Rekanan Tak Boleh Menunda Pekerjaan

Rekanan Tak Boleh Menunda Pekerjaan

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan SH meminta rekanan yang memenangkan lelang kegiatan fisik, untuk tak menunda pekerjaan jika kontrak kerja sudah dilakukan. Hal itu, dilakukan agar percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga bisa berjalan sesuai harapan.
“Saya melihat selama ini, banyak rekanan yang tak langsung bekerja ketika kontrak kerja sudah ditanda tangani. Sehingga, hal itu berimbas pada molornya target pengerjaan kegiatan fisik yang mereka menangkan saat lelang,” jelasnya.
Sebab, dia melihat tahun lalu banyak kegiatan yang molor pekerjaannya, karena rekanan yang tak langsung bekerja begitu kontrak kerja dilakukan. “Ini harus dibenahi,” tegasnya.
Dia menambahkan, program percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemkab, harus didukung oleh semua pihak terkait. “Jangan sampai OPD (organisasi perangkat daerah, red) sudah tepat waktu menyerahkan dokumen lelang, serta lelang berjalan sesuai tahapan. Akan tetapi, rekanan justru yang mengulur waktu pengerjaan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, dia juga kembali menegaskan dalam proses lelang, unit layanan pengadaan harus memperhatikan betuk ketersediaan dukungan dari rekanan yang memenangkan lelang. “Jangan sampai, karena rekanan tak memiliki ketersediaan dukungan, mulai dari alat, tenaga profesional dan teknis lainnya, namun dimenangkan,” tambahnya.
Dia memastikan, KOmisi IV akan menjalankan betul fungsi pengawasannya, dalam kegiatan fisik APBD 2018 baik murni atau pun perubahan. Hal itu, dilakukan agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan sesuai tahapan. “Selain itu, kami juga bisa melakukan evaluasi dengan baik,” katanya. (Tim GL)

Kocok Ulang Pimpinan AKD Berjalan Lancar

Kocok Ulang Pimpinan AKD Berjalan Lancar

RAPAT PARIPURNA : Ketua DPRD Purbalingga H Tongat SH MM didampingi Wakil Ketua H Adi Yuwono SH memimpin rapat paripurna dengan agenda penetapan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD, Rabu (10/1)

Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) mendominasi jabatan pimpinan alat kelengkapan DPRD (AKD). Fraksi dengan jumlah kursi terbanyak, yaitu 11 kursi tersebut mendudukkan HR Bambang Irawan SH sebagai Ketua Komisi IV dan Hj Utik Andrawati sebagai Ketua Komisi I.
Hal tersebut dipastikan dalam rapat paripurna internal DPRD dengan salah satu agendanya Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, Rabu (10/1). Ketua DPRD H Tongat SH MM mengatakan untuk jabatan Ketua Komisi II diduduki H Akhmad Sabani dari Fraki Partai Golkar (FPG). “Ketua Komisi III diduduki Endra Yulianto SE dari Fraksi Gerindra,” ungkap Tongat yang memimpin rapat paripurna tersebut.
Tongat menjelaskan bahwa penetapan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dilakukan setelah lintas fraksi melakukan pembahasan bersama. Mengenai FPDIP yang menduduki jabatan di dua komisi, menurutnya adalah hal wajar. “Karena FPDIP meraih kursi terbanyak yaitu 11 dari 45 kursi di DPRD Purbalingga,” ujarnya.
Ketua FPDIP HR Bambang Irawan SH dalam kesempatan terpisah mengatakan fraksinya juga mendudukkan anggota FPDIP masing-masing Wuriyati sebagai wakil ketua Komisi II, Karseno sebagai wakil ketua Komisi III dan Munji Wibowo sebagai wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD. “Kami sudah melakukan lobi dengan fraksi lain. Kesepakatan sudah dicapai. Kami bawa ke rapat paripurna internal dan akhirnya ditetapkan,” tandasnya.
Bambang menyampaikan dalam kocok ulang pimpinan AKD pihaknya menggandeng lima fraksi lain masing-masing Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Amanat Nasional (FAN) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Persatuan Demokrat (FPD). “Dari hasil lobi politik, FAN mendudukkan anggotanya yaitu Suharto sebagai Ketua BK DPRD dan FPKS mendudukkan anggotanya Aris Widiarso sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda),” lanjutnya.
Dia juga menyampaikan, Jabatan wakil ketua Komisi I dipegang Siti Khafiatun (FPD) dan sekretaris Agus Sulastmo (FPG). Sekretaris Komisi II dipegang oleh Sugimin (Fraksi Gerindra). Sekretaris Komisi III diduduki Setiyani Rahayu (FAN), wakil ketua Komisi IV dipegang Wahyono (Fraksi Gerindra) dan sekretaris Sunarko (FPD).
Sementara itu Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) tidak mendapatkan jabatan di alat kelengkapan. Dalam komposisi pimpinan AKD sebelumnya, FPDIP dengan jumlah kursi terbanyak yaitu 11 kursi mendudukkan Bambang Irawan sebagai Ketua Komisi III yang membidangi Kesejahteraan dan Kesehatan Sedangkan Ketua Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan dijabat Hariani Indah P dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB).
Ketua Komisi II yang membidangi Perekonomian dijabat Aris Widiarso (FPKS), Ketua Komisi IV yang membidangi pembangunan Sugimin (Fraksi Gerindra), Ketua Badan Legislasi (Baleg) Suharto (Fraksi Amanat Nasional) dan Badan Kehormatan Inam Birahmatilah (Fraksi Persatuan Demokrat).(Tim GL)

Tahun 2018, Pemkab dan DPRD Bahas 30 Raperda

Tahun 2018, Pemkab dan DPRD Bahas 30 Raperda

Pemkab bersama DPRD Purbalingga tahun 2018 menyiapkan 30 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Masing-masing terdiri dari 25 Raperda usulan Pemkab dan 5 Raperda Prakarsa dari DPRD.
Ketua DPRD H Tongat SH MM , Minggu (14/1) mengatkan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Propemperda) Kabupaten Purbalingga tahun 2018 telah ditetapkan dalam rapat paripurna dewan, akhir Nopember lalu. “Ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 170/16 tahun 2017 tentang Propemperda Kabupaten Purbalingga tahun 2018,” jelasnya.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Purbalingga, Tavip Wurjono mengatakan 25 Raperda usulan tersebut nantinya akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul. Pihaknya meminta agar OPD pengusul agar segera menyusun draft raperda karena akan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas pada tahun 2018 triwulan pertama.
“Raperda yang diusulkan Pemkab Purbalingga diantaranya, datu pencabutan Raperda, 10 perubahan Raperda, serta pembuatan 14 Raperda,” jelasnya.
Tavip menambahkan 14 Raperda yang diusulkan sudah termasuk, 3 Raperda kumulatif terbuka. Yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, Raperda Perubahan APBD Tahun 2018, dan Raperda APBD Tahun 2019.
“Kemudian 9 Raperda lainnya merupakan rancangan peraturan daerah yang diluncurkan pembahasannya tahun 2017 ke tahun 2018,” terangnya.
Sedangkan Raperda prakarsa DPRD antaralain Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas prakarsa dari Badan Pembentukan Perda DPRD Purbalingga. Raperda tentang Perlindungan Anak dari prakarsa Komisi I DPRD. Raperda tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya prakarsa dari komisi 2 DPRD.
“ Selanjutnya Raperda tentang Pemberian Air Susu Eksklusif prakarsa dari komisi III DPRD serta Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga prakarsa dari komisi 4 DPRD,” imbuhnya. (Tim GL)

Komisi IV DPRD Gelar Rapat Kerja dengan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga


Komisi IV DPRD Gelar Rapat Kerja dengan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Purbalingga di ruang rapat komisi IV, Jum’at (19/1). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV HR Bambang Irawan, SH, dihadiri Kepala Dinkominfo Drs Sridadi, MM, Kabid Humas dan informasi Komunikasi Publik (IKP) Ir Prayitno, M.Si, Kabid Informatika Drs Sigit Dwi Sasongko, M.Si dan kabid Sandi, Statistik dan telekomunikasi (SST) Sugiman, SH. Rapat membahas evaluasi kinerja 2017 dan rencana kerja tahun 2018.
Bambang Irawan mengatakan, rapat kerja dimaksudkan agar anggota komisi IV memahami kinerja masing-masing Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra komisi IV. Dengan memahami kinerja dan kegiatan yang dilaksanakan, maka jika masyarakat menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan tugas Komisi IV maka, informasi itu bisa disampaikan dengan baik dan tidak bertolak belakang dengan OPD.
“Dinamika politik, kami bisa bersepakat, tetapi berseberangan, kami tidak bersepakat. Beda persepsi boleh saja, sedikit saja, tapi tidak bertolak belakang jauh, jadi masyarakat tidak bingung,” kata Bambang Irawan.
Bambang mengungkapkan, Pemkab Purbalingga dibawah kepemimpinan Bupati Tasdi, SH, MM dan Wakil Bupati Dyah hayuning Pratiwi, SE, B.Econ, saat ini tengah getol-getolnya membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap untuk menjaga kondusivitas masyarakat bersama-sama.
“Kami berkomitmen ketika kami berkomentar di media bukan asal datar. Bukan dalam artian, Asal Bapak Senang. Paling tidak komentarnya tidak nabraki. Dinamika perbedaan tetap saja ada, oleh karenanya fungsi koordinasi harus tetap dijalankan dengan baik,” kata Bambang Irawan.
Bambang Irawan berharap, evaluasi kinerja yang dinilai kurang di tahun 2017, dapat diperbaiki di tahun 2018. “Kami memahami, anggaran di beberapa OPD memang berkurang, tetapi setidaknya tidak mengurangi kinerja OPD yang bersangkutan,” kata Bambang Irawan.
Sementara itu, Kepala Dinkominfo Drs Sridadi, MM mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2017 dapat terselesaikan dengan baik. Anggaran yang tidak habis terpakai karena ada efisiensi dalam pelaksanaannya. Total belanja langsung pada tahun 2017 teranggarkan Rp 3.484.463.000,- dan terealisasi Rp 3.019.801.719 atau realisasi sebesar 86,66 persen. Untuk belanja langsung tahun 2018 sebesar 4.514.125.000,- untuk membiayai 17 kegiatan.
“Dibanding tahun 2017, ada dua kegiatan yang dipindah ke Bagian Humas & Protokol. Anggaran yang dipindah sekitar Rp 355 juta, untuk membiayai dua kegiatan. Kegiatan itu akan dikelola Bagian Humas & Protokol Setda yang belum dilantik pejabat definitifnya. Namun, sembari belum ada pejabat Humas yang definit di Setda, fungsi Humas pimpinan masih dijalankan oleh Dinkominfo,” kata Sridadi. (Tim GL)

Harga Beras Melonjak, Komisi II Cek Gudang Bulog

Harga Beras Melonjak, Komisi II Cek Gudang Bulog
Tingginya harga beras di Kabupaten Purbalingga, dalam beberapa waktu terakhir, langsung disikapi oleh Komisi II DPRD Kabupaten Purbalingga. Bersama dengan dinas terkait, Komisi II melakukan kunjungan kerja di gudang Bulog di Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Rabu (17/1) siang.
Ketua Komisi II Ahmad Sa’bani mengungkapkan, berdasarkan laporan masyarakat harga beras di Purbalingga sudahmenembus Rp 13 ribu per kilogram. “Oleh karena itu, kami mendatangi Bulog untuk mengecek ketersediaan beras,” ujarnya.
Dia mengapresiasi Bulog yang sudah melakukan operasi pasar, untuk mengendalikan harga beras agar tak semakin tinggi, Rabu (17/1) pagi. “Diharapkan, dengan adanya operasi pasar harga beras bisa stabil,” katanya.
Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Banyumas Setio Wastono menjelaskan, stok beras di gudang Bulog saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan empat bulan ke depan. “Kami memiliki stok sekitar 4 ribu ton,” imbuhnya.
Dia juga memastikan, beras sejahtera (rastra) atau yang dulu disebut beras miskin (raskin) siap didistribusikan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Sediyono mengatakan, diharapkan pada 25 Januari mendatang rastra, sudah bisa didistribusikan. Distribusi rastra tersebut, diharapkan bisa ikut mengendalikan harga beras di lapangan.
Dia menjelaskan, rastra belum bisa didistribusikan kepada penerima, karena ada perubahan regulasi pembagian rastra. Diantaranya, adalah beras yang sebelumnya diberikan 15 kilogram saat ini hantya diberikan 10 kilogram. Sehingga, harus dilakukan pengemasan ulang, karena selama ini beras yang ada di gudang dikemas 15 kilogram.
Tak hanya itu proses administrasi distribusi yang berubah, juga menghambat hal itu. Termasuk adanya perubahan data penerima. Sehingga, untuk menyesuaiakan dengan pola adminsitrasi yang baru tersebut, membutuhkan waktu. (Tim GL)

RAPBD Tahun 2017 Ditetapkan Prosentase Belanja Langsung Meningkat

Picture4

Bupati Tasdi bersama Ketua DPRD Tongat menandatangani Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna, Jumat (9/12). “Dengan ditandatanganinya Perda  tersebut maka APBD tahun 2017 telah ditetapkan,” kata bupati saat memberikan sambutan.

Dia juga menjelaskan bahwa selanjutnya APBD tahun 2017 akan dikirimkan ke Gubernur Jateng untuk dievaluasi. Pihaknya berharap evaluasi tidak memakan waktu lama, sehingga APBD tahun 2017 bisa dilaksanakan.

“Kami memberikan apresiasi terhadap jajaran eksekutif dan legislative yang sudah membahas APBD tahun 2017 sehingga bisa ditetapkan tepat waktu,” kata Tasdi.

Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan bahwa dalam APBD tahun 2017 prosentase belanja langsung meningkat dibandingkan APBD tahun sebelumnya. Jika dalam APBD tahun 2016, belanja langsung hanya 36%, di APBD tahun 2017 belanja langsung mencapai 42%.

“Kami akan berupaya ke depan komposisi belanja langsung dan tidak langsung akan seimbang,” ungkapnya.

Begitu pula dengan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran (Silpa) yang di APBD tahun 2016 mencapai sekitar Rp 2,64 Miliar, di APBD tahun 2017 diupayakan ditekan. Pihaknya mentargetkan Silpa di APBD tahun 2017 hanya mencapai Rp 1,57 Miliar.

“Kami juga mengupayakan agar APBD tahun 2017 bisa mendekati pro poor (memihak kemiskinan), pro job (memihak pekerjaan yang sesuai) dan pro growth (memihak pertumbuhan),” terangnya.

Di bagian lain dia menyampaikan Proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 naik 13,18 persen atau naik sekitar Rp 28,77 miliar dari tahun 2016.

Secara keseluruhan  pendapatan Rp 1, 896 triliun, yang terdiri dari proyeksi PAD sebesar Rp 247, 156 miliar, dana perimbangan Rp 1,275 triliun dan penerimaan yang sah Rp 373,62 miliar. Sedangkan untuk belanja  sebesar Rp 1,99 triliun, yang terbagi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,17 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 819,465 miliar.

Sedangkan ketua DPRD, Tongat mengatakan badan anggaran memberikan saran agar pemerintah daerah dalam melakukan prognosis secara akurat dan optimal dalam penerimaan target PAD. Pemda juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta dapat menambah objek wisata baru sehingga bisa meningkatkan daya saing.(Tim GL)

Bobotsari Rebut Piala Ketua DPRD Purbalingga

Picture3

Kesebelasan dari Kecamatan Bobotsari berhasil merebut piala bergilir Ketua DPRD Purbalingga. Hal itu dipastikan setelah tim tersebut mampu menang tipis 1-0 atas kesebelasan Kecamatan Padamara, di babak final yang digelar di lapangan Kecamatan Boojongsari, Kamis (15/12).

Gol tunggal kemenangan Bobotsari dilesakkan striker Anggi Prabowo di menit 36. Gol semata wayang itu bertahan hingga wasit Mugi Ari meniupkan peluit panjang. Dengan kemenangan itu kesebelasan Bobotsari juga memperoleh hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta.

“Prestasi ini merupakan sebuah raihan yang patut disyukuri,” kata manager Bobotsari, Faturakhman.

Bobotsari yang diperkuat sejumlah pemain kawakan diantaranya pemain PSIS Fauzan Fajri, striker Persibangga Anggi Prabowo dan wing back Persibas Asep Rudianto mendominasi jalannya pertandingan. Sedangkan Padamara yang diperkuat pemain-pemain muda tampil all out dan tak mau menyerah.

“Kami puas walau hanya meraih runner up,” kata manager Padamara Pandi.

Padamara membawa pulang hadiah uang sebesar Rp 7,5 juta.  Sedangkan peringkat tiga diraih Kecamatan Kutasari dan Bojongsari. Hadiah secara simbolis diserahkan Ketua DPRD Tongat SH MM.

“Turnamen ini akan dilaksanakan rutin setiap tahun. Tujuannya untuk mencari bibit pemain sepakbola muda,’ kata Tongat. (ST)

 

 

29 Raperda Jadi Prioritas di Tahun 2017

Picture1

 

Sebanyak 29 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk  priroitas untuk dibahas dibahas di tahun 2017.  Raperda tersebut masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2017 yang telah disepakati oleh dewan dan eksekutif. Penandatanganan kesepakatan Prolegda tahun 2017 dilakukan dalam rapat paripurna dewan, Kamis (1/12).

Ketua DPRD Purbalingga H Tongat SH MM mengatakan dari 29 Raperda tersebut, masing-masing terdiri dari 20 Raperda usulan Pemkab, 5 Raperda  usulan DPRD, satu Raperda yang diluncurkan pembahasannya  dari Prolegda tahun 2016 ke tahun 2017, serta tiga Raperda lain yang merupakan Raperda Kumulatif Terbuka.

“Raperda yang masuk prioritas dan merupakan usulan Pemkab antara lain Raperda tentang Bela Beli Produk Purbalingga,” terangnya.

Sedangkan lima Raperda yang diusulkan oleh DPRD, diantaranya adalah Raperda tentang Larangan, Pengendalian, dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Selain itu juga Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Raperda tentang Metrologi Legal dan Raperda Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten Purbalingga.

“Satu Raperda lagi adalah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 rentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,” jelasnya.

Selanjutnya tiga Raperda kumulatif terbuka, masing-masing Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2017 serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga tahun  2018.

Bupati Tasdi dalam kesempatan yang sama menyampaikan, Prolegda merupakan instrument perencanaan program pembentukan Perda. Pihaknya berharap Prolegda yang telah disusun dapat dibahas dan ditetapkan di tahun 2017.(Tim GL)

Semarak Peringatan HUT ke 186 Purbalingga

Picture5

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Purbalingga ke 186 dirayakan dengan meriah dan semarak.  Kegiatan diawali dengan prosesi Pahargyan Agung yang dipusatkan di Pendapa Dipokusumo, Minggu (18/12).

“Dalam prosesi tersebut bupati, wabup, Ketua DPRD beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan pejabat mengenakan pakaian adat Jawa,’ kata Plt Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinbudparpora) Sridadi, selaku penanggung jawab acara.

Pahargyan Agung menggunakan gagrag Keraton Surakarta Hadiningrat dikarenakan Purbalingga yang dulu dikenal Kadipaten Purbalingga merupakan salah satu wilayah keraton Surakarta.  Diawali  prosesi pembacaan riwayat berdirinya Purbalingga oleh Asisten Ekbangkesra, Sigit Subroto, kemudian dilanjut prosesi songsong agung.

Juga dipentaskan juga tari gambyong sebagai tari penyambut tamu, setelah itu juga dipentaskan tari bambangan cakil. Tari tersebut merupakan tari klasik jawa tengah yang menceritakan perang antara kesatrian dan melawan raksasa.

Selanjutnya para pejabat juga melakukan kirab bersama pusaka milik Pemkab Purbalingga mengelilingi alun-alun. Selanjutnya mereka menuju gedung DPRD Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti rapat paripurna istimewa.

Usai acara tersebut Bupati Tasdi beserta istri, Wabup Dyah Hayuning Pratiwi bersama suami serta Ketua DPRD Tongat bersama-sama warga menyantap nasi tumpeng yang sudah disiapkan di kawasan alun-alun.  Dalam kesempatan itu dilaksanakan festival 1000 tumpeng yang dibuat oleh warga.

“Kami sangat senang bisa makan tumpeng dengan warga. Ini menunjukkan bahwa bupati dan rakyatnya tidak berjarak,” ujar Tasdi.

Sebelumnya pada Sabtu (17/12) juga dilaksanakan Pawai Budaya. Kegiatan itu mengambil start  di Jalan MT Haryono di depan SMAN 1 Purbalingga dan finish di depan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Jalan Jenderal Soedirman. Pawai budaya diikuti 52 peserta yang merupakan perwakilan sekolah, instansi dan kecamatan.

“Berbagai kesenian tradisional ditampilkan. Mulai kesenian kuda kepang, dames dan ujungan,’ ujar Sridadi. (Tim GL)

186 Tahun Kabupaten Purbalingga Bergerak Membangun ditengah Rendahnya IPM

Picture2

Kabupaten Purbalingga pada Minggu (18/12)  memasuki usia ke 186. Usia yang sebenarnya tidak muda lagi bagi kabupaten yang ada di wilayah eks karisidenan Banyumas tersebut.

Dibawah kepemimpinan Bupati Tasdi dan Wabup Dyah Hayuning Pratiwi yang dilantik 17 Februari lalu, Purbalingga mencoba terus bergerak untuk membangun. Namun ada persoalan mendasar yang perlu ditangani segera, yaitu masalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Bupati Tasdi merasa prihatin terhadap perkembangan capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Purbalingga yang terpuruk di posisi 20-an se Jawa Tengah. Padahal pada 2010 lalu, IPMPurbalingga sempat melejit dari ranking 33 di tahun 1999 menjadi ranking 17.

“Saat ini  IPM Kabupaten Purbalingga ranking kita nomor 20-an se Jawa Tengah,” ujarnya dalam berbagai kesempatan

IPM Purbalingga pada 2014 sebesar 66,32 persen dan bertengger di posisi 26 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Capaian tersebut masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah 68,78 persen. Meski IPM Purbalingga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun parallel dengan kenaikan yang dicapai Provinsi.

”Kondisi ini disebabkan proses pembangunan di Purbalingga yang mandeg,” ungkapnya.

Ketua DPRD H Tongat SH Mm mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki IPM tersebut. Salah satunya dengan menggenjot sejumlah program unggulan. Diantaranya program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Purbalingga.

“Kami mengalokasikan anggaran  Rp 2,15 miliar untuk 2.150 rumah. Kegiatan rehabilitasi RTLH diawali dengan kegiatan subuh berjamaah, kerja bhakti, pemberantasan sarang nyamuk dan penyampaian informasi kepada masyarakat,” terangnya.

Pemkab dan DPRD juga  menggenjot program Kartu Purbalingga Pintar.  Program ini dilaksanakan untuk menurunkan angka putus sekolah.  Menurutnya Salah satu indikator IPM adalah peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan.Dengan  Kartu Purbalingga Pintar, warga tidak mampu memperoleh  bantuan.

“Rinciannya masing-masing Rp 1 juta untuk calon siswa SD dan Rp 1,5 juta untuk calon siswa SMP kepada anak usia sekolah tidak sekolah,” ujarnya.

Pembangunan Infrastruktur menjadi prioritas kedua setelah program penanggulangan  kemiskinan di Purbalingga. Ketersediaan infrastruktur secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jalan, jembatan, prasarana pemukiman, irigasi, serta sarana pelayanan sosial mutlak dibutuhkan.

“Kondisi  infrastruktur yang layak  diharapkan dapat menjadi daya ungkit roda perekonomian masyarakat Purbalingga kedepan,”imbuhnya.(Tim GL)