Silaturahmi Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Purbalingga

Minggu (28/6), Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR  Bambang Irawan, SH bersama Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B Econ, MM dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purbalingga K.H. Roghib Abdurrahman menghadiri Silaturahmi Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan di Pendopo Dipokusumo.
Acara dihadiri oleh segenap PDM Kabupaten Purbalingga beserta badan otonomnya seperti Aisyiah, LAZISMU, Pemuda Muhammadiyah, KOKAM dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Bertindak selaku pembicara tausiyah yakni H. Sukarman, S.Ag. yang merupakan salah satu Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga.

Silaturahmi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR  Bambang Irawan, SH  bersama Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B Econ, MM menghadiri Silaturahmi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan di Pendopo Dipokusumo, Sabtu (27/6). Acara dihadiri oleh segenap PCNU Kabupaten Purbalingga beserta badan otonomnya seperti Muslimat, Ansor, BANSER, Fatayat, IPNU dan IPPNU.

Bertindak selaku pembicara tausiyah yakni K.H. Arif Mushodiq, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran Bukateja.

Rapat paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019

DPRD Purbalingga menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Rabu (24/6) di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD HR  Bambang Irawan, SH dan dihadiri oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B Econ, MM , segenap anggota DPRD, Sekda Purbalingga dan para Asisten Sekda. Sedangkan para Kepala OPD, Camat serta Pimpinan BUMD mengikuti rapat paripurna secara virtual di tempat masing-masing.

Bupati menyampaikan jawaban secara urut atas pandangan umum fraksi dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Amanat Nasional dan Fraksi Persatuan Demokrat.
Terhadap pandangan maupun pertanyaan dari beberapa fraksi dengan substansi yang sama, penjelasannya tidak diulang, namun dijawab sekaligus kepada fraksi sebelumnya.

Dalam jawabannya, Bupati menyampaikan bahwa jawaban dan penjelasan masih dalam tataran kebijakan yang bersifat umum. Oleh karenanya untuk lebih rinci dapat dibahas pada rapat komisi maupun rapat Banggar. Sedangkan saran-saran dari semua fraksi pada prinsipnya dapat diterima dan diperhatikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019

Selasa (23/6) DPRD Purbalingga melaksanakan rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Aman Waliyudin, S.E., M.Si dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, Sekda Purbalingga Wahyu Kontardi, S.H. sesuai dengan penugasan dari Bupati Purbalingga, beserta para Asisten Sekda dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Rapat paripurna tersebut diikuti secara virtual oleh para Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat dan pimpinan BUMD di tempat masing-masing.

Dari ketujuh fraksi menyampaikan bahwa ditinjau dari segi yuridis formal Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua fraksi dapat menerima dan menyetujui raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi-komisi dan Badan Anggaran.

Rapat paripurna Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019

DPRD Purbalingga menggelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD HR Bambang Irawan, SH dan dihadiri oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B. Econ, MM, semua Pimpinan DPRD, Sekda Purbalingga dan para Asisten Sekda, Senin (22/6), dengan agenda Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
Rapat paripurna yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan ini juga diikuti secara virtual melalui video converence dengan aplikasi zoom meeting oleh para Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Camat, Pimpinan BUMN dan BUMD di tempat masing-masing.

Penyerahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga kepada DPRD merupakan amanat dari pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam sambutannya, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B. Econ, MM menyampaikan bahwa penyampaian raperda yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang telah diaudit oleh BPK, sebagai bentuk komitmen untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemkab Purbalingga.
Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2019 Pemkab Purbalingga kembali memperoleh sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keempat kalinya.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Bupati bahwa temuan pemeriksaan BPK jumlahnya semakin berkurang. Jika pada pemeriksaan tahun 2018 terdapat 14 temuan, maka pada tahun 2019 telah berkurang menjadi 7 temuan pemeriksaan. Berkurangnya temuan pemeriksan ini merupakan salah satu indikator semakin meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Purbalingga, yang menjadi semakin baik dan akuntabel.
Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan tersebut, juga sejalan dengan meningkatnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendorong pencapaian kinerja Pemda. Hal tersebut ditunjukkan dengan diperolehnya predikat B pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Silaturahmi IPHI

Mengakhiri bulan Syawal 1441 H, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Purbalingga menggelar silaturahmi / halal bi halal di Pendopo Dipokusumo, Sabtu (20/6) dengan menerapkan protokol kesehatan.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan, SH dan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B. Econ, MM  dengan pembicara tausiyah Ustadz Drs. H. Ahmad Kifni dari Purwokerto.

Pemantauan penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi new normal

Guna mengetahui kesiapan penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi new normal di tempat ibadah, Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan, SH bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Bupati Purbalingga  Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B. Econ, MM, Kepala Kantor Kemenag serta Ketua MUI mengecek sejumlah masjid dan gereja, Kamis (18/6). Dari hasil pengecekan, sebagian besar tempat ibadah telah menerapkan protokol kesehatan menuju new normal. Hal ini diharapkan tidak hanya di tempat ibadah yang ada di kota, namun di semua tempat ibadah sampai pelosok desa di Kabupaten Purbalingga menerapkan protokol kesehatan, seperti mengatur shaf dan jarak antar jamaah di masjid atau jarak tempat duduk jamaah di gereja, menyiapkan alat pengukur suhu, menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun, dan mewajibkan jamaahnya untuk memakai masker.

Pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Kamis (18/6) Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan, SH hadir bersama Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BE, Con, MM dan jajaran Forkopimda, sekaligus menyaksikan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga.

Pembangunan Zona Integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian / Lembaga dan Pemda yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selamat kepada BPS Kabupaten Purbalingga.

DPRD Kabupaten Purbalingga menggelar rapat paripurna

Selasa (16/6), DPRD Kabupaten Purbalingga menggelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD HR Bambang Irawan, SH dan dihadiri oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BE Con, MM semua Pimpinan DPRD, Sekda Purbalingga dan para Asisten Sekda, serta diikuti secara virtual melalui video converence dengan aplikasi zoom meeting oleh para Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Camat, Pimpinan BUMN dan BUMD di tempat masing-masing.
Rapat paripurna yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan tersebut mengagendakan dua acara yakni Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 dan Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2019.

Dalam laporan Pansus VI yang dibacakan oleh H. Tongat, S.H., M.M. dinyatakan bahwa dari dua Raperda yang dibahas oleh Pansus VI, hanya disepakati satu Raperda, sedangkan satu Raperda harus ditunda pembahasannya.
Sementara itu Ketua DPRD HR Bambang Irawan, SH lebih jelas menyampaikan bahwa sehubungan dengan pembahasan yang dilaksanakan oleh Pansus VI, maka hari ini (16/6) DPRD Purbalingga bersama Bupati hanya menyetujui satu raperda yakni Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 karena secara substantif dan normatif prosedur serta semua syaratnya sudah terpenuhi. Sedangkan Raperda Tentang Rencana Detail Tata Ruang (Raperda RDTR) Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2020-2040 harus ditunda pembahasannya, karena masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti proses validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), rekomendasi Gubernur dan persetujuan substansi. Kemudian hari ini kita juga menyampaikan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati 2019 yang sudah diputuskan pada rapat paripurna sehari sebelumnya.
Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BE Con, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa diharapkan dengan ditetapkannya raperda tersebut dapat memberikan dampak positif, mulai dari meningkatnya investasi yang berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Purbalingga. Sedangkan terkait rekomendasi LKPJ Tahun 2019, Bupati mengatakan akan menindaklanjuti semua masukan dari DPRD.