Ketua DPRD hadiri rapat Forkopimda Purbalingga

Senin (26/10) malam, Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan, SH menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Purbalingga, yang dilaksanakan rutin setiap Senin malam di Peringgitan Rumah Jabatan Bupati Purbalingga.

Rapat dipimpin oleh Pjs. Bupati Purbalingga Sarwa Pramana, SH, M.Si, dan diikuti oleh Ketua KPU dan Bawaslu Purbalingga serta Kepala OPD terkait.

Ketua DPRD mengikuti Rakor secara virtual bersama Menkopolhukam, Menko PMK dan beberapa Menteri terkait

Usai melaksanakan upacara peringatan Hari Santri Nasional, Kamis (22/10), Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan, SH bersama Pjs Bupati  Sarwa Pramana, SH, M.Si, dan jajaran Forkopimda mengikuti Rakor secara virtual bersama Menkopolhukam, Menko PMK dan beberapa Menteri terkait serta para pimpinan lembaga tinggi negara dalam rangka antisipasi penyebaran covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020 di Peringgitan Rumah Jabatan Bupati Purbalingga.

Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2020

Kamis (22/10), Ketua DPRD Kabupaten  HR Bambang Irawan, SH  bersama dengan Pjs Bupati Sarwa Pramana, SH, M.Si, jajaran Forkopimda, Kepala Kemenag dan Perwakilan Ormas Keagamaan Kabupaten Purbalingga mengikuti Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2020.

Upacara yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan tersebut bertempat di halaman pendopo Dipokusumo, dengan pembina upacara Pjs. Bupati dan diikuti oleh peserta yang berasal dari jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

Isu kesehatan yang terjadi saat ini diangkat menjadi tema Hari Santri Nasional 2020 yakni “Santri Sehat Indonesia Kuat”. Hal ini berdasarkan fakta bahwa santri dan jajaran pesantren mempunyai peranan penting dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Rapat Koordinasi Forkopimda Purbalingga

Senin (19/10) malam, Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan, SH menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Purbalingga di Peringgitan Rumah Jabatan Bupati Purbalingga.

Rapat dipimpin oleh Pjs. Bupati Purbalingga Sarwa Pramana, SH, M.Si,  dan diikuti oleh Ketua KPU dan Bawaslu Purbalingga serta Kepala OPD terkait.

Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS TA. 2021

Senin (19/10), DPRD Kabupaten Purbalingga menggelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD HR Bambang Irawan, SH dan dihadiri oleh Pjs. Bupati Purbalingga Sarwa Pramana, SH, M.Si,, semua Pimpinan dan anggota DPRD serta para Asisten Sekda. Acara ini juga diikuti secara virtual melalui video conference dengan aplikasi zoom meeting oleh para Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Camat, Pimpinan BUMN dan BUMD di tempat masing-masing.

Rapat paripurna yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan tersebut mengagendakan  Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemkab Purbalingga dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) TA. 2021.

Dalam laporan Badan Anggaran yang diserahkan kepada Pjs. Bupati Purbalingga disampaikan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemda hendaknya lebih aktif lagi dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada dan menggali sumber pendapatan yang baru, dan juga melakukan optimalisasi penerimaan dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi. Dimasa pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya ini, Pemda hendaknya dapat lebih memfokuskan pada program kegiatan yang langsung menyentuh kepada penanganan dampak yang diakibatkannya, baik selama pandemi berlangsung maupun pasca pandemi, termasuk program kegiatan yang mendukung ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Pjs. Bupati Sarwa Pramana, SH, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2021 diarahkan untuk lima prioritas pembangunan yaitu :
1. Pengembangan sumberdaya lokal untuk pemulihan dan pengembangan ekonomi;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutaan;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan fokus pada pembangunan kesehatan, melalui upaya promotive dan preventive terkait Covid;
4. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang fokus pada pengembangan e-government untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Kelima prioritas pembangunan tersebut akan bisa terlaksana dengan baik apabila pandemi Covid-19 sudah dapat dikendalikan.

Deklarasi Damai dalam rangka Mewujudkan Kamtibmas yang Aman dan Kondusif di Kabupaten Purbalingga

Senin (19/10) pagi, Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan, SH bersama Pjs. Bupati Purbalingga Sarwa Pramana, SH, M.Si, dan jajaran Forkopimda menghadiri dan menyaksikan Deklarasi Damai dalam rangka Mewujudkan Kamtibmas yang Aman dan Kondusif di Kabupaten Purbalingga.

Deklarasi tersebut diikrarkan dan ditandatangani oleh Ormas, LSM, OKP, Akademisi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Purbalingga yang berkomitmen untuk :
1. Menolak segala bentuk kerusuhan, aksi unjuk rasa jalanan dan tindakan anarkis yang dapat memecah belah kesatuan dan kesatuan bangsa;
2. Menyelesaikan setiap permasalahan, sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;
3. Mendukung POLRI/TNI/Pemda, dalam melakukan pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum;
4. Membantu menciptakan situasi Kamtibmas Purbalingga yang aman damai dan kondusif selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

Penyampaian aspirasi sejumlah perwakilan LSM terkait ditetapkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law

Selasa (13/10), Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan, SH bersama Pjs. Bupati Sarwa Pramana, SH, M.Si, Kapolres, Dandim 0702 dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Purbalingga menerima penyampaian aspirasi dari sejumlah perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya Aliansi Peduli Buruh Purbalingga.

Perwakilan delapan lembaga (LSM) secara bergiliran menyampaikan aspirasinya terkait ditetapkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law oleh DPR RI.

Koordinator aliansi Tito Rachmat Kurniawan menegaskan, ke delapan lembaga yang terdiri dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Sangga Langit, Anak Bangsa, Paguyuban Purbalingga Bersatu (PPB), Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI), Insident Java Independent (IJI), Komunitas Semut dan Komunitas Seni Purbalingga (Konsep) menolak UU Cipta Kerja.

Ketua DPRD HR Bambang Irawan, SH  menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan sangat santun, kondusif, sejuk dan menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya siap membuka pintu dengan perwakilan buruh dan kelompok masyarakat yang peduli dengan masalah buruh. Menurutnya terkait UU Cipta Kerja merupakan ranah pemerintah pusat. “Namun saya sepakat jika kita saling berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan para pekerja yang ada di Kabupaten Purbalingga. Jika ada persoalan silakan temui saya dan mari kita bicara untuk mencari solusi,” ungkapnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Pjs. Bupati Purbalingga, “Saya sangat senang, aliansi buruh yang ada di Purbalingga tidak melakukan demonstrasi yang dapat menyebabkan kerusuhan atau tindakan anarkhi namun memilih mengikuti audiensi ini dengan tertib, aman, dan damai seperti ini.”

Pihaknya berharap, audiensi damai yang terjadi di Purbalingga sekarang dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dan pesan kedamaian ini dapat disebarluaskan oleh semua pihak.

Dalam kesempatan tersebut perwakilan peserta aksi menyerahkan salinan pernyataan sikap terkait penolakan UU Cipta Kerja kepada Ketua DPRD. Selanjutnya Ketua DPRD menandatangani surat pengantar aspirasi yang akan dikirim langsung ke Presiden, Ketua DPR RI, Gubernur Jawa Tengah dan tembusannya dikirimkan ke masing-masing unsur LSM.

Ketua DPRD mengikuti Rakor Sinergitas Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah serta Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law

Selasa (13/10) pagi, Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan, SH  mengikuti Rakor Sinergitas Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah serta Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law.

Rakor secara virtual tersebut dipimpin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Jend. Pol. (Purn). Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dan diikuti oleh para Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota seluruh Indonesia.

Rapat paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 Raperda

DPRD Purbalingga menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 (tiga) Raperda yakni :
1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purbalingga;
3. Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Rapat paripurna yang digelar Rabu (7/10) ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Aman Waliyudin, SE, M.Si dan dihadiri oleh Pjs. Bupati Purbalingga Sarwa Pramana, SH, M.Si, segenap Anggota DPRD serta para Asisten Sekda. Sedangkan para Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat serta Pimpinan BUMD mengikuti rapat paripurna secara virtual di tempat masing-masing.

Pjs. Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi atas persetujuannya terhadap 3 (tiga) Raperda untuk dibahas lebih lanjut dalam panitia khusus.
Pjs. Bupati menyampaikan jawaban secara urut atas pandangan umum fraksi dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Amanat Nasional dan Fraksi Persatuan Demokrat.

Terhadap pandangan maupun pertanyaan dari beberapa fraksi dengan substansi yang sama, penjelasannya tidak diulang, namun dijawab sekaligus kepada fraksi sebelumnya.

Dalam jawabannya, Bupati menyampaikan antara lain bahwa terkait perubahan payung hukum pengelolaan keuangan daerah dapat disampaikan bahwa sosialisasi terhadap PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan Raperda Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah disosialisasikan kepada seluruh OPD pada tahun 2019, dan di tahun 2020 ini sudah mulai diimplementasikan karena berkonsekuensi terhadap proses perencanaan.
Kemudian terkait keberadaan Penyidik PNS dan rasio kebutuhan PNS, bahwa jumlah PPNS dengan jumlah regulasi Perda yang ada tidak sebanding sehingga pada saat ini kurang optimal, rencana ke depan akan menambah jumlah PPNS terutama dalam bidang penataan ruang dan bidang kesehatan.
Selanjutnya mengenai penanggulangan penyakit menular selain covid-19 antara lain TB Paru, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan HIV/AIDS. Pemda melalui Dinkes telah melalukan penanganan yang penganggarannya telah rutin masuk di APBD.

Rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 (tiga) Raperda

Selasa (6/10) DPRD Purbalingga melaksanakan rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD HR Bambang Irawan, SH dan dihadiri Pjs. Bupati Purbalingga Sarwa Pramana, SH, M.Si , Sekda Purbalingga dan para Asisten Sekda dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 (tiga) Raperda.

Rapat paripurna tersebut diikuti secara virtual oleh para Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat dan pimpinan BUMD di tempat masing-masing serta masyarakat melalui streaming live instagram.