Wakil Ketua DPRD Hadiri Rakerda Lazismu Purbalingga Tahun 2021

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Hj. Tenny Juliawaty, S.E. menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2021 Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Purbalingga, Sabtu (27/2) pagi.

Rakerda yang digelar di Green Sabin, Desa Cipaku Kecamatan Mrebet tersebut dibuka oleh Bupati Purbalingga yang diwakili oleh Kepala Dinpendukcapil Drs. M. Fathurohman, M.Si dan dihadiri oleh Ketua PD Muhammadiyah Ali Sudarmo, S.Pd serta segenap Pengurus Lazismu Purbalingga.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan Lazismu Wilayah Jawa Tengah diagendakan akan memberikan materi panel dalam acara Rakerda tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa Lazismu didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 yang merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Vaksinasi Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga

Jumat (26/2), Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga mengikuti kegiatan vaksinasi Covid-19 yang diprioritaskan bagi pelayan publik, pegawai pemerintah, wakil rakyat, tokoh agama, pendidik, pelayan publik krusial, lansia, transportasi publik, pedagang pasar dan petugas keamanan.
Pemberian vaksin kepada anggota DPRD dilaksanakan di Aula dr. Wargi Haryanto, Sp.Og Lantai III RSUD Panti Nugroho.
Vaksinasi kali ini merupakan tahap kedua dosis pertama, setelah sebelumnya dilaksanakan vaksinasi tahap pertama kepada para Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tenaga kesehatan.

Sejumlah anggota DPRD yang mengikuti vaksinasi Covid-19 antara lain :
Komisi I : H. Widodo, S.Ag.,MM.; Hamid, S.H.; H. Sutrisno, S.Pd.,M.Pd.; Mugi Wahyudi; Siti Sifa; Musofan, S.Si

Komisi II : Triyanto, SE,; Erni Widyawati, S.Sos.; Wily Rose Dhani Abdulah; Agus Budianto; Sumarsih, S.IP.; H. In’am Birohmatillah

Komisi III : Mimbarudin, S.Sos.; Adhi Irdiatno, SE.,ST.,MT.; Uswatun Khasanah; Ma’ruf Rido; Nur Tjahyati, A.Md.; Setiyani Rahayu, S.TP.; Predi Setiaji.

Komisi IV : Wahyono, S.IP.; Moh Sulhan, S.Ag.; Drs. Lukmanudin; Drs. H. Mugo Waluyo.

Dari sejumlah anggota DPRD yang mengikuti vaksinasi, tidak merasakan reaksi apapun dan sehat semua walaupun ada yang berusia lebih dari 60 tahun. Untuk dosis kedua akan dilaksanakan 14 hari kemudian, dan bagi yang berusia lebih dari 60 tahun akan dilaksanakan setelah 28 hari.

Pimpinan DPRD menghadiri Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga masa jabatan 2021 – 2026

Jumat (26/2) pagi, Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga yaitu Ketua DPRD HR. Bambang Irawan, SH, Wakil Ketua I H. Aman Waliyudin, SE, M.Si dan Wakil Ketua II Hj. Tenny Juliawaty, S.E. bersama Forkopimda menghadiri Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga masa jabatan 2021 – 2026 serta Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Purbalingga di Pendopo Dipokusumo.

Dalam acara yang digelar secara virtual tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BE Con, MM sebagai Bupati dan H. Sudono, S.T., M.T. sebagai Wakil Bupati Purbalingga bersama dengan pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di 16 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah.
Usai pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Ny. Atikoh Ganjar Pranowo melantik Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda 17 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah termasuk diantaranya Ny. Hj. Rusminem Sudono sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Purbalingga dan Rizal Diansyah, S.E. sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Purbalingga.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar kepala daerah terpilih bisa melaksanakan amanat rakyat dengan baik. Lebih lanjut Ganjar mengatakan sumpah jabatan yang telah diucapkan kepala daerah yang dilantik terus mengikat. Sumpah yang diucapkan bersama, bukan sekedar kalimat protokoler, tapi mantra yang mengikat saat diucap, sampai hari akhir menjabat.

“Jadikan momentum ini sebagai kesaksian bahwa jabatan dan kekuasaan itu ada batasnya. Kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan rakyat dan diatasnya adalah kekuasaan Tuhan,” tegas Ganjar melalui teleconference.

Sementara itu, usai dilantik, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BE Con, MM menyampaikan ada tiga hal prioritas yang akan dilaksanakan yaitu penanganan covid, pemulihan ekonomi, dan penataan infrastruktur jalan.

Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga mengucapkan :

Selamat dan Sukses atas Pelantikan Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., M.M. dan H. Sudono, S.T., M.T. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Masa Jabatan 2021 – 2026.

Semoga menjadi pemimpin yang amanah, dengan semangat baru untuk melanjutkan pembangunan guna mewujudkan Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing, menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia.

Ayo… satukan langkah, bergerak bersama membangun Purbalingga.

Komisi IV melakukan tinjauan ke Jembatan Merah

Peninjauan ke Jembatan Kali Gintung atau dikenal dengan Jembatan Merah yang menghubungkan Desa Pepedan di Kecamatan Karangmoncol dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan menjadi agenda yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Purbalingga, Kamis (18/2).

Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Komisi IV antara lain Drs. H. Mugo Waluyo; Drs. Lukmanudin dan Teguh Dwiyanto, S.T. serta didampingi Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sigit Purwanto, S.T.

Seperti diketahui, Jembatan Merah tersebut telah selesai dibangun pada tahun 2018 dengan menggunakan APBD yang berasal dari Bangub Provinsi Jawa Tengah dengan total anggaran mencapai Rp 28 miliar, namun sampai saat ini jembatan tersebut belum digunakan untuk lalu lintas kendaraan sebagaimana mestinya, karena jembatan tersebut masih harus melewati beberapa uji kelayakan jembatan.

Pada September 2020 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menggandeng tim pemeriksa independen dari Universitas Gajah Mada (UGM). Tim tersebut bekerja untuk membantu Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
Kemudian pada pertengahan Oktober 2020 telah dilakukan uji pembebanan jembatan oleh KKJTJ.

Komisi IV berharap agar jembatan merah tersebut benar-benar layak digunakan dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana penghubung antar wilayah.

Komisi III melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga yang membidangi kesejahteraan rakyat, melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga, Kamis (18/2) bertempat di ruang rapat Komisi III.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III Mimbarudin, S.Sos dan diikuti oleh segenap anggota komisi antara lain Adhi Irdiatno, S.E., S.T., M.T.; Hj. Yuniarti, S.H.; Miswanto, M.Pd.; Ma’ruf Rido; Uswatun Khasanah, Nur Tjahyati, A.Md dan Setiyani Rahayu, S.TP. serta dihadiri Kepala Dinas Kesehatan drg. Hanung Wikantono, M.P.PM.

Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Dinas Kesehatan melaporkan perkembangan jumlah kasus covid-19 di Kabupaten Purbalingga. Hanung mengatakan hingga tanggal 17 Februari 2021 tercatat 4.869 orang yang terkonfirmasi positif covid-19, dengan tingkat kematian mencapai 201 orang (4.41%) dan tingkat kesembuhan mencapai 4.453 orang (90%).

“Saat ini jumlah pasien yang dirawat mulai mengalami tren penurunan dengan jumlah pasien yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 168 orang dan 47 orang dirawat di rumah sakit, sehingga jumlah ruang isolasi pasien covid-19 sudah mulai kosong dari 254 tempat tidur yang disiapkan”, jelasnya.

Lebih lanjut Hanung mengungkapkan, Pemerintah telah melakukan berbagai formulasi kebijakan untuk menekan angka penyebaran covid-19 seperti dengan PSBB, PPKM jilid I, PPKM jilid II, Gerakan Jateng di Rumah Saja dan PPKM Berbasis Mikro.
Saat ini Pemerintah sedang melaksanakan tahap vaksinasi, dimana vaksinasi bukan sebagai cara untuk menghentikan 100% kasus covid-19, namun vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar untuk mencegah penularan virus ini, tentunya vaksinasi tersebut harus diimbangi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Seperti diketahui, di Kabupaten Purbalingga telah dilakukan pencanangan vaksinasi kepada jajaran Forkopimda beserta tokoh masyarakat, tokoh agama serta tenaga kesehatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya vaksinasi kepada orang dengan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi tertular dan menularkan covid-19 seperti anggota TNI, POLRI, dan petugas pelayanan publik lainnya.

Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Puspahastama, Pasar Penican dan Owabong

Kamis (18/2), Komisi II DPRD Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas di bidang perekonomian, melakukan kunjungan kerja ke Perumda Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama (Puspahastama), Pasar Penican Kecamatan Kemangkon dan Perumda Objek Wisata Air Bojongsari (Owabong).
Kunjungan kerja dipimpin oleh Ketua Komisi II Puput Adi Purnomo dan diikuti oleh anggota komisi antaralain Karseno, S.H.; H. In’am Birohmatillah; Suharto, S.H.; Bayu Widyatama; Triyanto, S.E.; Erni Widyawati, S.Sos dan Sumarsih, S.IP.

Dalam kunjungan kerja ke Perumda Puspahastama, diungkapkan oleh Sri Wahyuni, AKs Direktur perumda tersebut bahwa Puspahastama telah memperoleh laba sekitar 1,5 miliar di tahun 2020, dan diharapkan laba di tahun 2021 akan terus meningkat sejalan dengan pengembangan usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Salah satu produk yang sedang dikembangkan yakni beras premium dengan kemasan baru.

Selanjutnya dalam kunjungan kerja ke proyek revitalisasi Pasar Rakyat Penican, Komisi II memberikan rekomendasi agar dibuatkan penangkal petir dan pihak pelaksana proyek diminta berkoordinasi dengan PLN karena ditemukan kabel listrik yang melintas di lokasi proyek pasar tersebut. Diketahui revitalisasi Pasar Rakyat Penican didanai dari APBD yang bersumber dari Bangub Provinsi Jawa Tengah senilai 6,1 miliar dan saat ini sudah mencapai 1,51% dari target 0,9%. Pasar Rakyat ini nantinya akan dibangun 104 kios dan 124 lapak.

Sementara itu dalam kunjungan ke Perumda Owabong, Komisi II melakukan rapat kerja bersama jajaran manajemen perumda tersebut guna evaluasi kegiatan tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021.
Sebagaimana diketahui, Perumda Owabong yang mengelola beberapa obyek wisata andalan di Purbalingga ini, mengalami penurunan pendapatan di tahun 2020 karena dampak dari pandemi covid-19.
Hal itu disebabkan berbagai kebijakan yang membatasi kunjungan wisata. Berbagai upaya promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun regional telah dilakukan, namun tidak begitu berdampak hasilnya. Komisi II dan manajemen Perumda Owabong berharap pandemi ini cepat selesai agar sektor pariwisata kembali normal dan tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Komisi I Melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Desa Rajawana

Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga yang diketuai oleh H. Widodo, S.Ag, M.M. dan beranggotakan antara lain Hamid, S.H.; H. Tongat, S.H., M.M.; H. Sutrisno, S.Pd, M.Pd; Karsono, A.Ma.Pd. dan Musofan, S.Si melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol, Kamis (18/2)

Sesuai dengan bidang tugasnya, dalam kunjungan kerja kali ini Komisi I melakukan silaturahmi pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa yang antara lain meliputi kebijakan APBDes 2021 dalam penanganan covid-19, pelaksanaan PPKM Mikro, pendistribusian JPS, pelaksanaan ADD dan DD, serta administrasi pemerintahan desa.

Kunjungan Komisi I diterima oleh Kepala Desa Rajawana Suwanto Hadinata beserta perangkat desa dan didampingi Camat Karangmoncol Juli Atmadi, S.STP.

Ketua DPRD menghadiri Rakornis TMMD ke-110 TA 2021

Bertempat di Aula Soedirman Makorem 071/Wijayakusuma, Kamis (18/2) Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan, SH menghadiri Rakornis TMMD ke-110 TA. 2021 bersama dengan Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Dwi Lagan Safrudin, S.I.P dan Komandan Kodim 0702/Purbalingga Letkol Inf Decky Zulhas, S.H., M.Han.

Acara yang digelar virtual dengan aplikasi zoom meeting tersebut dipimpin oleh Wakil Aster Kasad Bin Tahwil Komsos dan Bakti TNI serta diikuti oleh Bupati, Ketua DPRD, jajaran Kodam dan Kodim seluruh Indonesia.
Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) merupakan operasi bakti TNI yang dilaksanakan terpadu dan lintas sektoral bersama Kementerian/LPNK, Pemda serta komponen masyarakat sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan di wilayah.
TMMD ke-110 TA.2021 mengusung tema “TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri”.

Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu dari 50 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi TMMD. Rencananya, kegiatan tersebut dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.

Ketua DPRD menghadiri rapat koordinasi terkait masalah penambangan bahan galian C

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR. Bambang Irawan, SH bersama Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BE Con, MM , Dandim 0702, Kasat Reskrim Polres Purbalingga, Forkopimcam Kemangkon, Dinas dan pihak-pihak terkait, menghadiri acara rapat koordinasi terkait masalah penambangan bahan galian C yg terletak di Desa Kemangkon kecamatan Kemangkon.
Acara yang digelar di Aula Kecamatan Kemangkon tersebut menghadirkan warga yang pro dan warga yang kontra serta pihak penambang.

Seperti diketahui keberadaan penambangan bahan galian C di Desa Kemangkon telah menimbulkan pro dan kontra. Warga yang kontra menyampaikan bahwa keberadaan penambangan bahan galian C membawa dampak negatif, salah satunya rusaknya jalan di desa tersebut. Sedangkan warga yang mendukung menyatakan bahwa keberadaan penambangan tersebut membawa dampak positif, yaitu menyediakan lapangan kerja bagi warga sekitar.

Dari hasil diskusi FORKOPIMDA, maka diputuskan oleh Bupati Purbalingga untuk menutup sementara kegiatan penambangan. Selanjutnya akan diadakan evaluasi sambil menunggu perbaikan jalan Desa Kemangkon – Desa Panican yang telah dianggarkan dalam APBD TA 2021 sebesar 3,2 miliar. Rencananya, perbaikan jalan mulai dikerjakan pada bulan April setelah hasil lelang pekerjaan selesai.

Sementara itu, Ketua DPRD menyatakan mendukung kebijakan Bupati yang menutup sementara aktivitas penambangan tersebut agar situasi di Desa Kemangkon menjadi kondusif. Dia berharap agar masing-masing pihak dapat menahan diri, serta meminta kepada penambang jika sudah dibuka kembali ijin pertambangannya maka harus menaati aturan yang berlaku.