatan dari pajak losmen, pajak rumah makan dan pajak warung. Ia menjelaskan pemasukan pajak losmen turun karena pada tahun 2017 terdapat objek pajak yang semula kategori losmen menjadi kategori hotel melati I sehingga mengurangi pendapatan dari pajak losmen dan menaikan pendapatan dari pajak hotel melati I.
“Pajak rumah makan dan warung ada penurunan realisasi dikarenakan pada tahun 2017 ada objek pajak yang semula kategori rumah makan menjadi kategori restoran dan kategori warung menjadi kategori rumah makan, sehingga mengurangi pendapatan dari pajak rumah makan dan warung,” katanya.
Alasan Belanja Pegawai Membengkak
Mengenai masih minimnya upah jasa pendidikan sebesar Rp 750.000 per bulan untuk Guru Tidak Tetap (GTT), Plt Bupati menjawab semata-mata disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Apabila terdapat ruang fiskal yang makin memadai, maka besaran honor untuk mereka dipertimbangkan untuk dinaikkan.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra menanyakan mengenai pembengkakan realisasi belanja pegawai yakni sebesar 113,73 persen. Plt Bupati menjawab bahwa realisasi belanja pegawai sedikit melebihi anggaran karena adanya penyajian belanja pegawai dana BOS berupa honorarium PTT dan GTT.
“Honorarium itu dalam APBD dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa. Tetapi dalam LKPD tahun 2017 disajikan pada kelompok belanja pegawai sesuai dengan kriteria yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan,” imbuhnya.(Tim GL)

Terkait LKPJ Bupati , Banggar Berikan Saran

Terkait LKPJ Bupati , Banggar Berikan Saran

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purbalingga menyatakan telah menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan menyatakan telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian pihaknya memberi sejumlah saran sekaligus catatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD pada tahun mendatang.

Ketua Banggar DPRD Kabupaten Purbalingga Tongat melalui juru bicaranya, Cahyo Susilo menyarankan agar Pemkab meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya terkait mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) hendaknya diiringi dengan peningkatan kualitas sistem pengawasan internal.

“Sehingga dapat meminimalisir adanya temuan temuan yang pelanggaran atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” katanya saat rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Purbalingga, Sabtu (30/6).

Pelaksanan kebijakan Pemkab terkait dengan bantuan langsung baik hibah maupun bantuan sosial agar dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara proporsional. Pemkab hendaknya bisa menambah porsi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengentasan kemiskinan.

“Sebelum mengeluarkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya diperlukan kajian mendalam sehingga tidak menimbulkan gejolak dan penolakan dari masyarakat,” katanya.

Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, APBD merupakan instrumen kelengkapan yang bertujuan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat. Pihaknya berkomitmen agar pemanfatan APBD ke depan harus berorientasi dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja dan peningkatan peningkatan ekonomi masyarakat.

Legislatif dan eksekutif, pada kesempatan itu telah menyetujui raperda LKPJ APBD 2017 menjadi Perda. Tiwi berharap komuinikasi, kordinasi dan kerjasl sama antara kedua lembaga penyelenggara pemerintah itu selalu sinergis dan terus dimantapkan. (Tim GL)

Plt Bupati Serahkan SP Plt Sekretaris DPRD Purbalingga

Plt Bupati Serahkan SP Plt Sekretaris DPRD Purbalingga

Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga yang kosong segera diisi dengan penunjukan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif karena pejabat sebelumnya Ngudiarto SH. memasuki masa pensiun per 1 Juli 2018.
Selain Plt Sekretaris DPRD, dua jabatan kosong lainnya yaitu Camat Kejobong dan juga Kepala Bagian Unit Layanan dan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Purbalingga juga diisi pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Plt. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.Econ.
Plt. Sekretaris DPRD berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas tanggal 2 Juli 2018 dijabat Wahyu Ekonanto, SH. yang saat ini menjabat Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBP3A) Kabupaten Purbalingga.
Untuk Plt. Camat Kejobong yang ditunjuk adalah Drs. Bambang Widjonarko, M.Si. yang saat ini menjabat Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Kabag Ortala) Sekretariat Daerah Kab. Purbalingga, sedangkan pejabat Camat Kejobong sebelumnya Suwarto, SE. telah memasuki masa pensiun per 1 Juli 2018.
Jabatan ketiga yaitu Kepala Bagian Layanan Pengadaan (Kabag LP) dijabat Drs. Widiyono, M.Si. yang juga menjabat Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Purbalingga berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/06542/PLT/2018 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018, dan dengan diturunkannya surat perintah pelaksanaan tugas sekaligus disertai kewenangan sebagai pejabat pengguna anggaran. SP Plt Kabag LP Setda, Sekretaris DPRD dan juga Camat Kejobong diserahkan Plt. Bupati Tiwi di ruang kerjanya, Selasa (03/07).
Plt. Bupati Tiwi berharap kepada ketiga pejabat yang mendapatkan tugas tambahan tersebut dapat mengatur waktunya dengan baik dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat serta tetap mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas dengan baik pada dua tempat sehingga semua kegiatan tetap berjalan dan terselesaikan dan dalam pelaksanaan tugasnya di dua tempat berbeda tetap selalu menjaga amanah.
“Yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas adalah tetap dalam koridor Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, dan khususnya Plt. Camat Kejobong saya harapkan tetap menjaga kondusifitas wilayah terkait akan adanya pemilihan kepala desa di Kecamatan Kejobong,” kata Plt. Bupati Tiwi.

Penandatanganan Persetujuan Raperda

Penandatanganan Persetujuan Raperda

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2017 disetujui untuk kemudian diajukan ke Gubernur Jawa Tengah dan menjadi Perda. Persetujuan tersebut kemudian ditanda tangani antara Pemerintah kabupaten (Pemkab) Purbalingga dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Purbalingga, Sabtu (30/6) di ruang sidang DPRD Purbalingga.
Beberapa hari sebelumnya telah dilakukan laporan pertanggungjawaban oleh Bupati dan pandangan umum fraksi menanggapi atas pertanggungjawaban Bupati tentang laporan penggunaan anggaran tahun 2017.
Cahyo Susilo yang bertindak sebagai perwakilan DPRD Purbalingga membacakan pertimbangkan disetujuinya Raperda tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2017. DPRD berpendapat, penggunaan anggaran telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Sehingga,tidak ada hal yang perlu diperdebatkan lagi.
“Penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kami menyetujui Raperda tersebut untuk diajukan ke Gubernur guna mendapat evaluasi yang selanjutnya disahkan menjadi Perda,” katanya.
Namun pihak DPRD memberi catatan antara lain agar Pemkab Purbalingga melakukan koreksi kinerja internal di dalam Pemkab. Menurut DPRD, walaupun Pemkab Purbalingga mendapat predikat WTP (wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), temuan dari BPK masih ada. Oleh sebab itu DPRD meminta agar Pemkab meningkatkan system kinerjanya.
“Walaupun Purbalingga mendapat predikat WTP, tetapi faktanya masih ada temuan dari BPK. Maka dari itu peningkatan kinerja serta koreksi di dalam internal Pemkab mutlak dilakukan,” imbuhnya.
Plt. Bupati Tiwi yang memberi sambutan dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada semua pihak termasuk DPRD yang telah berseniergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Purbalingga untuk bersama-sama membangun Purbalingga. Tiwi berujar, hal tersebut membuktikan antara eksekutif (Pemkab) dan legiselatif (DPRD) mempunyai posisi yang sejajar dalam membangun Kabupaten Purbalingga.
“Terima kasih kepada banggar (Badan Anggaran) serta komisi yang terkait dalam pembahasan Raperda ini. Hal ini membuktikan antara eksekutif dan legiselatif memiliki posisi yang sama dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Purbalingga,” ujar Tiwi.
Tiwi juga meminta kepada semua puhak untuk meningkatkan kualitas kerja. Dia berharap Purbalingga di masa mendatang menjadi daerah yang lebih maju. “Mari tingkatkan kualitas kerja sehingga Purbalingga akan menjadi Kabupaten yang lebih maju di masa mendatang,” pungkasnya.(Tim GL)

DPRD Sidak Pembangunan RSIAD Panti Nugroho

DPRD Sidak Pembangunan RSIAD Panti Nugroho
DPRD Sidak Pembangunan RSIAD Panti Nugroho

Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Daerah (RSIAD) Panti Nugroho di Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kamis (12/7). Para wakil rakyat itu menemukan kondisi fisik yang mulai rusak meski belum setahun jadi.
“Saya melihat beberapa bagian pintu sudah mengelupas. Finishing bangunan juga banyak yang tidak maksimal,” kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga, Karseno.
“Ini dikarenakan kurangnya pengawasan, saat pembangunan tahap pertama dan kedua lalu. Kami akui, kami juga kurang dalam melakukan pengawasan,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap untuk pembangunan tahap kedua, rekanan melakukan dengan maksimal. Jangan sampai apa yang terjadi pada saat pembangunan tahap pertama terjadi lagi. Kualitas pengerjaan harus benar-benar diperhatikan.
“Tak hanya itu, rekanan juga harus memperhatikan jadwal dan target pekerjaan dengan baik dan benar. Jangan sampai tak selesai tepat waktu,” katanya.
Sementara itu, terkait pembangunan tahap II, anggota dewan lainnya, Nur Tjahyono mengatakan, pihaknya menilai pembangunan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil pengamatan dan laporan pihak kontraktor, pengerjaan sudah sesuai jadwal dan target pekerjaan sudah bagus. Sebab, terjadi surplus 3 persen lebih.
“Pekerjaan tahap kedua ini jauh lebih sulit, karena sebagian besar merupakan finishing. Detailnya harus diperhatikan betul. Jangan sampai terjadi seperti saat pembangunan tahap pertama,” imbuh Edy Zasmanto, anggota Komisi III lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga drg Hanung Wikantono mengatakan, RSIA Panti Nugroho akan dibangun tiga lantai. Penggunaannya, lantai pertama untuk pelayanan rawat jalan, IGD, ruang operasi, dan rawat inap kelas III. Lantai II akan digunakan untuk rawat inap kelas II, I, dan VIP. Sedangkan lantai tiga digunakan untuk kantor. Pembangunan rumah sakit ini dilakukan secara bertahap.
Tahap awal pada 2016 menghabiskan anggaran Rp 15 miliar dan dilanjutkan pada 2017 Rp 9,7 miliar. Adapun tahun ini Pemkab menganggarkan Rp 11 miliar untuk kelanjutan pembangunan lantai dua dan tiga. (Tim GL)

Bupati Terpilih Dilantik, Buku Memori Sertijab Segera Diserahterimakan

Sertijab Bupati TasdiUntuk memberikan gambaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan penjabat Bupati Purbalingga periode tahun 2015-2016 serta sebagai bahan informasi yang digunakan sebagai landasan berpijak bagi perbaikan pemerintahan daerah di masa kepemimpinan selanjutnya. Selain itu, buku memori sertijab tersebut, menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi penghubung dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2016 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga pada masa yang akan datang. .

“Saat ini, pemerintah kabupaten (pemkab) sedang menyusun buku memori serah terima jabatan (sertijab) Penjabat Bupati Purbalingga. Nantinya buku tersebut akan diserahkan oleh  Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo kepada Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga pada saat dilaksanakannya acara serah terima jabatan,”terang Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kabupaten Purbalingga Imam Hadi saat acara Rapat Persiapan Penyusunan Buku Memori Serah Terima Jabatan Penjabat Bupati Purbalingga Tahun 2015-2016 yang diikuti seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Purbalingga di Ruang Ardilawet Setda Purbalingga, Jum’at (12/2).

Menurut Imam Hadi, dasar dari rapat penyusunan buku memori sertijab tersebut, adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomorn 131.33-4598 Tahun 2015 Tanggal Juli 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Purbalingga. Sedangkan dasar lainnya, adalah, disposisi Pj Bupati, terkait kegiatan bupati/kepala daerah selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015 dan kegiatan bupati/kepala daerah tahun 2016 sampai dengan Bulan Februari. Selain itu rencana pelaksanaan pelatikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan tanggal 9 Desember 2015, bahwa pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 juga menjadi dasar disusunya buku tersebut. Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk menginvetarisasi catatan atau rekomendasi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta permasalahan yang bersifat menonjol  dan menjadi prioritas  juga permasalahan yang harus mendapatkan tindak lanjut dari pejabat baru.

“Dalam rapat ini, kami juga menerima saran serta masukan terkait materi serta percepatan penyusunan buku memori,”tutur Imam.

Sedangkan sistematika buku memori sertijab dari Penjabat Bupati Purbalingga kepada Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, tambah Imam,  berisikan dasar hukum, kondisi geografis,kondisi demografis dan kondisi ekonomi daerah serta maksud dan tujuan juga sistematika. Selain itu, dalam buku tersebut juga disusun tentang kebijakan pemerintah daerah seperti visi, misi, strategi dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dan 2016, kondisi  dan kebijakan anggaran pendapatan daerah, kondisi kebijakan belanja daerah serta kondisi kebijakan anggaran pembiayaan dan realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan juga dicantumkan dalam buku tersebut.

“Dicantumkan pula terkait kegiatan penyelenggaran urusan pemerintahan, penyelenggaran tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah tentang kebijakan dan kegiatan, instansi yang terlibat dan SKPD penyelenggara koordinasi serta pembinaan batas wilayah, pencegahan, penanggulangan bencana dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum,”tuturnya. (Sukiman)

Pelaksanaan CSR Perlu Disempurnakan

csrSaat ini, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat atau Corporate Social Responsibility (CSR) Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) berbagai perusahaan yang ada di Purbalingga perlu disempurnakan. Pasalnya, pemberian CSR yang diberikan perusahaan  masih dilakukan pada pemberian santunan/bantuan kepada karyawan dan masyarakat dalam bentuk bingkisan, saat memasuki hari raya keagamaan saja. Sedangkan berdasarkan ketentuan yang ada, CSR adalah tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemapuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan dimana perusahaan itu berada.

“Sedangkan bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jembatan untuk akses perekonomian maupun pemberian beasiswa bagi kalangan tidak mampu dan lain sebagainya yang bersifat sosial serta berguna bagi masyarakat banyak, khsususnya masyarakat di sekitar perusahaan itu berada,,”tutur Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertarns) Kabupaten Purbalingga Ngudiarto, saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah di PT Boyang Industrial Purbalingga, Rabu (3/2).

Menurut Ngudiarto, selama ini, pengertian CSR yang dilakukan pengusaha dengan memberikan santunan atau bingkisan kepada karyawan dan masyarakat sekitar saat hari besar keagamaan/hari raya. Sehingga pihaknya tidak bosan-bosanya memberikan pengertian kepada pengusaha terkait dengan CSR tersebut agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan masih adanya warga Purbalingga yang tempat tinggalya belum layak, CSR juga dapat diberikan dalam bentuk rehabilitasi rumah tidak layak huni serta memberdayakan masyarakat dilingkungan perusahaan.

Senada dengan Ngudiarto, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Rusdiyanto meminta, agar pelaksanaan CSR perusahaan PMA maupun PMDN di Purbalingga lebih disempurnakan lagi. Dengan banyaknya 22 PMA dan enam PMDN di Purbalingga, semestinya CSR yang ada dapat mensejahterakan masyarakat di Purbalingga, khususnya di lingkungan perusahaan. Rusdiyanto juga menuturkan, semestinya selain penyempurnaan pelaksanaan CSR, dengan banyaknya industri di Purbalingga, alih teknologi bagi putra daerah juga dapat terwujud.

“Jangan sampai, masyarakat hanya bekerja tanpa mengetahui ilmu dan teknologi. Selain itu, perusahaan juga, harus memberi motivasi bagi masyarakat sekitar melalui CSR, karena perusahaan bisa hidup dan menjadi besar, berkat dukungan dari masyarakat,”ujarnya.

Berdasarkan data Dinsosnakertrans Kabupaten Purbalingga , saat ini di Purbalingga terdapat 22 PMA dan enam PMDN yang semuanya bergerak dalam bidang bulu mata dan rambut palsu (wig). Tenaga kerja (naker) yang terserap mencapai 47 ribu orang. Jumlah tersebut belum terhitung plasma atau industri sejenis yang dikelola di berbagai wilayah pedesaan di Purbalingga, sehingga jumlah total naker mencapai 60 ribu orang. Namun dari jumlah naker tersebut, didominasi  90 persen naker perempuan. Hal tersebut yang menjadi kendala naker di Purbalingga, sehingga kedepan, apabila ada pengusaha yang akan berinvestasi di Purbalingga harus memiliki komitmen untuk mempekerjakan naker laki-laki yang prosentasinya seimbang dengan naker perempuan. Komitmen yang harus dilakukan investor adalah sanggup menampung 50 persen naker perempuan dan 50 persen naker laki-laki,ujar Ngudiarto. (Sukiman)