Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga mengucapkan

Selamat Memperingati Hari Lahir ke-96 Nahdlatul Ulama
31 Januari 2022

“Menyongsong 100 Tahun Nahdlatul Ulama : Merawat Jagat, Membangun Peradaban”

Semoga istiqomah merekat ukhuwah, dan mengemban misi dakwah Islam untuk kemajuan umat dan bangsa.

Allahumma Sholli Wasallim Wabarik ‘ala Sayyidina Muhammad, Wa’ala Ali Sayyidina Muhammad.

Pimpinan dan Anggota DPRD Purbalingga mengikuti vaksinasi dosis 3 (booster) di RSUD Panti Nugroho

Kamis (27/1/2022), Pimpinan dan Anggota DPRD Purbalingga mengikuti vaksinasi dosis 3 (booster) bertempat di Aula dr. Wargi Haryanto, Sp.OG RSUD Panti Nugroho. Turut serta dalam kegiatan vaksinasi booster jajaran Sekretariat DPRD Purbalingga yang mendapatkan vaksin jenis pfizer.

Seperti diketahui, kickoff vaksinasi booster kepada masyarakat Purbalingga sudah dilakukan pada hari Senin (24/1/2022) lalu, yang saat ini masih diprioritaskan kepada pelayan publik dan masyarakat rentan.

Tahap selanjutnya akan diberikan kepada para lansia dan masyarakat umum lainnya yang berumur di atas 18 tahun dan sudah mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan 2, dimana interval dari dosis 2 minimal 6 bulan.

GEBRAK Gotong Royong Membangun Desa

Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H, bersama Bupati Purbalingga  Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., MM , Wakil Bupati  H. Sudono, ST, MT beserta para Kepala OPD termasuk diantaranya Sekretaris DPRD Edhy Suryono, S.Sos, M.M. dan Camat Padamara Sarno S.I.P. mengikuti acara Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong Membangun Desa bertempat di Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kamis (27/1/2022) pagi.

Kegiatan diawali dengan senam bersama warga dilanjutkan dengan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan rumah makan “Srotong” yang dikelola oleh BUMDes Mutiarasoka. Selanjutnya Bupati dan Ketua DPRD berkesempatan memberikan bantuan sembako kepada warga Desa Sokawera dilanjutkan dengan peresmian Desa Mandiri internet sebagai salah satu unit usaha BUMDes yang bergerak dalam bidang jasa Internet.

Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Wakil Ketua DPRD Kabupaten PurbalinggaH. Aman Waliyudin, SE, M.Si bersama Bupati  Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., MM dan Wakil Bupati H. Sudono, ST, MT menghadiri konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 bertempat di Gedung Operation Room Graha Adhiguna, komplek Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Rabu (26/01/2022) pagi.

Dalam konsultasi publik tersebut Wakil Ketua I DPRD H. Aman Waliyudin, SE, M.Si  menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana yang diatur dalam pasal 153 huruf K Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Bahwa berdasarkan Hasil Penyerapan Aspirasi masyarakat pada saat reses, hasil kunjungan kerja dalam daerah maupun rapat kerja DPRD, Wakil Ketua I DPRD mengungkapkan masih terdapat permasalahan dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga, seperti angka kemiskinan yang tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, pengangguran terbuka, permasalahan infrastruktur dan kesehatan.

Oleh karena itu, terdapat beberapa pandangan DPRD dalam rangka memberikan masukan untuk penyusunan RKPD tahun 2023 antara lain :
1. Upaya penanggulangan kemiskinan masih harus ditingkatkan melalui berbagai program yang mengarah pada pemenuhan hak dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi serta pangan; perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; dan pemberdayaan serta kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga, maka pembangunan pendidikan harus terus ditingkatkan.
3. Meskipun layanan pendidikan di kabupaten purbalingga sudah menjangkau seluruh wilayah, tetapi masih dibutuhkan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik dari sisi kapasitas maupun kualitasnya.
4. Upaya untuk mengurangi angka pengangguran harus terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, dan mengadakan pelatihan wirausaha, sehingga akan tercipta wirausahawan yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Di sisi lain pemerintah daerah juga berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi buruh melalui upaya pemenuhan hak-hak normatif buruh.
5. Kondisi infrastruktur prasarana jalan di kabupaten purbalingga terus mengalami peningkatan, tetapi masih perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan, termasuk pembangunan jalan dan jembatan baru guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi antar wilayah. Begitu pula untuk kondisi prasarana bangunan gedung kantor pemerintah agar diperhatikan kualitasnya, diawali dengan proses perencanaan yang komprehensif.
6. Inrastruktur jalan menuju bandara perlu mendapatkan perhatian khusus, karena bagaimanapun Bandara Panglima Besar Jendaral Soedirman yang menjadi kebanggaan masyarakat Purbalingga, harus didukung dan didorong untuk berkembang.
7. Sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam ketahanan pangan salah satunya adalah pembangunan infrastuktur saluran irigisai primer, sekunder dan tersier perlu dilakukan secara serius.
8. Meskipun pandemi covid-19 relatif melandai, namun upaya untuk pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dan cakupan pelaksanaan program vaksinasi harus terus ditingkatkan. Di samping itu, pemerintah daerah perlu secara ketat melakukan skala prioritas pembangunan daerah, dengan memprioritaskan upaya pemulihan ekonomi (recovery) akibat dampak covid-19.
9. Upaya peningkatan pendapatan daerah harus terus dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.

Ketua DPRD Purbalingga mengikuti launching vaksinasi booster bertempat di Pendopo Kecamatan Bojongsari

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam menanggulangi covid-19, Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H mengikuti launching vaksinasi booster bertempat di Pendopo Kecamatan Bojongsari, Selasa ( 25/1/2022).

Launching vaksinasi booster yang diadakan oleh Puskesmas Bojongsari diikuti oleh sejumlah pelayan public yang terdiri dari Pejabat struktural dan Staf Kecamatan Bojongsari serta jajaran perangkat desa di wilayah Kecamatan Bojongsari.
Vaksinasi booster kepada Ketua DPRD dilakukan oleh Kepala Puskesmas Bojongsari Suwarno, S.H. setelah sebelumnya dilakukan prosedur screening cek kesehatan.

Usai menjalani observasi selama 30 menit setelah vaksin booster, Ketua DPRD mengatakan bahwa vaksin booster ini diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan herd immunity, terutama mengantisipai efek munculnya varian omicron. Ketua DPRD berharap nantinya semua masyarakat dapat ikut mensukseskan program vaksinasi booster ini.

Ketua DPRD Purbalingga mengikuti Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H  bersama Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., MM dan jajaran Forkopimda, Sekda dan para Asisten Sekda mengikuti Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purbalingga, Selasa (25/1/2022) pagi, bertempat di Aula Green Sabin, Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet.

Rakor dilakukan di salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga yakni Desa Cipaku. Green Sabin ini salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Cipaku disamping ada destinasi wisata lainnya di desa tersebut. Pengembangan desa wisata ini merupakan salah satu upaya guna menggeliatkan pariwisata di Kabupaten Purbalingga, yang bisa menambah semangat dan geliat perekonomian di Purbalingga.

Dijelaskan oleh Bupati bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan tahapan pengisian pejabat eselon 2, 3, 4 dan pejabat fungsional, harapannya dengan keterisian ini semakin maksimal dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan mempercepat geliat pembangunan di Purbalingga.
Dalam perkembangan penanganan Covid-19, berkat sinergi yang luar biasa maka cakupan vaksinasi di Purbalingga cukup membanggakan. Hal itu tidak lepas dari seluruh pihak antara lain TNI, Polri, jajaran Dinas Kesehatan dan antusiasme warga Purbalingga.
Ditambahkan oleh Bupati bahwa Purbalingga salah satu yang rawan bencana, dimana akhir tahun dan awal tahun ada beberapa titik longsor di Desa Sirau dan Kramat. Perlu ada langkah untuk antisipasi longsor dan banjir dengan penanaman pohon di wilayah Kecamatan Karangmoncol dan wilayah lain yang rawan bencana.

Dalam Rapat tersebut Ketua DPRD menambahkan terkait kebencanaan diharapkan Ibu Bupati bisa menugaskan tim teknis melihat kondisi di lapangan terkait opsi lain selain dari penanaman pohon, mungkin ada penguatan talud dan lain sebagainya. Menurut kami memang hitungan ekonomi jelas lebih banyak dan lebih cape disaat sering longsor dan ini perlu pengawasan yang luar biasa.

Lebih lanjut Ketua DPRD meminta agar kualitas pembangunan-pembangunan yang ada di Purbalingga untuk dikawal dan diawasi dengan benar, sehingga penggunaan anggaran harus lebih efektif dan efisien agar kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Aparat Penegak Hukum dari Polres dan Kejaksaan juga dimohon untuk terlibat dalam melakukan pengawasan pembangunan”, imbuhnya.

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga membuka Audisi Pemilihan Putra Putri Pesona Batik Nusantara 2022

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H membuka Audisi Pemilihan Putra Putri Pesona Batik Nusantara 2022 yang digelar oleh Eny Modeling bertempat di Mie Pasar Baru Ruko Redjo Mulyo Purbalingga, Minggu (23/1/2022) siang.

Audisi diikuti oleh sejumlah peserta yang berasal dari Purbalingga dan Purwokerto yang terdiri dari berbagai kategori yakni dari kategori anak-anak hingga dewasa.

Dalam sambutannya Ketua DPRD menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas gagasan dan ide cemerlang dari Eny Modeling untuk menyelenggarakan acara Audisi Pemilihan Putra Putri Pesona Batik Nusantara 2022, setidaknya ini merupakan sarana untuk memulihkan perekonomian nasional. “Meskipun dalam suasana pandemi covid-19, kita harus tetap aktif, tetap kreatif dan inovatif dalam mengupayakan berbagai program-program strategis untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya, berkarya dan berdampak bagi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat purbalingga”, jelasnya.

Diungkapkan oleh Ketua DPRD bahwa kita harus berbangga, saat ini batik sudah diakui dunia sebagai warisan budaya asli Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 2 oktober 2009, maka batik ini tidak boleh hilang dan tidak boleh lenyap. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sampai pemerintah daerah bahkan masyarakat berkewajiban untuk nguri-uri batik. Salah satu bentuknya, pemerintah telah menetapkan tanggal 2 oktober sebagai hari batik nasional.

Lebih lanjut dikatakan oleh Ketua DPRD, audisi ini selain untuk memilih putra putri terbaik yang berhak tampil pada Grand Final Pesona Batik Nusantara yang digelar Kementerian Pariwisata RI, dirinya juga berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi batik lokal Purbalingga. “Ada beberapa motif batik lokal Purbalingga yang kita punya antara lain Batik Goa Lawa, Batik Wayang Suket, Batik Soedirman dan Batik Ciprat Purbalingga’, imbuhnya.

Rapat Kerja Banggar dilanjutkan Kunjungan Kerja

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purbalingga menggelar rapat guna membahas Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 dan langkah-langkah meningkatkan PAD 2022 bertempat di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (13/01/2022).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Purbalingga H. Aman Waliyudin, SE, M.Si didampingi oleh Wakil Ketua III H. Adi Yuwono, SH yang sekaligus Pimpinan Banggar dan dihadiri sejumlah anggota Banggar serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Kepala Bakeuda Purbalingga Siswanto, S.Pt., M.Si. Selain itu, para Kepala OPD pengelola pendapatan asli daerah juga mengikuti rapat banggar tersebut.

Setelah rapat kerja, Badan Anggaran melanjutkan kunjungan kerja meninjau PT. Victoria Beauty Industrial di Desa Bajong Kecamatan Bukateja bersama dengan OPD terkait seperti Bakeuda, Dinas Pertanian, DPUPR, dan DPMPTSP.
Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk memastikan data-data di OPD sudah sesuai dengan yang ada di lapangan atau belum, menyusul beberapa laporan yang masuk tentang kepatuhan terhadap peraturan daerah yang belum dipenuhi.

Usai meninjau lokasi, Wakil Ketua DPRD selaku Pimpinan Banggar mengatakan bahwa ternyata terkait Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) belum diurus oleh PT. Victoria Beauty Industrial dan akan dievaluasi serta dikaji lebih lanjut.
Ditambahkan oleh Wakil Ketua DPRD bahwa pembangunan gedung pabrik ini sebenarnya sangat potensial karena bisa menampung 10.000 pekerja dengan nilai investasi sebesar 356 miliar.

Diungkapkan oleh  H. Aman Waliyudin, SE, M.Si , pada prinsipnya pemerintah daerah mendukung para investor yang berinvestasi di Kabupaten Purbalingga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Purbalingga.
“Namun untuk kepatuhan para pengusaha dan para investor terhadap undang-undang, terhadap peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten harus  dipenuhi terlebih dahulu, agar kedepannya tidak ada permasalahan”, tegasnya.

Sementara itu anggota Banggar Karseno, SH menambahkan, PT. Victoria Beauty Industrial diduga melakukan pelanggaran perda antara lain, belum mengajukan beberapa persyaratan untuk proses perijinan seperti IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), belum membayar penuh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diduga mendirikan bangunan gedung di lahan pertanian sehingga tidak sesuai peruntukannya, dan menutup saluran irigasi desa yang digunakan untuk pengairan sawah dengan mendirikan bangunan.

Rapat kerja Komisi IV DPRD Purbalingga

Komisi IV DPRD Purbalingga yang dipimpin oleh Wahyono, S.IP. melaksanakan rapat kerja bersama dengan BAPPELITBANGDA dan Dinas Perhubungan, Senin (10/1/2021) bertempat di ruang Komisi IV.

Rapat kerja tersebut membahas beberapa hal berkaitan dengan rencana kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan di tahun 2022.
Dalam rapat tersebut, dijelaskan oleh Kepala Bappelitbangda bahwa total anggaran infrastruktur yang dianggarkan di tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 231.727 246.291,- yang dilaksanakan oleh delapan OPD yaitu :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang = 10 sub kegiatan
2. Dinas Perumahan dan Pemukiman = 5 sub kegiatan
3. Dinas Lingkungan Hidup = 2 sub kegiatan
4. Dinas Perhubungan = 3 sub kegiatan
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan = 3 sub kegiatan
6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan = 1 sub kegiatan
7. Dinas Kesehatan = 7 sub kegiatan
8. Dinas Pertanian = 7 sub kegiatan

Komisi IV berharap agar semua kegiatan infrastruktur yang telah dianggarkan di tahun 2022 dapat segera diproses dan dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Selain itu, Komisi IV juga menanyakan perkembangan pembangunan Islamic Center dan rencana pembangunan jalan akses menuju Bandara Jenderal Besar Soedirman serta rencana penerapan tarif parkir berlangganan. Dimana sebelum tarif parkir berlangganan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah, terlebih dahulu agar Dinas Perhubungan melalukan simulasi dan perhitungan yang matang agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan.