Tahun 2018, Pemkab dan DPRD Bahas 30 Raperda

Tahun 2018, Pemkab dan DPRD Bahas 30 Raperda

Pemkab bersama DPRD Purbalingga tahun 2018 menyiapkan 30 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Masing-masing terdiri dari 25 Raperda usulan Pemkab dan 5 Raperda Prakarsa dari DPRD.
Ketua DPRD H Tongat SH MM , Minggu (14/1) mengatkan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Propemperda) Kabupaten Purbalingga tahun 2018 telah ditetapkan dalam rapat paripurna dewan, akhir Nopember lalu. “Ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 170/16 tahun 2017 tentang Propemperda Kabupaten Purbalingga tahun 2018,” jelasnya.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Purbalingga, Tavip Wurjono mengatakan 25 Raperda usulan tersebut nantinya akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul. Pihaknya meminta agar OPD pengusul agar segera menyusun draft raperda karena akan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas pada tahun 2018 triwulan pertama.
“Raperda yang diusulkan Pemkab Purbalingga diantaranya, datu pencabutan Raperda, 10 perubahan Raperda, serta pembuatan 14 Raperda,” jelasnya.
Tavip menambahkan 14 Raperda yang diusulkan sudah termasuk, 3 Raperda kumulatif terbuka. Yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, Raperda Perubahan APBD Tahun 2018, dan Raperda APBD Tahun 2019.
“Kemudian 9 Raperda lainnya merupakan rancangan peraturan daerah yang diluncurkan pembahasannya tahun 2017 ke tahun 2018,” terangnya.
Sedangkan Raperda prakarsa DPRD antaralain Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas prakarsa dari Badan Pembentukan Perda DPRD Purbalingga. Raperda tentang Perlindungan Anak dari prakarsa Komisi I DPRD. Raperda tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya prakarsa dari komisi 2 DPRD.
“ Selanjutnya Raperda tentang Pemberian Air Susu Eksklusif prakarsa dari komisi III DPRD serta Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga prakarsa dari komisi 4 DPRD,” imbuhnya. (Tim GL)

Komisi IV DPRD Gelar Rapat Kerja dengan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga


Komisi IV DPRD Gelar Rapat Kerja dengan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Purbalingga di ruang rapat komisi IV, Jum’at (19/1). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV HR Bambang Irawan, SH, dihadiri Kepala Dinkominfo Drs Sridadi, MM, Kabid Humas dan informasi Komunikasi Publik (IKP) Ir Prayitno, M.Si, Kabid Informatika Drs Sigit Dwi Sasongko, M.Si dan kabid Sandi, Statistik dan telekomunikasi (SST) Sugiman, SH. Rapat membahas evaluasi kinerja 2017 dan rencana kerja tahun 2018.
Bambang Irawan mengatakan, rapat kerja dimaksudkan agar anggota komisi IV memahami kinerja masing-masing Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra komisi IV. Dengan memahami kinerja dan kegiatan yang dilaksanakan, maka jika masyarakat menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan tugas Komisi IV maka, informasi itu bisa disampaikan dengan baik dan tidak bertolak belakang dengan OPD.
“Dinamika politik, kami bisa bersepakat, tetapi berseberangan, kami tidak bersepakat. Beda persepsi boleh saja, sedikit saja, tapi tidak bertolak belakang jauh, jadi masyarakat tidak bingung,” kata Bambang Irawan.
Bambang mengungkapkan, Pemkab Purbalingga dibawah kepemimpinan Bupati Tasdi, SH, MM dan Wakil Bupati Dyah hayuning Pratiwi, SE, B.Econ, saat ini tengah getol-getolnya membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap untuk menjaga kondusivitas masyarakat bersama-sama.
“Kami berkomitmen ketika kami berkomentar di media bukan asal datar. Bukan dalam artian, Asal Bapak Senang. Paling tidak komentarnya tidak nabraki. Dinamika perbedaan tetap saja ada, oleh karenanya fungsi koordinasi harus tetap dijalankan dengan baik,” kata Bambang Irawan.
Bambang Irawan berharap, evaluasi kinerja yang dinilai kurang di tahun 2017, dapat diperbaiki di tahun 2018. “Kami memahami, anggaran di beberapa OPD memang berkurang, tetapi setidaknya tidak mengurangi kinerja OPD yang bersangkutan,” kata Bambang Irawan.
Sementara itu, Kepala Dinkominfo Drs Sridadi, MM mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2017 dapat terselesaikan dengan baik. Anggaran yang tidak habis terpakai karena ada efisiensi dalam pelaksanaannya. Total belanja langsung pada tahun 2017 teranggarkan Rp 3.484.463.000,- dan terealisasi Rp 3.019.801.719 atau realisasi sebesar 86,66 persen. Untuk belanja langsung tahun 2018 sebesar 4.514.125.000,- untuk membiayai 17 kegiatan.
“Dibanding tahun 2017, ada dua kegiatan yang dipindah ke Bagian Humas & Protokol. Anggaran yang dipindah sekitar Rp 355 juta, untuk membiayai dua kegiatan. Kegiatan itu akan dikelola Bagian Humas & Protokol Setda yang belum dilantik pejabat definitifnya. Namun, sembari belum ada pejabat Humas yang definit di Setda, fungsi Humas pimpinan masih dijalankan oleh Dinkominfo,” kata Sridadi. (Tim GL)

Harga Beras Melonjak, Komisi II Cek Gudang Bulog

Harga Beras Melonjak, Komisi II Cek Gudang Bulog
Tingginya harga beras di Kabupaten Purbalingga, dalam beberapa waktu terakhir, langsung disikapi oleh Komisi II DPRD Kabupaten Purbalingga. Bersama dengan dinas terkait, Komisi II melakukan kunjungan kerja di gudang Bulog di Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Rabu (17/1) siang.
Ketua Komisi II Ahmad Sa’bani mengungkapkan, berdasarkan laporan masyarakat harga beras di Purbalingga sudahmenembus Rp 13 ribu per kilogram. “Oleh karena itu, kami mendatangi Bulog untuk mengecek ketersediaan beras,” ujarnya.
Dia mengapresiasi Bulog yang sudah melakukan operasi pasar, untuk mengendalikan harga beras agar tak semakin tinggi, Rabu (17/1) pagi. “Diharapkan, dengan adanya operasi pasar harga beras bisa stabil,” katanya.
Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Banyumas Setio Wastono menjelaskan, stok beras di gudang Bulog saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan empat bulan ke depan. “Kami memiliki stok sekitar 4 ribu ton,” imbuhnya.
Dia juga memastikan, beras sejahtera (rastra) atau yang dulu disebut beras miskin (raskin) siap didistribusikan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Sediyono mengatakan, diharapkan pada 25 Januari mendatang rastra, sudah bisa didistribusikan. Distribusi rastra tersebut, diharapkan bisa ikut mengendalikan harga beras di lapangan.
Dia menjelaskan, rastra belum bisa didistribusikan kepada penerima, karena ada perubahan regulasi pembagian rastra. Diantaranya, adalah beras yang sebelumnya diberikan 15 kilogram saat ini hantya diberikan 10 kilogram. Sehingga, harus dilakukan pengemasan ulang, karena selama ini beras yang ada di gudang dikemas 15 kilogram.
Tak hanya itu proses administrasi distribusi yang berubah, juga menghambat hal itu. Termasuk adanya perubahan data penerima. Sehingga, untuk menyesuaiakan dengan pola adminsitrasi yang baru tersebut, membutuhkan waktu. (Tim GL)

RAPBD Tahun 2017 Ditetapkan Prosentase Belanja Langsung Meningkat

Picture4

Bupati Tasdi bersama Ketua DPRD Tongat menandatangani Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna, Jumat (9/12). “Dengan ditandatanganinya Perda  tersebut maka APBD tahun 2017 telah ditetapkan,” kata bupati saat memberikan sambutan.

Dia juga menjelaskan bahwa selanjutnya APBD tahun 2017 akan dikirimkan ke Gubernur Jateng untuk dievaluasi. Pihaknya berharap evaluasi tidak memakan waktu lama, sehingga APBD tahun 2017 bisa dilaksanakan.

“Kami memberikan apresiasi terhadap jajaran eksekutif dan legislative yang sudah membahas APBD tahun 2017 sehingga bisa ditetapkan tepat waktu,” kata Tasdi.

Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan bahwa dalam APBD tahun 2017 prosentase belanja langsung meningkat dibandingkan APBD tahun sebelumnya. Jika dalam APBD tahun 2016, belanja langsung hanya 36%, di APBD tahun 2017 belanja langsung mencapai 42%.

“Kami akan berupaya ke depan komposisi belanja langsung dan tidak langsung akan seimbang,” ungkapnya.

Begitu pula dengan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran (Silpa) yang di APBD tahun 2016 mencapai sekitar Rp 2,64 Miliar, di APBD tahun 2017 diupayakan ditekan. Pihaknya mentargetkan Silpa di APBD tahun 2017 hanya mencapai Rp 1,57 Miliar.

“Kami juga mengupayakan agar APBD tahun 2017 bisa mendekati pro poor (memihak kemiskinan), pro job (memihak pekerjaan yang sesuai) dan pro growth (memihak pertumbuhan),” terangnya.

Di bagian lain dia menyampaikan Proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 naik 13,18 persen atau naik sekitar Rp 28,77 miliar dari tahun 2016.

Secara keseluruhan  pendapatan Rp 1, 896 triliun, yang terdiri dari proyeksi PAD sebesar Rp 247, 156 miliar, dana perimbangan Rp 1,275 triliun dan penerimaan yang sah Rp 373,62 miliar. Sedangkan untuk belanja  sebesar Rp 1,99 triliun, yang terbagi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,17 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 819,465 miliar.

Sedangkan ketua DPRD, Tongat mengatakan badan anggaran memberikan saran agar pemerintah daerah dalam melakukan prognosis secara akurat dan optimal dalam penerimaan target PAD. Pemda juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta dapat menambah objek wisata baru sehingga bisa meningkatkan daya saing.(Tim GL)

Bobotsari Rebut Piala Ketua DPRD Purbalingga

Picture3

Kesebelasan dari Kecamatan Bobotsari berhasil merebut piala bergilir Ketua DPRD Purbalingga. Hal itu dipastikan setelah tim tersebut mampu menang tipis 1-0 atas kesebelasan Kecamatan Padamara, di babak final yang digelar di lapangan Kecamatan Boojongsari, Kamis (15/12).

Gol tunggal kemenangan Bobotsari dilesakkan striker Anggi Prabowo di menit 36. Gol semata wayang itu bertahan hingga wasit Mugi Ari meniupkan peluit panjang. Dengan kemenangan itu kesebelasan Bobotsari juga memperoleh hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta.

“Prestasi ini merupakan sebuah raihan yang patut disyukuri,” kata manager Bobotsari, Faturakhman.

Bobotsari yang diperkuat sejumlah pemain kawakan diantaranya pemain PSIS Fauzan Fajri, striker Persibangga Anggi Prabowo dan wing back Persibas Asep Rudianto mendominasi jalannya pertandingan. Sedangkan Padamara yang diperkuat pemain-pemain muda tampil all out dan tak mau menyerah.

“Kami puas walau hanya meraih runner up,” kata manager Padamara Pandi.

Padamara membawa pulang hadiah uang sebesar Rp 7,5 juta.  Sedangkan peringkat tiga diraih Kecamatan Kutasari dan Bojongsari. Hadiah secara simbolis diserahkan Ketua DPRD Tongat SH MM.

“Turnamen ini akan dilaksanakan rutin setiap tahun. Tujuannya untuk mencari bibit pemain sepakbola muda,’ kata Tongat. (ST)

 

 

29 Raperda Jadi Prioritas di Tahun 2017

Picture1

 

Sebanyak 29 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk  priroitas untuk dibahas dibahas di tahun 2017.  Raperda tersebut masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2017 yang telah disepakati oleh dewan dan eksekutif. Penandatanganan kesepakatan Prolegda tahun 2017 dilakukan dalam rapat paripurna dewan, Kamis (1/12).

Ketua DPRD Purbalingga H Tongat SH MM mengatakan dari 29 Raperda tersebut, masing-masing terdiri dari 20 Raperda usulan Pemkab, 5 Raperda  usulan DPRD, satu Raperda yang diluncurkan pembahasannya  dari Prolegda tahun 2016 ke tahun 2017, serta tiga Raperda lain yang merupakan Raperda Kumulatif Terbuka.

“Raperda yang masuk prioritas dan merupakan usulan Pemkab antara lain Raperda tentang Bela Beli Produk Purbalingga,” terangnya.

Sedangkan lima Raperda yang diusulkan oleh DPRD, diantaranya adalah Raperda tentang Larangan, Pengendalian, dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Selain itu juga Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Raperda tentang Metrologi Legal dan Raperda Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten Purbalingga.

“Satu Raperda lagi adalah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 rentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,” jelasnya.

Selanjutnya tiga Raperda kumulatif terbuka, masing-masing Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2017 serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga tahun  2018.

Bupati Tasdi dalam kesempatan yang sama menyampaikan, Prolegda merupakan instrument perencanaan program pembentukan Perda. Pihaknya berharap Prolegda yang telah disusun dapat dibahas dan ditetapkan di tahun 2017.(Tim GL)

Semarak Peringatan HUT ke 186 Purbalingga

Picture5

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Purbalingga ke 186 dirayakan dengan meriah dan semarak.  Kegiatan diawali dengan prosesi Pahargyan Agung yang dipusatkan di Pendapa Dipokusumo, Minggu (18/12).

“Dalam prosesi tersebut bupati, wabup, Ketua DPRD beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan pejabat mengenakan pakaian adat Jawa,’ kata Plt Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinbudparpora) Sridadi, selaku penanggung jawab acara.

Pahargyan Agung menggunakan gagrag Keraton Surakarta Hadiningrat dikarenakan Purbalingga yang dulu dikenal Kadipaten Purbalingga merupakan salah satu wilayah keraton Surakarta.  Diawali  prosesi pembacaan riwayat berdirinya Purbalingga oleh Asisten Ekbangkesra, Sigit Subroto, kemudian dilanjut prosesi songsong agung.

Juga dipentaskan juga tari gambyong sebagai tari penyambut tamu, setelah itu juga dipentaskan tari bambangan cakil. Tari tersebut merupakan tari klasik jawa tengah yang menceritakan perang antara kesatrian dan melawan raksasa.

Selanjutnya para pejabat juga melakukan kirab bersama pusaka milik Pemkab Purbalingga mengelilingi alun-alun. Selanjutnya mereka menuju gedung DPRD Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti rapat paripurna istimewa.

Usai acara tersebut Bupati Tasdi beserta istri, Wabup Dyah Hayuning Pratiwi bersama suami serta Ketua DPRD Tongat bersama-sama warga menyantap nasi tumpeng yang sudah disiapkan di kawasan alun-alun.  Dalam kesempatan itu dilaksanakan festival 1000 tumpeng yang dibuat oleh warga.

“Kami sangat senang bisa makan tumpeng dengan warga. Ini menunjukkan bahwa bupati dan rakyatnya tidak berjarak,” ujar Tasdi.

Sebelumnya pada Sabtu (17/12) juga dilaksanakan Pawai Budaya. Kegiatan itu mengambil start  di Jalan MT Haryono di depan SMAN 1 Purbalingga dan finish di depan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Jalan Jenderal Soedirman. Pawai budaya diikuti 52 peserta yang merupakan perwakilan sekolah, instansi dan kecamatan.

“Berbagai kesenian tradisional ditampilkan. Mulai kesenian kuda kepang, dames dan ujungan,’ ujar Sridadi. (Tim GL)

186 Tahun Kabupaten Purbalingga Bergerak Membangun ditengah Rendahnya IPM

Picture2

Kabupaten Purbalingga pada Minggu (18/12)  memasuki usia ke 186. Usia yang sebenarnya tidak muda lagi bagi kabupaten yang ada di wilayah eks karisidenan Banyumas tersebut.

Dibawah kepemimpinan Bupati Tasdi dan Wabup Dyah Hayuning Pratiwi yang dilantik 17 Februari lalu, Purbalingga mencoba terus bergerak untuk membangun. Namun ada persoalan mendasar yang perlu ditangani segera, yaitu masalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Bupati Tasdi merasa prihatin terhadap perkembangan capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Purbalingga yang terpuruk di posisi 20-an se Jawa Tengah. Padahal pada 2010 lalu, IPMPurbalingga sempat melejit dari ranking 33 di tahun 1999 menjadi ranking 17.

“Saat ini  IPM Kabupaten Purbalingga ranking kita nomor 20-an se Jawa Tengah,” ujarnya dalam berbagai kesempatan

IPM Purbalingga pada 2014 sebesar 66,32 persen dan bertengger di posisi 26 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Capaian tersebut masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah 68,78 persen. Meski IPM Purbalingga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun parallel dengan kenaikan yang dicapai Provinsi.

”Kondisi ini disebabkan proses pembangunan di Purbalingga yang mandeg,” ungkapnya.

Ketua DPRD H Tongat SH Mm mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki IPM tersebut. Salah satunya dengan menggenjot sejumlah program unggulan. Diantaranya program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Purbalingga.

“Kami mengalokasikan anggaran  Rp 2,15 miliar untuk 2.150 rumah. Kegiatan rehabilitasi RTLH diawali dengan kegiatan subuh berjamaah, kerja bhakti, pemberantasan sarang nyamuk dan penyampaian informasi kepada masyarakat,” terangnya.

Pemkab dan DPRD juga  menggenjot program Kartu Purbalingga Pintar.  Program ini dilaksanakan untuk menurunkan angka putus sekolah.  Menurutnya Salah satu indikator IPM adalah peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan.Dengan  Kartu Purbalingga Pintar, warga tidak mampu memperoleh  bantuan.

“Rinciannya masing-masing Rp 1 juta untuk calon siswa SD dan Rp 1,5 juta untuk calon siswa SMP kepada anak usia sekolah tidak sekolah,” ujarnya.

Pembangunan Infrastruktur menjadi prioritas kedua setelah program penanggulangan  kemiskinan di Purbalingga. Ketersediaan infrastruktur secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jalan, jembatan, prasarana pemukiman, irigasi, serta sarana pelayanan sosial mutlak dibutuhkan.

“Kondisi  infrastruktur yang layak  diharapkan dapat menjadi daya ungkit roda perekonomian masyarakat Purbalingga kedepan,”imbuhnya.(Tim GL)

 

Bupati Terpilih Dilantik, Buku Memori Sertijab Segera Diserahterimakan

Sertijab Bupati TasdiUntuk memberikan gambaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan penjabat Bupati Purbalingga periode tahun 2015-2016 serta sebagai bahan informasi yang digunakan sebagai landasan berpijak bagi perbaikan pemerintahan daerah di masa kepemimpinan selanjutnya. Selain itu, buku memori sertijab tersebut, menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi penghubung dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2016 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga pada masa yang akan datang. .

“Saat ini, pemerintah kabupaten (pemkab) sedang menyusun buku memori serah terima jabatan (sertijab) Penjabat Bupati Purbalingga. Nantinya buku tersebut akan diserahkan oleh  Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo kepada Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga pada saat dilaksanakannya acara serah terima jabatan,”terang Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kabupaten Purbalingga Imam Hadi saat acara Rapat Persiapan Penyusunan Buku Memori Serah Terima Jabatan Penjabat Bupati Purbalingga Tahun 2015-2016 yang diikuti seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Purbalingga di Ruang Ardilawet Setda Purbalingga, Jum’at (12/2).

Menurut Imam Hadi, dasar dari rapat penyusunan buku memori sertijab tersebut, adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomorn 131.33-4598 Tahun 2015 Tanggal Juli 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Purbalingga. Sedangkan dasar lainnya, adalah, disposisi Pj Bupati, terkait kegiatan bupati/kepala daerah selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015 dan kegiatan bupati/kepala daerah tahun 2016 sampai dengan Bulan Februari. Selain itu rencana pelaksanaan pelatikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan tanggal 9 Desember 2015, bahwa pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 juga menjadi dasar disusunya buku tersebut. Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk menginvetarisasi catatan atau rekomendasi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta permasalahan yang bersifat menonjol  dan menjadi prioritas  juga permasalahan yang harus mendapatkan tindak lanjut dari pejabat baru.

“Dalam rapat ini, kami juga menerima saran serta masukan terkait materi serta percepatan penyusunan buku memori,”tutur Imam.

Sedangkan sistematika buku memori sertijab dari Penjabat Bupati Purbalingga kepada Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, tambah Imam,  berisikan dasar hukum, kondisi geografis,kondisi demografis dan kondisi ekonomi daerah serta maksud dan tujuan juga sistematika. Selain itu, dalam buku tersebut juga disusun tentang kebijakan pemerintah daerah seperti visi, misi, strategi dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dan 2016, kondisi  dan kebijakan anggaran pendapatan daerah, kondisi kebijakan belanja daerah serta kondisi kebijakan anggaran pembiayaan dan realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan juga dicantumkan dalam buku tersebut.

“Dicantumkan pula terkait kegiatan penyelenggaran urusan pemerintahan, penyelenggaran tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah tentang kebijakan dan kegiatan, instansi yang terlibat dan SKPD penyelenggara koordinasi serta pembinaan batas wilayah, pencegahan, penanggulangan bencana dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum,”tuturnya. (Sukiman)

Pelaksanaan CSR Perlu Disempurnakan

csrSaat ini, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat atau Corporate Social Responsibility (CSR) Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) berbagai perusahaan yang ada di Purbalingga perlu disempurnakan. Pasalnya, pemberian CSR yang diberikan perusahaan  masih dilakukan pada pemberian santunan/bantuan kepada karyawan dan masyarakat dalam bentuk bingkisan, saat memasuki hari raya keagamaan saja. Sedangkan berdasarkan ketentuan yang ada, CSR adalah tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemapuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan dimana perusahaan itu berada.

“Sedangkan bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jembatan untuk akses perekonomian maupun pemberian beasiswa bagi kalangan tidak mampu dan lain sebagainya yang bersifat sosial serta berguna bagi masyarakat banyak, khsususnya masyarakat di sekitar perusahaan itu berada,,”tutur Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertarns) Kabupaten Purbalingga Ngudiarto, saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah di PT Boyang Industrial Purbalingga, Rabu (3/2).

Menurut Ngudiarto, selama ini, pengertian CSR yang dilakukan pengusaha dengan memberikan santunan atau bingkisan kepada karyawan dan masyarakat sekitar saat hari besar keagamaan/hari raya. Sehingga pihaknya tidak bosan-bosanya memberikan pengertian kepada pengusaha terkait dengan CSR tersebut agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan masih adanya warga Purbalingga yang tempat tinggalya belum layak, CSR juga dapat diberikan dalam bentuk rehabilitasi rumah tidak layak huni serta memberdayakan masyarakat dilingkungan perusahaan.

Senada dengan Ngudiarto, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Rusdiyanto meminta, agar pelaksanaan CSR perusahaan PMA maupun PMDN di Purbalingga lebih disempurnakan lagi. Dengan banyaknya 22 PMA dan enam PMDN di Purbalingga, semestinya CSR yang ada dapat mensejahterakan masyarakat di Purbalingga, khususnya di lingkungan perusahaan. Rusdiyanto juga menuturkan, semestinya selain penyempurnaan pelaksanaan CSR, dengan banyaknya industri di Purbalingga, alih teknologi bagi putra daerah juga dapat terwujud.

“Jangan sampai, masyarakat hanya bekerja tanpa mengetahui ilmu dan teknologi. Selain itu, perusahaan juga, harus memberi motivasi bagi masyarakat sekitar melalui CSR, karena perusahaan bisa hidup dan menjadi besar, berkat dukungan dari masyarakat,”ujarnya.

Berdasarkan data Dinsosnakertrans Kabupaten Purbalingga , saat ini di Purbalingga terdapat 22 PMA dan enam PMDN yang semuanya bergerak dalam bidang bulu mata dan rambut palsu (wig). Tenaga kerja (naker) yang terserap mencapai 47 ribu orang. Jumlah tersebut belum terhitung plasma atau industri sejenis yang dikelola di berbagai wilayah pedesaan di Purbalingga, sehingga jumlah total naker mencapai 60 ribu orang. Namun dari jumlah naker tersebut, didominasi  90 persen naker perempuan. Hal tersebut yang menjadi kendala naker di Purbalingga, sehingga kedepan, apabila ada pengusaha yang akan berinvestasi di Purbalingga harus memiliki komitmen untuk mempekerjakan naker laki-laki yang prosentasinya seimbang dengan naker perempuan. Komitmen yang harus dilakukan investor adalah sanggup menampung 50 persen naker perempuan dan 50 persen naker laki-laki,ujar Ngudiarto. (Sukiman)