Utami Dilantik Jadi Anggota DPRD Antarwaktu

ANGGOTA DPRD ANTARWAKTU : Ketua DPRD Purbalingga Tongat melantik dan mengambil sumpah Utami sebagai anggota DPRD Antarwaktu, Kamis (12/4).

Utami, S.Pd. AUD dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga antarwaktu, Kamis (12/4). Dia menggantikan Haryanto, S.Pd. anggota DPRD dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang meninggal dunia 12 Desember 2017.
“Pelantikan Utami Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa masa jabatan anggota DPRD lima tahun. Namun adakalanya masa jabatan tidak terlaksana sampai selesai dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan,”kata Ketua DPRD Purbalingga Tongat, usai melantik Utami.
Dijelaskan, pelantikan Utami dilaksanakan pada rapat paripurna istimewa. Tongat juga membacakan Surat Keputusan Nomor : 172/30 tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Purbalingga.
Bupati Tasdi yang hadir dalam cara tersebut menyampaikan selamat dan berharap Utami tidak sekedar melengkapi , namun lebih dari itu adalah untuk mendukung jalannya roda pemerintahan. Yang bersangkutan diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas baru serta dapat bekerjasama dengan semua pihak.
“DPRD adalah mitra kerja Pemerintah Daerah, maka anggota DPRD diharapkan dapat menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan keinginan masyarakat, sehingga bersama-sama dapat mengembangkan kehidupan demokrasi dan kemampuan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan,” kata Tasdi.
Kepada alm. Haryanto, S.Pd. beserta seluruh keluarganya, atas nama Pemkab Purbalingga Bupati Tasdi ucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas dan totalitas pengabdian yang telah disumbangkan kepada institusi DPRD maupun kepada masyarakat
“Mudah-mudahan pula, buah pemikiran, segala bentuk keteladanan dan kerja keras almarhum Haryanto, S.Pd sebagai sumbangsih kepada Purbalingga dicatat sebagai amal soleh yang bernilai iabadah,” imbuhnya.(Tim GL)

Progres Lelang Lamban, DPRD Panggil Jajaran Pemkab

Progres Lelang Lamban, DPRD Panggil Jajaran Pemkab

Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga menyoroti lambannya progres lelang kegiatan fisik, yang dibiayau APBD tahun 2018. Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga memanggil jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga di ruang pimpinan DPRDKabupaten Purbalingga.
Datang mewakili Pemkab adalah Kepala Badan keuangan daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga Drs Subeno MSi dan jajarannya.
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H Tongat SH MM mengatakan, pemanggilan yang digelar tertutup tersebut, dilakukan untuk mengetahui progres kegiatan fisik yang dianggarkan melalui APBD 2018. “Kami ingin mengetahui bagaimana perkembangannya. Serta, apa saja kesulitan yang ditemui oleh Pemkab,” katanya.
Dia menjelaskan, sebagai pengawas kegiatan Pemkab Purbalingga, DPRD berkepentingan mengetahui progres seluruh kegiatan yang telah dianggarkan di APBD. “Kami ingin program percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Bupati benar-benar jalan,” imbuhnya.
POlitisi PDIP ini juga mengungkapkan, pihaknya tengah membahas percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemkab Purbalingga. Sebab, tahun ini, Pemkab merencanakan ada dua kegiatan yang dikerjakan mendahului APBD Perubahan 2018.
“Hal itu membutuhkan persetujuan DPRD Purbalingga, dalam hal ini banggar (Badan Anggaran, red). Sehingga, perlu dilakukan rapat bersama antara Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red),” ujarnya.
Ditambahkan olehnya, dua kegiatan yang dikerjakan mendahului APBD Perubahan 2018 adalah pembangunan lanjutan Jembatan Tegalpingen-Pepedan dan pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah Kalipacur, di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan.
“Jembatan Tegalpingen-Pepedan harus dikerjakan mendahului APBD Perubahan 2018. Karena dikhawatirkan, jika terlalu lama dibiarkan mangkrak, akan merugikan Pemkab. Sebab, pekerjaan sudah mencapai 92 persen dan seluruh besi jembatan sudah ada di lokasi pembangunan,” jelasnya.
Sedangkan, TPA Sampah Kalipacur, harus segera dibangun karena Kabupaten Purbalingga mengalami darurat sampah pasca ditutupnya TPA Sampah di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, beberapa waktu lalu. (Tim GL)

Nama Daerah Pemilihan (Dapil) di Pileg Berubah

Nama Daerah Pemilihan (Dapil) di Pileg Berubah

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, nama dapil mengalami perubahan dan sudah dialokasikan jumlah kursinya.
Sebelumnya, KPU Daerah (KPUD) Purbalingga telah menetapkan jumlah kursi DPRD Purbalingga tetap berjumlah 45 karena jumlah penduduk Purbalingga masih di bawah 1 juta. Sedangkan jumlah dapil yang oleh beberapa partai politik (Parpol) diajukan bertambah, teapi tetap berjumlah lima dapil.
“Terjadi perbedaan jumlah alokasi kursi dikarenakan jumlah penduduk yang digunakan untuk pembagi jumlah kursi juga mengalami perbedaan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga, Sri Wahyuni, Jumat (27/4).
Dia merinci, Dapil I meliputi Kecamatan Bukateja, Kemangkon dan Purbalingga mempunyai alokasi 9 kursi di parlemen dengan jumlah penduduk 192.796. Dulu dapil ini disebut Dapil III. Kemudian Kecamatan Bojongsari, Kalimanah, Kutasari dan Padamara yang dulu disebut Dapil IV kini menjadi Dapil II. Dapil ini mempunyai alokasi 10 kursi dengan jumlah penduduk 216.054.
Kemudian, Dapil III meliputi Kecamatan Bobotsari, Karangjambu, Karangreja dan Mrebet, dulu adalah Dapil V. Dapil ini mempunyai alokasi 9 kursi dengan jumlah penduduk 196.148. Dapil IV yang meliputi kecamatan Karanganyar, Karangmoncol, Kertanegara dan Rembang mempunyai alokasi 10 kursi dengan jumlah penduduk 198.327. Dulu dapil ini adalah Dapil I. Sedangkan Dapil V, dulu adalah Dapil II meliputi Kecamatan Kaligondang, Kejobong dan Pengadegan dengan alokasi tujuh kursi DPRD dengan jumlah penduduk 149.979.
“Sosialiasi mengenai jumlah kursi dan perubahan nama dapil sudah mulai dilakukan melalui berbagai cara dan media. Masyarakat perlu tahu tahu dan diedukasi agar tidak terjadi apatisme terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia,” katanya.
Mengenai Pileg DPRD Provinsi dan DPR RI, Kabupaten Purbalingga masuk dalam Dapil X bersama Kabupaten Kebumen dan Banjarnegara. Dulu dapil ini desebut Dapil VII. Alokasi kursi DPRD Provinsi Jateng bertambah menjadi 120 kursi yang sebelumnya hanya 100 kursi yang otomatis harus menambah jumlah Dapil. (Tim GL)

Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah Terdaftar di Database

Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah Terdaftar di Database
Semua industri kecil dan menengah yang mengajukan izin secara otomatis masuk database perusahaan di Kabupaten Purbalingga yang dicetak dalam buku induk penanaman modal setiap tahun.
Hal tersebut merupakan jawaban Bupati H Tasdi SH MM yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Wahyu Kontardi SH dalam acara Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda di ruang rapat paripurna DPRD Kab. Purbalingga yang dipimpin oleh Wakil KetuaDPRD H. Adi Yuwono, SH. , Sabtu (24/3)
Hal tersebut berkaitan pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai bagaimana pendataan yang baku tentang perusahaan industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Purbalingga.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan industri adalah terbatas pada industri skala kecil dan menengah, sedangkan industri besar menjadi kewenangan pemerintah provinsi.” Kata Wahyu.
Terkait pertanyaan mengenai potensi pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga, Wahyu menyampaikan Purbalingga saat ini memiliki beberapa industri-industri yang permintaan pasarnya terus meningkat sehingga berpotensi untuk dikembangkan.
“Purbalingga memiliki industri yang beragam seperti pengolahan kayu, kerajinan rambut, sapu glagah, knalpot, kasur lantai, konveksi, kerajinan tempurung, bambu, olahan makanan dan bahan makanan, gula kelapa, sepatu. Beberapa diantaranya berkembang cukup baik dan berpotensi dikembangkan” kata Wahyu.
Industi yang dapat dikembangkan karena terus meningkatnya permintaan pasar, lanjut Wahyu, adalah industri olahan hasil pertanian yang berbahan baku buah, olahan hasil peternakan (telur, daging ayam, daging sapi), olahan hasil perikanan (fillet), olahan hasil perkebunan (kopi lada, gula kelapa kristal.
“Khusus industri kecil knalpot saat ini pemasaran produk dilakukan secara online dan pengirimannya memanfaatkan jasa pengiriman barang.” papar Wahyu. (Tim GL)

GMBI dan Ansor Desak RUU Antiterorisme Ditetapkan

SERAHKAN PERNYATAAN SIKAP : Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Purbalingga, Saryono menyerahkan pernyataan sikap terkait aksi terorisme kepada Ketua DPRD Tongat didampingi Wakil Ketua DPRD Adi Yuwono dan Wakil Ketua Komisi IV Wahyono, Rabu (16/5). GMBI mendesak agar pemerintah segera menetapkan RUU Antiterorisme.

Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Purbalingga mendesak kepada pemerintah untuk segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Antiterorisme. Langkah itu perlu dilakukan untuk mensikapi aksi terorisme yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini.
Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Purbalingga, Saryono mengatakan, pihaknya mengutuk keras aksi terorisme, siap melawannya dengan sekuat tenaga dan pikiran serta siap membantu Polri mendeteksi dini dan memberantas terorisme.
“Kami juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU antiterorisme menjadi UU,” katanya saat audensi dengan jajaran DPRDKabupaten Purbalingga, Rabu (16/5).
Ketua DPRD Purbalingga, Tongat menuturkan, pihaknya akan mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU antiterorisme menjadi UU. Dia juga akan meminta Bupati agar membuat surat edaran kepada ketua RT untuk waspada kepada warga baru serta mengamati gerak-gerik warga yang dinilai sudah menyimpang.
“Masyarakat harus sadar bahwa terorisme adalah musuh bersama yang harus dihilangkan dari NKRI. Kami mendukung aparat penegak hukum untuk memberantas terorisme sampai dengan tuntas,” tambah Wakil Ketua DPRD Adi Yuwono didampingi Ketua Komisi III Wahyono.
Ketua PC GP Ansor Purbalingga, Wagino Abdul Manaf mengatakan, pihaknya mengutuk keras aksi terorisme di sejumlah daerah yang terjadi beberapa hari terakhir dan bertekad bulat untuk bersama-sama mencegah, melawan, dan memberantasnya. Pihaknya mendukung penuh Polri mengambil langkah antisipasi dan mendorong agar lembaga eksekutif dan legislatif memberikan dukungan sepenuhnya untuk memenuhi kecukupan dan kemampuan personel serta operasional.
“Kami mendukung Presiden mengambil langkah konstitusional yang diperlukan dengan menerbitkan Perppu Antiterorisme sebagai landasan hukum kuat dalam memberantas terorisme,” katanya saat menemui Kapolres Purbalingga, Selasa (15/5) sore.
GP Ansor mengimbau warga bersama-sama dalam membendung faham radikal dan ujaran kebencian yang berkembang di media sosial dan masyarakat. Pihaknya siap bekerja sama dengan Polri memberantas terorisme,” katanya.
Kapolres Purbalingga AKBP Nugroho Agus Setiawan mengapresiasi GP Ansor dan mengharap selalu membangun kerja sama dalam menangkal paham radikalisme demi menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah Purbalingga. Apabila masyarakat melihat ada hal-hal yang terindikasi mengarah kepada tindakan radikalisme ataupun bentuk tindak kriminal yang lain untuk segera melaporkan ke polisi. (Tim GL)

DPRD Minta Dinhub Cari Sistem Parkir yang Efisien

DPRD Minta Dinhub Cari Sistem Parkir yang Efisien

Masalah parkir menjadi diskusi yang cukup panjang yang seolah tidak ada habisnya. Melihat kondisi riil di Purbalingga, kata Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan SH , target pemasukan parkir Rp 2 miliar sebenarnya kecil. Pasalnya, hampir semua titik menjadi sumber parkir yang harusnya bisa dikelola secara optimal.
“Secara prinsip, kami sepakat dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinhub. Mulai dari menginventarisir lokasi, pengelola dan pembinaan petugas parkir,” katanya, Rabu (14/2).
Namun demikian, pihaknya meminta agar Pemkab juga belajar ke wilayah lain tentang pengelolaan parkir yang lebih efisien. Sistem itu mencakup fasilitas kenyamanan pengguna parkir dan kemudahan dengan peralatan modern.
“Misal, dalam parkir itu ada jaminan kehilangan dan keamanan. Dari sisi PAD, pemerintah lebih mudah mengupdate data, dengan membangun sistem yang baik termasuk menggunakan peralatan zaman now,” katanya.
Dinhub wajib membuat kajian tentang bagaimana pengelolaan parkir yang dari sisi PAD terpenuhi baik dan kenyamanan pengguna parkir terlayani dengan baik. Terkait wacana program seperti sistem parkir khusus, kantung parkir, transaksi nontunai dan kerja sama dengan pihak ketiga, DPRD secara prinsip sangat sepakat dengan hal itu.
“Apa lagi dengan kerja sama pihak ketiga sebagai pengelola. Pemerintah tidak terlalu lagi dipusingkan membuang energi memikirkan parkir,” katanya.
Dalam waktu dekat, pihaknya berencana mengadaan studi banding kajian sistem parkir semacam itu. Di tegaskan lagi, lapak parkir adalah milik masyarakat bukan perorangan dan pengelolanya adalah pemerintah daerah. (ST)

Petani Minta Realisasi Pabrik Gula Mini

Petani Minta Realisasi Pabrik Gula Mini

PURBALINGGA- Rencana adanya investor pabrik gula mini di Purbalingga disambut baik oleh para petani tebu. Namun mereka meminta agar pabrik itu teralisasi dan menyerap hasil tanaman mereka.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Purbalingga, Sugimin mengatakan, siapapun investornya, dinas terkait harus bisa meyakinkan kepada petani, terutama terkait fasilitasi di budi daya tebu. Jangan sampai karena adanya bantuan dari pemerintah miliaran, namun akhirnya gagal dan petani seperti dibohongi.

Dia mencontohkan, selama ini ada bantuan miliaran untuk pupuk, bibit dan lainnya. Namun pada realisasinya tidak berhasil. Bahkan petani merugi. Jika ada pabrik gula mini, pemerintah harus bisa menyakinkan petani bisa semakin sejahtera.

“Kalau memang bisa meyakinkan itu, maka petani tebu akan berduyun-duyun mendaftarkan diri bekerja sama untuk pabrik gula itu. Jika hanya seperti tahun- tahun sebelumnya, maka petani akan minim semangatnya,” tambah pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Kabupaten Purbalingga ini.

Kepala Dinas Pertanian (Dinpertan) Kabupaten Purbalingga, Lily Purwati mengatakan, ada rencana investasi pabrik gula mini di Purbalingga. Meski nantinya pabrik yang akan dibangun kapasitasnya tidak terlalu tinggi yaitu kapasitas produksi 500 ton, jika terwujud akan membangkitkan kembali gairah petani tebu di kabupaten Purbalingga. Lahan di Purbalingga untuk siapkan tebu memadai.

“Dengan kapasitas produksi 500 ton, pada tahap pertama dibutuhkan lahan sekira 500 hektare. Kami semangat lagi mengembangkan budi daya tebu yang saat ini sedang menurun. Petani tentunya juga akan kembali bangkit,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya gairah petani tebu menurun drastis karena biaya paskapanen tinggi. Pasalnya tebu dikirim ke pabrik-pabrik yang jauh dan transportasinya tinggi seperti ke Madukismo Bantul, Banjaratma Brebes hingga ke Tersana Baru Cirebon.

Dengan ketersediaan lahan saat ini hanya 500 hektare, maka dengan adanya rencana investor pabrik gula mini ini, akan dikembangkan kembali lahan yang ada. Yaitu mengusulkan bantuan bibit, pupuk dan lainnya.

“Dulu kita pernah mendapatkan alokasi bantuan dana hingga Rp 6 miliar. Kami optimis saat 2018 sudah siap fasilitasinya, maka 2019 akan bisa kembali berkembang. Sehingga pasokan petani ke pabrik gula mini lebih menguntungkan,” katanya. (Tim GL)

Perlu Disiapkan Kawasan Industri Ramah Lingkungan

Perlu Disiapkan Kawasan Industri Ramah Lingkungan

Pemkab Purbalingga perlu menyiapkan kawasan industri ramah lingkungan. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi dampak negatif keberadaan industri. Diantaranya adanya pencemaran lingkungan.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Demokrat (FPD) Sunarko dalam Pandangan Umum Fraksi terkait Empat Raperda, yang dibacakan dalam rapat paripurna, Kamis (15/3). Diungkapkan pembangunan bidang industri perlu, namun jangan mengabaikan lingkungan.
Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra Wahyono sh menyampaikan Pemkab perlu tegas terhadap perusahaan yang melanggar. Perlu ada sangsi yang baku kepada perusahaan yang tidak memiliki izin usaha industri. Selain itu perusahaan juga wajib berada di kawasan industry. “Jika melanggar harus ditindak,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan HR Bambang Irawan sh mengatakan pihaknya meminta penjelasan kepada Pemkab tentang klasifikasi industri kecil dan menengah yang dimaksud. Pihaknya mendukung adanya Raperda tersebut. “Karena bisa menghindari adanya persaingan tidak sehat di sektor industry,” ungkapnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Cahyo Susilo menanyakan apakah Purbalingga telah memiliki grand design penataan kawasan industri. Menurutnya grand design merupakan hal yang penting untuk mendukung pemberlakuan Raperda tersebut.
Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM , Rabu (14/3) menyerahkan empat Raperda ke dewan. Tiga Raperda lainnya masing-masing adalah Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan, Perubahan atas Perda Nomor 02 Tahun 2014 dan Pencabutan Perda Nomor 20 Tahun 2012. “Pandangan dari fraksi yang ada di DPRD akan kami sampaikan pada rapat paripurna Jumat (16/3),” kata Tasdi. (Tim GL)

Pembangunan TPA Sampah Mendahului APBD Perubahan

Pembangunan TPA Sampah Mendahului APBD Perubahan

DPRD Kabupaten Purbalingga mendukung langkah Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM, untuk mempercepat pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Rencananya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga akan meminta persetujuan DPRD Purbalingga, untuk membangun TPA Sampah di Bedagas mendahului APBD Perubahan 2018. Sebab, saat ini Purbalingga tengah menghadali darurat sampah pasca ditutupnya TPA Sampah di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari.
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, H Tongat SH MN mengatakan, terkait permohonan bupati terkait pembangunan TPA sampah Bedagas dengan mendahului anggaran APBD perubahan, pihaknya akan segera menindaklanjuti. “Mekanismenya mudah, hanya membutuhkan persetujuan Banggar (Badan Anggaran DPRD Purbalingga, red), asal alasannya kuat. Dan kami melihat alasannya sangat kuat, karena Purbalingga tengah menghadapi darurat sampah,” jelasnya, Rabu (14/3).
Dia menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan studi banding ke TPA di Kabupaten Pati yang menjadi percontohan pengelolaan TPA yang baik. “Informasinya di Kabupaten Pati pengelolaan TPA-nya terbaik. Kami akan lihat ke sana. Jika memang benar, maka kami akan menindaklanjuti untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Purbalingga Ahmad Sa’bani meminta Pemkab untuk tidak pelit menggelontorkan anggaran dalam proyek pembangunan tempat TPA sampah di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Sehingga penanganan sampah tidak dilakukan setengah-setengah.
Dia menambahkan, selain membangun TPA di Bedagas, Pemkab disarankan membangun tempat penampungan sementara (TPS) dengan kapasitas cukup banyak di lima titik. Masing-masing di Bobotsari, Rembang, Bukateja, Purbalingga, dan Kutasari. Di TPS tersebut, sampah dipilah.
“TPA nantinya hanya untuk pemrosesan seperti membuat pupuk dan biogas sehingga sampah bisa menjadi sumber PAD, jadi primadona. Karena itu pembangunan TPA harus maksimal, termasuk pembangunan TPS dan manajemennya. Sebab dampaknya berpuluh tahun ke depan,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purbalingga, HR Bambang Irawan SH mengatakan, pihaknya mendukung rencana Bupati dalam pembangunan TPA sampah Bedagas meskipun harus mendahului anggaran. Pasalnya keberadaan TPA sangat penting untuk masyarakat.
“Harapannya penggunaannya tepat guna. Betul-betul dilaksanakan dengan baik. Secara prinsip nanti fraksi kami yang ada di Banggar juga akan menyetujui,” katanya.
Seperti diberitakan , Bupati Purbalingga Tasdi akan meminta persetujuan ke DPRD Purbalingga agar pembangunan TPA sampah Bedagas mendahului anggaran APBD perubahan untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Purbalingga.
Sebab, pembangunan TPA sampah tidak bisa dianggarkan dalam APBD murni. Pemkab baru menganggarkan untuk pembuatan gambar rancang detail atau detail enginering design (DED)-nya. Penganggaran baru bisa dimasukkan dalam APBD perubahan.(ST)

Ketua DPRD Buka Sepakbola Pemuda Pancasila Cup

Ketua DPRD Buka Sepakbola Pemuda Pancasila Cup

32 tim dari wilayah Eks Karisidenan Banyumas berlaga di Turnamen Sepakbola Pemuda Pancasila (PP) Cup. Pertandingan digelar di lapangan Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Purbalingga. “Turnamen ini dimulai Kamis (29/3).
Pembukaan dilakukan oleh Ketua DPRD Tongat didampingi Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinparpora) Purbalingga Yanuar Abidin,” kata Ketua Panitia Ika Lestari, Jumat (30/3).
Dia menjelaskan menjelaskan, tujuan diselenggarakan turnamen sepak bola ini, untuk menjaring bibit – bibit unggul pemain sepak bola di eks karisidenan Banyumas, khususnya di Kabupaten Purbalingga.
Pertandingan ini merupakan wujud dari kepedulian Pemuda Pancasila Kabupaten Purbalingga terhadap dunia olah raga, yang selama ini juga aktif dalam mendedikasikan diri terhadap kemaslahatan sosial.
Pertandingan sepak bola Pemuda Pancasila Cup ini akan memperebutkan piala bergilir, yang rencananya akan diadakan setahun sekali.” mohon doanya semoga kegiatan ini bisa rutin diadakan” Ika menambahkan.
Selain memperebutkan piala bergilir turnamen ini juga akan memberikan hadiah terhadap pemenang berupa tropi dan uang pembinaan, untuk Juara I akan mendapatkan uang pembinaan Rp 5 juta rupiah Juara II Rp 3 juta rupiah Juara III dan IV masing- masing mendapat Rp 1 juta rupiah. (Tim GL)