Defisit Anggaran Ditutup dengan Silpa

Defisit Anggaran Ditutup dengan Silpa

Penghitungan APBD 2017 Kabupaten Purbalingga mengalami defisit hingga Rp 55,7 miliar. Namun demikian, defisit itu bisa ditutup dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang mencapai Rp 114 miliar.
Menurut pakar hukum tata negara Unsoed Purwokerto, Prof Muhammad Fauzan, Senin (25/6), dalam perencanaan pembangunan, Kabupaten Purbalingga sudah matang. Adapun sampai defisit karena adanya sumber pembiayaan yang sifatnya prediktif semisal pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber pendapatan lain yang sah.
“Saya rasa, hampir semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten mengalami defisit. Penghitungan anggaran kan dikaitkan dengan rencana kegiatan dan anggaran serta penerimaan dana itu dari mana. Rencana kegiatan yang bermacam dengan anggaran, pembiayaan atas kegiatan itu dari sumber mana. Karena adanya sumber dana yang sifatnya prediktif itu, bisa sampai defisit,” terangnya.
Lebih lanjut, ketika perencanaan kegiatan sudah dibuat, rencana anggaran sudah ditentukan dengan rencana pembiayaan yang sudah sedemikian rupa, tinggal sumber yang mana, jadi dihitung bisa surplus atau defisit. Defisit itu bisa ditutup dengan Silpa yang berasal dari penghematan, penekanan harga pagu anggaran atau proyek yang tak terlelangnya.
Adapun penggunaan Silpa sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyatakan, Silpa tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
Sementara itu, saat rapat paripurna pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD 2017 kemarin, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, WWuriyati mempertanyakan tidak tercapai target realisasi pendapatan daerah. Dari ditetapkan Rp 1,962 triliun namun realisasi pendapatan Rp 1,957 triliun. Demikian pula mengenai belanja daerah yang kurang terserap maksimal, dari pagu anggaran Rp 2,132 triliun, hanya terealisasi Rp 2,013 triliun.
Ketua Fraksi Golkar, Ahmad Sa’bani justru mengkritisi pencapaian pendapatan pajak yang menurun. Diantaranya pajak losmen turun 22,57 persen, pajak rumah makan turun 17,70 persen dan pajak warung turun 31,47 persen. Padahal Kabupaten Purbalingga pada saat ini merupakan tujuan objek wisata dan usaha kuliner semakin marak. Dia juga mengkritisi penggunaan belanja anggaran yang dinilai belum proporsiaonal antara pembangunan fisik dengan pengentasan kemiskinan. Sejumlah program dan kegiatan pembangunan fisik, yang tidak prorakyat miskin yang belum dilyelamng dan belum terealisasi untuk dikaji ulang.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Wahyono memandang, realisasi belanja daerah masih belum berorientasi pada outcome sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas pada capaian output. Padahal kalau melihat visi misi pemkab Purbalingga seharusnya realisasi belanja berbanding lurus dengan tingkat kemajuan dan upaya capaian kemiskinan.
Fraksi Kebangkitan Bangsa menyoroti tentang masih lemahnya Pemkab Purbalingga untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika melihat target dan angka capaian PAD Purbalingga dinilai sudah baik, namun di balik itu ternyata biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut masih sangat tinggi dan tidak sebanding.
“Oleh karena itu pula perlu dihitung pula rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan Pemkab Purbalingga untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD,” kata juru bicara fraksi Edy Zasmanto.
Seperti yang diberitakan kemarin, Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada acara penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 2017 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Sabtu (23/6) menyebutkan, pada akhir 2017 lalu Purbalingga sempat mengalami defisit anggaran Rp 55,7 miliar, karena belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan.
Meski demikian penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaraan pembiayaan dengan selisih Rp 170,2 miliar. Sehingga defisit anggaran tertutup oleh surplus penerimaan pembiayaan menghasilkan Silpa Rp 114 miliar. (H82)

SILPA APBD Purbalingga Tahun 2017 Tercatat Rp 144 Miliar

SILPA APBD Purbalingga Tahun 2017 Tercatat Rp 114 Miliar

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Purbalingga per 31 Desember tahun 2017 tercatat mencapai Rp 114.438.867.487. Angka tersebut tercatat lebih kecil dibandingkan dibandingkan SILPA tahun sebelumnya yakni Rp 160.236.910.033.
Hal itu disampaikan oleh Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon (Tiwi) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada acara penyerahan Laporan Keuangan Daerah 2017.
Selain itu, Plt Bupati Tiwi menyampaikan pada akhir tahun 2017 lalu Purbalingga sempat mengalami defisit anggaran mencapai Rp 55,7 miliar, karena belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah. Meski demikian penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaraan pembiayaan dengan selisih Rp 170,2 miliar.
“Sehingga defisit anggaran tertutup oleh surplus penerimaan pembiayaan menghasilkan SILPA Rp 114 miliar,” katanya.
Tercatat pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga selama tahun anggaran 2017 setelah perubahan terealisasi sebesar Rp 1,957 Triliun. Realisasi pendapatan tersebut diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 355,8 miliar, dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,4 triliun, dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 161,7 miliar dan pendapatan daerah yang sah dari hibah dan lainnya sebesar Rp 10.2 miliar.
Sedangkan belanja Pemkab Purbalingga tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 2,013 triliun, atau lebih besar dari pada realisasi pendapatan. Belanja tersebut berasal dari belanja tidak langsung yakni belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil provinsi dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Ditambah belanja langsung yakni untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Sementara itu, kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan untuk penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. “Selain itu juga diarahkan pada pencairan dana cadangan dan optimalisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman atau investasi non permanen lainnya yang disalurkan melalui beberapa OPD pada tahun yang lalu,” katanya.
Sedangkan kebijakan pengeluaran pemiayaan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan serta penguatan struktur modal BUMD. Selain itu juga untuk lembaga perbankan daerah diantaranya penyertaan modal pada PD BPR BKK Purbalingga, PT BPRS Buana Mitra Perwira, PD Puspahastama, PDAM, PT BPD Jawa Tengah, PD Owabong, PD Purbalingga Modal Ventura dan PD BPR Artha Perwira.
Plt Bupati Tiwi juga menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2017 ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga dapat mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Ia menambahkan dengan kategori opini WTP tersebut dapat dikatakan bahwa BPK telah mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa seluruh transaksi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan adalah benar dan terbebas dari salah saji material. Selain itu juga laporan telah disusun berdasarkan standard akuntansi pemerintahan dan penyajian nilai aset tetap sudah dapat diyakini kewajarannya.
“Sehubungan hal tersebut saya akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat mempertahankan predikat opini WTP pada tahun-tahun ke depan secara terus menerus,” ungkapnya
Meskipun berdasarkan pemeriksaan LKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 mendapat opini WTP, Plt Bupati Tiwi mengungkapkan masih ada catatan lain yang harus diselesaikan. Diantaranya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan masih terdapat 11 temuan. Disamping itu juga LHP atas sistem pengendalian intern atas laporan keuangan masih terdapat 9 temuan. .(Tim GL)

Proyek Pembangunan Median Jalan Dipersoalkan

Proyek Pembangunan Median Jalan Dipersoalkan

Proyek pembangunan median jalan di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Purbalingga dipersoalkan. Pasalnya pembangunan tersebut dituding menyebabkan terjadinya kemacetan. Oleh karena itu proyek serupa yang dianggaran di APBD Tahun 2018 diminta ditinjau ulang.
“Seperti yang akan dilaksanakan di tahun 2018 yaitu pembangunan median di Jalan MT Haryono. Sebaiknya dilakukan kajian mendalam,” kata juru bicara Fraksi Amanat Nasional (FAN) DPRDPurbalingga, Setyani Rahayu, saat membacakan pandangan umum terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (25/6).
Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyampaikan proyek pembangunan median jalan sudah terlelang sehingga tidak bisa dibatalkan. Kendati demikian Tiwi tetap meminta kepada pihak dinas terkait agar melakukan kajian mendalam lagi sebelum benar-benar terbangun. Saran ini juga berlaku untuk rencana pembangunan median jalan di Jl Yosomiharjo dan Jl Kolonel Sugiri Bobotsari.
“Karena sudah terlelang otomatis kegiatan sudah tidak bisa di-cancel. Akan tetapi bagaimana agar kita mengantisipasi, mensiasati guna menanggapi masukan dari masyarakat,” kata Tiwi di sela-sela peninjauan lokasi di Jl. MT Haryono, Senin (25/6).
Salah satu solusi yang memungkinkan, Tiwi meminta agar lebar median jalan perlu dikurangi. Bahkan untuk mengganti ruang yang telah termakan median itu, diwacanakan akan dilakukan pengurangan lebar trotoar masing-masing 25 cm, sehingga lebar badan jalan akan tetap.
“Namun yang pasti, pada kali ini kami memutuskan untuk mengurangi panjang median. Dari yang tadinya sampai di pertigaan jembatan (Kelurahan Karangsentul), dikurangi sepanjang 30 meter. Itu karena posisi jalan tersebut bentuknya menyempit dikhawatirkan akan mengganggu lalu-lintas,” imbuhnya. (Tim GL)

Fasilitas Pelayanan Dindukcapil Harus Ditambah, Dewan Komitmen Mengusahakan

Fasilitas Pelayanan Dindukcapil Harus Ditambah,
Dewan Komitmen Mengusahakan

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Purbalingga membutuhkan penambahan fasilitas. Hal itu, dilakukan agar masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan di Dindukcapil, lebih nyaman saat menunggu antrean.
Hal itu, diungkapkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Ahmad Sa’bani. Dia melihat fasilitas sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat belum memadai.Dia mencontohkan, ruang tunggu pelayanan dokumen kependudukan tak dilengkapi dengan AC. Sehingga, masyarakat yang sedang mengurus dokumen kependudukan, tak nyaman.
“Areal parkir kendaraan bermotor juga tak ada petugas yang menjaga. Sehingga, rawan terjadi pencurian helm dan sepeda motor. Informasinya sudah beberapa kali terjadi kehilangan helm di kantor Dindukcapil,” ungkapnya.
Selain itu, diketahui Dindukcapil tak memiliki jenset. Sehingga, jika terjadi mati lampu, maka tak bisa lagi melayani masyarakat. Pelayanan baru bisa dilakukan setelah lampu kembali nyala.
“Ini sangat merugikan masyarakat, karena masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan,” imbuhnya.
Berdasarkan pertemuan mendadak dengan Kepala Dindukcapil Imam Sudjono, ternyata untuk pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana tersebut, tak pernah dianggarkan. Termasuk pengadaan tenaga harian lepas (THL), untuk mengurusi parkir.
“Dindukcapil tak mungkin memungut retribusi parkir dari masyarakat, karena dilarang. Jadi solusinya mengangkat THL khusus untuk mengurus parkir,” imbuhnya.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga bisa menganggarkan dana untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana tersebut. “Ini yang akan kami perjuangkan dalam pembahasan APBD di dewan,” katanya.
Dia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga, terkait hal ini. “Komisi I bakal memperjuangkan hal itu. Sebab, sudah menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas yang baik,” tandasnya. (Tim GL)

Empat Fraksi Soroti Capaian Realisasi Anggaran

Empat Fraksi Soroti Capaian Realisasi Anggaran

Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga memberikan padangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, Senin (25/6) di Ruang Sidang DPRD Purbalingga.
Sebanyak 4 fraksi umumnya banyak menyoroti tentang capaian realisasi anggaran baik pendapatan maupun pembelanjaan yang tidak maksimal, diantaranya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra dan Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wuriyati Amd menjelaskan pada bidang pendapatan daerah sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 1,962 triliun. “Namun realisasi pendapatan hingga akhir tahun hanya diperoleh Rp 1,957 triliun atau mencapai Rp 99,79 persen. Mohon penjelasan mengapa demikian?. Fraksi kami memberi apresiasi kepada jajaran Pemkab karena pendapatan Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Hasil Kekayaan daerah mampu terealisasi 100 persen,” ungkapnya.
Demikian pula mengenai belanja daerah yang kurang terserap maksimal. Fraksi PDI Perjuangan mencatat dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2,132 triliun, hanya direalisasikan sebesar Rp 2,013 triliun atau Rp 94,45 persen. Selain itu Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti adanya sejumlah temuan-temuan dalam pelaksanaan pelaporan anggaran.
“Walaupun LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Purbalingga sudah menyandang predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tapi mengapa masih ada 11 temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu juga LHP atas sistem pengendalian intern atas laporan keuangan masih terdapat 9 temuan. Mohon penjelasannya dan bagaimana upaya memperbaikinya,” katanya.
Hal yang sama juga ditanyakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.Lebih detail, Fraksi Golkar justru mengkritisi pencapaian pendapatan pajak yang menurun. Diantaranya pajak losmen turun 22,57 persen, pajak rumah makan turun 17,70 persen dan pajak warung turun 31,47 persen.
“Mengingat Purbalingga pada saat ini merupakan tujuan objek wisata dan usaha kuliner semakin marak, mengapa dari ketiga sektor pendapatan pajak tersebut malah menurun,” ungkap Juru bicara Fraksi Golkar Ahmad Sa’bani SE.
Fraksi Partai Golkar juga mengkritisi penggunaan belanja anggaran yang dinilai belum prpporsiaonal antara pembangunan fisik dengan pengentasan kemiskinan. Sa’bani berpendapat program dan kegiatan pembangunan fisik, tidak pro rakyat miskin yang belum dilelamng dan belum terealisasi untuk dikaji ulang.
“Disamping itu belanja jasa pendidikan guru tidak tetap, Pemkab baru bisa membayar Rp 750.000 per bulan masih jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK). Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar berpendapat perlu adanya pengkajian ulang atas program yang tidak mampu menyerap anggaran dengan maksimal untuk dialokasikan sebagai belanja jasa pendidikan dan tenaga kependidikan,” katanya.
Fraksi Partai Gerindra memohon penjelasan kepada Pemkab Purbalingga terkait realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak yang hanya mencapai 65,25 persen, juga pendapatan hibah yang mampu direalisasikan hanya 57,85 persen. Sementara itu realisasi belanja pegawai mencapai 113,73 persen, realisasi belanja barang dan jasa 89,47 persen dan belanja modal 91,12 persen.
“Fraksi Gerindra memandang bahwa realisasi belanja daerah masih belum berorientasi pada outcome sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas pada capaian output. Padahal kalau melihat visi misi pemkab Purbalingga seharusnya realisasi belanja berbanding lurus dengan tingkat kemajuan dan upaya capaian kemiskinan,” kata Juru bicara Fraksi Gerindra, Wahyono SIP.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyoroti tentang masih lemahnya Pemkab Purbalingga untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika melihat target dan angka capaian PAD Purbalingga dinilai sudah baik, namun di balik itu ternyata biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut masih sangat tinggi dan tidak sebanding.
“Oleh karena itu pula perlu dihitung pula rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan Pemkab Purbalingga untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD,” kata Edy Zasmanto SE selaku juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Secara umum seluruh fraksi yang ada, menyatakan bahwa secara yuridis formal raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 sudah sesuai. selain itu juga meraka telah menyetujui dan menerima Raperda tersebut untuk dapat di bahas lebih lanjut di tingkat komisi dan badan anggaran. Secara umum seluruh fraksi juga mengapresiasi atas perolehan predikat WTP pada LHP LKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 lalu.(Tim GL)

Rekanan Tak Boleh Menunda Pekerjaan

Rekanan Tak Boleh Menunda Pekerjaan

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan SH meminta rekanan yang memenangkan lelang kegiatan fisik, untuk tak menunda pekerjaan jika kontrak kerja sudah dilakukan. Hal itu, dilakukan agar percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga bisa berjalan sesuai harapan.
“Saya melihat selama ini, banyak rekanan yang tak langsung bekerja ketika kontrak kerja sudah ditanda tangani. Sehingga, hal itu berimbas pada molornya target pengerjaan kegiatan fisik yang mereka menangkan saat lelang,” jelasnya.
Sebab, dia melihat tahun lalu banyak kegiatan yang molor pekerjaannya, karena rekanan yang tak langsung bekerja begitu kontrak kerja dilakukan. “Ini harus dibenahi,” tegasnya.
Dia menambahkan, program percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemkab, harus didukung oleh semua pihak terkait. “Jangan sampai OPD (organisasi perangkat daerah, red) sudah tepat waktu menyerahkan dokumen lelang, serta lelang berjalan sesuai tahapan. Akan tetapi, rekanan justru yang mengulur waktu pengerjaan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, dia juga kembali menegaskan dalam proses lelang, unit layanan pengadaan harus memperhatikan betuk ketersediaan dukungan dari rekanan yang memenangkan lelang. “Jangan sampai, karena rekanan tak memiliki ketersediaan dukungan, mulai dari alat, tenaga profesional dan teknis lainnya, namun dimenangkan,” tambahnya.
Dia memastikan, KOmisi IV akan menjalankan betul fungsi pengawasannya, dalam kegiatan fisik APBD 2018 baik murni atau pun perubahan. Hal itu, dilakukan agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan sesuai tahapan. “Selain itu, kami juga bisa melakukan evaluasi dengan baik,” katanya. (Tim GL)

Kocok Ulang Pimpinan AKD Berjalan Lancar

Kocok Ulang Pimpinan AKD Berjalan Lancar

RAPAT PARIPURNA : Ketua DPRD Purbalingga H Tongat SH MM didampingi Wakil Ketua H Adi Yuwono SH memimpin rapat paripurna dengan agenda penetapan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD, Rabu (10/1)

Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) mendominasi jabatan pimpinan alat kelengkapan DPRD (AKD). Fraksi dengan jumlah kursi terbanyak, yaitu 11 kursi tersebut mendudukkan HR Bambang Irawan SH sebagai Ketua Komisi IV dan Hj Utik Andrawati sebagai Ketua Komisi I.
Hal tersebut dipastikan dalam rapat paripurna internal DPRD dengan salah satu agendanya Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, Rabu (10/1). Ketua DPRD H Tongat SH MM mengatakan untuk jabatan Ketua Komisi II diduduki H Akhmad Sabani dari Fraki Partai Golkar (FPG). “Ketua Komisi III diduduki Endra Yulianto SE dari Fraksi Gerindra,” ungkap Tongat yang memimpin rapat paripurna tersebut.
Tongat menjelaskan bahwa penetapan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dilakukan setelah lintas fraksi melakukan pembahasan bersama. Mengenai FPDIP yang menduduki jabatan di dua komisi, menurutnya adalah hal wajar. “Karena FPDIP meraih kursi terbanyak yaitu 11 dari 45 kursi di DPRD Purbalingga,” ujarnya.
Ketua FPDIP HR Bambang Irawan SH dalam kesempatan terpisah mengatakan fraksinya juga mendudukkan anggota FPDIP masing-masing Wuriyati sebagai wakil ketua Komisi II, Karseno sebagai wakil ketua Komisi III dan Munji Wibowo sebagai wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD. “Kami sudah melakukan lobi dengan fraksi lain. Kesepakatan sudah dicapai. Kami bawa ke rapat paripurna internal dan akhirnya ditetapkan,” tandasnya.
Bambang menyampaikan dalam kocok ulang pimpinan AKD pihaknya menggandeng lima fraksi lain masing-masing Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Amanat Nasional (FAN) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Persatuan Demokrat (FPD). “Dari hasil lobi politik, FAN mendudukkan anggotanya yaitu Suharto sebagai Ketua BK DPRD dan FPKS mendudukkan anggotanya Aris Widiarso sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda),” lanjutnya.
Dia juga menyampaikan, Jabatan wakil ketua Komisi I dipegang Siti Khafiatun (FPD) dan sekretaris Agus Sulastmo (FPG). Sekretaris Komisi II dipegang oleh Sugimin (Fraksi Gerindra). Sekretaris Komisi III diduduki Setiyani Rahayu (FAN), wakil ketua Komisi IV dipegang Wahyono (Fraksi Gerindra) dan sekretaris Sunarko (FPD).
Sementara itu Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) tidak mendapatkan jabatan di alat kelengkapan. Dalam komposisi pimpinan AKD sebelumnya, FPDIP dengan jumlah kursi terbanyak yaitu 11 kursi mendudukkan Bambang Irawan sebagai Ketua Komisi III yang membidangi Kesejahteraan dan Kesehatan Sedangkan Ketua Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan dijabat Hariani Indah P dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB).
Ketua Komisi II yang membidangi Perekonomian dijabat Aris Widiarso (FPKS), Ketua Komisi IV yang membidangi pembangunan Sugimin (Fraksi Gerindra), Ketua Badan Legislasi (Baleg) Suharto (Fraksi Amanat Nasional) dan Badan Kehormatan Inam Birahmatilah (Fraksi Persatuan Demokrat).(Tim GL)

Tahun 2018, Pemkab dan DPRD Bahas 30 Raperda

Tahun 2018, Pemkab dan DPRD Bahas 30 Raperda

Pemkab bersama DPRD Purbalingga tahun 2018 menyiapkan 30 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Masing-masing terdiri dari 25 Raperda usulan Pemkab dan 5 Raperda Prakarsa dari DPRD.
Ketua DPRD H Tongat SH MM , Minggu (14/1) mengatkan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Propemperda) Kabupaten Purbalingga tahun 2018 telah ditetapkan dalam rapat paripurna dewan, akhir Nopember lalu. “Ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 170/16 tahun 2017 tentang Propemperda Kabupaten Purbalingga tahun 2018,” jelasnya.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Purbalingga, Tavip Wurjono mengatakan 25 Raperda usulan tersebut nantinya akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul. Pihaknya meminta agar OPD pengusul agar segera menyusun draft raperda karena akan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas pada tahun 2018 triwulan pertama.
“Raperda yang diusulkan Pemkab Purbalingga diantaranya, datu pencabutan Raperda, 10 perubahan Raperda, serta pembuatan 14 Raperda,” jelasnya.
Tavip menambahkan 14 Raperda yang diusulkan sudah termasuk, 3 Raperda kumulatif terbuka. Yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, Raperda Perubahan APBD Tahun 2018, dan Raperda APBD Tahun 2019.
“Kemudian 9 Raperda lainnya merupakan rancangan peraturan daerah yang diluncurkan pembahasannya tahun 2017 ke tahun 2018,” terangnya.
Sedangkan Raperda prakarsa DPRD antaralain Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas prakarsa dari Badan Pembentukan Perda DPRD Purbalingga. Raperda tentang Perlindungan Anak dari prakarsa Komisi I DPRD. Raperda tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya prakarsa dari komisi 2 DPRD.
“ Selanjutnya Raperda tentang Pemberian Air Susu Eksklusif prakarsa dari komisi III DPRD serta Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga prakarsa dari komisi 4 DPRD,” imbuhnya. (Tim GL)

Komisi IV DPRD Gelar Rapat Kerja dengan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga


Komisi IV DPRD Gelar Rapat Kerja dengan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Purbalingga di ruang rapat komisi IV, Jum’at (19/1). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV HR Bambang Irawan, SH, dihadiri Kepala Dinkominfo Drs Sridadi, MM, Kabid Humas dan informasi Komunikasi Publik (IKP) Ir Prayitno, M.Si, Kabid Informatika Drs Sigit Dwi Sasongko, M.Si dan kabid Sandi, Statistik dan telekomunikasi (SST) Sugiman, SH. Rapat membahas evaluasi kinerja 2017 dan rencana kerja tahun 2018.
Bambang Irawan mengatakan, rapat kerja dimaksudkan agar anggota komisi IV memahami kinerja masing-masing Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra komisi IV. Dengan memahami kinerja dan kegiatan yang dilaksanakan, maka jika masyarakat menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan tugas Komisi IV maka, informasi itu bisa disampaikan dengan baik dan tidak bertolak belakang dengan OPD.
“Dinamika politik, kami bisa bersepakat, tetapi berseberangan, kami tidak bersepakat. Beda persepsi boleh saja, sedikit saja, tapi tidak bertolak belakang jauh, jadi masyarakat tidak bingung,” kata Bambang Irawan.
Bambang mengungkapkan, Pemkab Purbalingga dibawah kepemimpinan Bupati Tasdi, SH, MM dan Wakil Bupati Dyah hayuning Pratiwi, SE, B.Econ, saat ini tengah getol-getolnya membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap untuk menjaga kondusivitas masyarakat bersama-sama.
“Kami berkomitmen ketika kami berkomentar di media bukan asal datar. Bukan dalam artian, Asal Bapak Senang. Paling tidak komentarnya tidak nabraki. Dinamika perbedaan tetap saja ada, oleh karenanya fungsi koordinasi harus tetap dijalankan dengan baik,” kata Bambang Irawan.
Bambang Irawan berharap, evaluasi kinerja yang dinilai kurang di tahun 2017, dapat diperbaiki di tahun 2018. “Kami memahami, anggaran di beberapa OPD memang berkurang, tetapi setidaknya tidak mengurangi kinerja OPD yang bersangkutan,” kata Bambang Irawan.
Sementara itu, Kepala Dinkominfo Drs Sridadi, MM mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2017 dapat terselesaikan dengan baik. Anggaran yang tidak habis terpakai karena ada efisiensi dalam pelaksanaannya. Total belanja langsung pada tahun 2017 teranggarkan Rp 3.484.463.000,- dan terealisasi Rp 3.019.801.719 atau realisasi sebesar 86,66 persen. Untuk belanja langsung tahun 2018 sebesar 4.514.125.000,- untuk membiayai 17 kegiatan.
“Dibanding tahun 2017, ada dua kegiatan yang dipindah ke Bagian Humas & Protokol. Anggaran yang dipindah sekitar Rp 355 juta, untuk membiayai dua kegiatan. Kegiatan itu akan dikelola Bagian Humas & Protokol Setda yang belum dilantik pejabat definitifnya. Namun, sembari belum ada pejabat Humas yang definit di Setda, fungsi Humas pimpinan masih dijalankan oleh Dinkominfo,” kata Sridadi. (Tim GL)

Harga Beras Melonjak, Komisi II Cek Gudang Bulog

Harga Beras Melonjak, Komisi II Cek Gudang Bulog
Tingginya harga beras di Kabupaten Purbalingga, dalam beberapa waktu terakhir, langsung disikapi oleh Komisi II DPRD Kabupaten Purbalingga. Bersama dengan dinas terkait, Komisi II melakukan kunjungan kerja di gudang Bulog di Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Rabu (17/1) siang.
Ketua Komisi II Ahmad Sa’bani mengungkapkan, berdasarkan laporan masyarakat harga beras di Purbalingga sudahmenembus Rp 13 ribu per kilogram. “Oleh karena itu, kami mendatangi Bulog untuk mengecek ketersediaan beras,” ujarnya.
Dia mengapresiasi Bulog yang sudah melakukan operasi pasar, untuk mengendalikan harga beras agar tak semakin tinggi, Rabu (17/1) pagi. “Diharapkan, dengan adanya operasi pasar harga beras bisa stabil,” katanya.
Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Banyumas Setio Wastono menjelaskan, stok beras di gudang Bulog saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan empat bulan ke depan. “Kami memiliki stok sekitar 4 ribu ton,” imbuhnya.
Dia juga memastikan, beras sejahtera (rastra) atau yang dulu disebut beras miskin (raskin) siap didistribusikan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Sediyono mengatakan, diharapkan pada 25 Januari mendatang rastra, sudah bisa didistribusikan. Distribusi rastra tersebut, diharapkan bisa ikut mengendalikan harga beras di lapangan.
Dia menjelaskan, rastra belum bisa didistribusikan kepada penerima, karena ada perubahan regulasi pembagian rastra. Diantaranya, adalah beras yang sebelumnya diberikan 15 kilogram saat ini hantya diberikan 10 kilogram. Sehingga, harus dilakukan pengemasan ulang, karena selama ini beras yang ada di gudang dikemas 15 kilogram.
Tak hanya itu proses administrasi distribusi yang berubah, juga menghambat hal itu. Termasuk adanya perubahan data penerima. Sehingga, untuk menyesuaiakan dengan pola adminsitrasi yang baru tersebut, membutuhkan waktu. (Tim GL)