Utami Dilantik Jadi Anggota DPRD Antarwaktu

ANGGOTA DPRD ANTARWAKTU : Ketua DPRD Purbalingga Tongat melantik dan mengambil sumpah Utami sebagai anggota DPRD Antarwaktu, Kamis (12/4).

Utami, S.Pd. AUD dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga antarwaktu, Kamis (12/4). Dia menggantikan Haryanto, S.Pd. anggota DPRD dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang meninggal dunia 12 Desember 2017.
“Pelantikan Utami Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa masa jabatan anggota DPRD lima tahun. Namun adakalanya masa jabatan tidak terlaksana sampai selesai dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan,”kata Ketua DPRD Purbalingga Tongat, usai melantik Utami.
Dijelaskan, pelantikan Utami dilaksanakan pada rapat paripurna istimewa. Tongat juga membacakan Surat Keputusan Nomor : 172/30 tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Purbalingga.
Bupati Tasdi yang hadir dalam cara tersebut menyampaikan selamat dan berharap Utami tidak sekedar melengkapi , namun lebih dari itu adalah untuk mendukung jalannya roda pemerintahan. Yang bersangkutan diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas baru serta dapat bekerjasama dengan semua pihak.
“DPRD adalah mitra kerja Pemerintah Daerah, maka anggota DPRD diharapkan dapat menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan keinginan masyarakat, sehingga bersama-sama dapat mengembangkan kehidupan demokrasi dan kemampuan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan,” kata Tasdi.
Kepada alm. Haryanto, S.Pd. beserta seluruh keluarganya, atas nama Pemkab Purbalingga Bupati Tasdi ucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas dan totalitas pengabdian yang telah disumbangkan kepada institusi DPRD maupun kepada masyarakat
“Mudah-mudahan pula, buah pemikiran, segala bentuk keteladanan dan kerja keras almarhum Haryanto, S.Pd sebagai sumbangsih kepada Purbalingga dicatat sebagai amal soleh yang bernilai iabadah,” imbuhnya.(Tim GL)

Progres Lelang Lamban, DPRD Panggil Jajaran Pemkab

Progres Lelang Lamban, DPRD Panggil Jajaran Pemkab

Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga menyoroti lambannya progres lelang kegiatan fisik, yang dibiayau APBD tahun 2018. Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga memanggil jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga di ruang pimpinan DPRDKabupaten Purbalingga.
Datang mewakili Pemkab adalah Kepala Badan keuangan daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga Drs Subeno MSi dan jajarannya.
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H Tongat SH MM mengatakan, pemanggilan yang digelar tertutup tersebut, dilakukan untuk mengetahui progres kegiatan fisik yang dianggarkan melalui APBD 2018. “Kami ingin mengetahui bagaimana perkembangannya. Serta, apa saja kesulitan yang ditemui oleh Pemkab,” katanya.
Dia menjelaskan, sebagai pengawas kegiatan Pemkab Purbalingga, DPRD berkepentingan mengetahui progres seluruh kegiatan yang telah dianggarkan di APBD. “Kami ingin program percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Bupati benar-benar jalan,” imbuhnya.
POlitisi PDIP ini juga mengungkapkan, pihaknya tengah membahas percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemkab Purbalingga. Sebab, tahun ini, Pemkab merencanakan ada dua kegiatan yang dikerjakan mendahului APBD Perubahan 2018.
“Hal itu membutuhkan persetujuan DPRD Purbalingga, dalam hal ini banggar (Badan Anggaran, red). Sehingga, perlu dilakukan rapat bersama antara Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red),” ujarnya.
Ditambahkan olehnya, dua kegiatan yang dikerjakan mendahului APBD Perubahan 2018 adalah pembangunan lanjutan Jembatan Tegalpingen-Pepedan dan pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah Kalipacur, di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan.
“Jembatan Tegalpingen-Pepedan harus dikerjakan mendahului APBD Perubahan 2018. Karena dikhawatirkan, jika terlalu lama dibiarkan mangkrak, akan merugikan Pemkab. Sebab, pekerjaan sudah mencapai 92 persen dan seluruh besi jembatan sudah ada di lokasi pembangunan,” jelasnya.
Sedangkan, TPA Sampah Kalipacur, harus segera dibangun karena Kabupaten Purbalingga mengalami darurat sampah pasca ditutupnya TPA Sampah di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, beberapa waktu lalu. (Tim GL)

Nama Daerah Pemilihan (Dapil) di Pileg Berubah

Nama Daerah Pemilihan (Dapil) di Pileg Berubah

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, nama dapil mengalami perubahan dan sudah dialokasikan jumlah kursinya.
Sebelumnya, KPU Daerah (KPUD) Purbalingga telah menetapkan jumlah kursi DPRD Purbalingga tetap berjumlah 45 karena jumlah penduduk Purbalingga masih di bawah 1 juta. Sedangkan jumlah dapil yang oleh beberapa partai politik (Parpol) diajukan bertambah, teapi tetap berjumlah lima dapil.
“Terjadi perbedaan jumlah alokasi kursi dikarenakan jumlah penduduk yang digunakan untuk pembagi jumlah kursi juga mengalami perbedaan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga, Sri Wahyuni, Jumat (27/4).
Dia merinci, Dapil I meliputi Kecamatan Bukateja, Kemangkon dan Purbalingga mempunyai alokasi 9 kursi di parlemen dengan jumlah penduduk 192.796. Dulu dapil ini disebut Dapil III. Kemudian Kecamatan Bojongsari, Kalimanah, Kutasari dan Padamara yang dulu disebut Dapil IV kini menjadi Dapil II. Dapil ini mempunyai alokasi 10 kursi dengan jumlah penduduk 216.054.
Kemudian, Dapil III meliputi Kecamatan Bobotsari, Karangjambu, Karangreja dan Mrebet, dulu adalah Dapil V. Dapil ini mempunyai alokasi 9 kursi dengan jumlah penduduk 196.148. Dapil IV yang meliputi kecamatan Karanganyar, Karangmoncol, Kertanegara dan Rembang mempunyai alokasi 10 kursi dengan jumlah penduduk 198.327. Dulu dapil ini adalah Dapil I. Sedangkan Dapil V, dulu adalah Dapil II meliputi Kecamatan Kaligondang, Kejobong dan Pengadegan dengan alokasi tujuh kursi DPRD dengan jumlah penduduk 149.979.
“Sosialiasi mengenai jumlah kursi dan perubahan nama dapil sudah mulai dilakukan melalui berbagai cara dan media. Masyarakat perlu tahu tahu dan diedukasi agar tidak terjadi apatisme terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia,” katanya.
Mengenai Pileg DPRD Provinsi dan DPR RI, Kabupaten Purbalingga masuk dalam Dapil X bersama Kabupaten Kebumen dan Banjarnegara. Dulu dapil ini desebut Dapil VII. Alokasi kursi DPRD Provinsi Jateng bertambah menjadi 120 kursi yang sebelumnya hanya 100 kursi yang otomatis harus menambah jumlah Dapil. (Tim GL)

Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah Terdaftar di Database

Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah Terdaftar di Database
Semua industri kecil dan menengah yang mengajukan izin secara otomatis masuk database perusahaan di Kabupaten Purbalingga yang dicetak dalam buku induk penanaman modal setiap tahun.
Hal tersebut merupakan jawaban Bupati H Tasdi SH MM yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Wahyu Kontardi SH dalam acara Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda di ruang rapat paripurna DPRD Kab. Purbalingga yang dipimpin oleh Wakil KetuaDPRD H. Adi Yuwono, SH. , Sabtu (24/3)
Hal tersebut berkaitan pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai bagaimana pendataan yang baku tentang perusahaan industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Purbalingga.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan industri adalah terbatas pada industri skala kecil dan menengah, sedangkan industri besar menjadi kewenangan pemerintah provinsi.” Kata Wahyu.
Terkait pertanyaan mengenai potensi pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga, Wahyu menyampaikan Purbalingga saat ini memiliki beberapa industri-industri yang permintaan pasarnya terus meningkat sehingga berpotensi untuk dikembangkan.
“Purbalingga memiliki industri yang beragam seperti pengolahan kayu, kerajinan rambut, sapu glagah, knalpot, kasur lantai, konveksi, kerajinan tempurung, bambu, olahan makanan dan bahan makanan, gula kelapa, sepatu. Beberapa diantaranya berkembang cukup baik dan berpotensi dikembangkan” kata Wahyu.
Industi yang dapat dikembangkan karena terus meningkatnya permintaan pasar, lanjut Wahyu, adalah industri olahan hasil pertanian yang berbahan baku buah, olahan hasil peternakan (telur, daging ayam, daging sapi), olahan hasil perikanan (fillet), olahan hasil perkebunan (kopi lada, gula kelapa kristal.
“Khusus industri kecil knalpot saat ini pemasaran produk dilakukan secara online dan pengirimannya memanfaatkan jasa pengiriman barang.” papar Wahyu. (Tim GL)

GMBI dan Ansor Desak RUU Antiterorisme Ditetapkan

SERAHKAN PERNYATAAN SIKAP : Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Purbalingga, Saryono menyerahkan pernyataan sikap terkait aksi terorisme kepada Ketua DPRD Tongat didampingi Wakil Ketua DPRD Adi Yuwono dan Wakil Ketua Komisi IV Wahyono, Rabu (16/5). GMBI mendesak agar pemerintah segera menetapkan RUU Antiterorisme.

Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Purbalingga mendesak kepada pemerintah untuk segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Antiterorisme. Langkah itu perlu dilakukan untuk mensikapi aksi terorisme yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini.
Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Purbalingga, Saryono mengatakan, pihaknya mengutuk keras aksi terorisme, siap melawannya dengan sekuat tenaga dan pikiran serta siap membantu Polri mendeteksi dini dan memberantas terorisme.
“Kami juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU antiterorisme menjadi UU,” katanya saat audensi dengan jajaran DPRDKabupaten Purbalingga, Rabu (16/5).
Ketua DPRD Purbalingga, Tongat menuturkan, pihaknya akan mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU antiterorisme menjadi UU. Dia juga akan meminta Bupati agar membuat surat edaran kepada ketua RT untuk waspada kepada warga baru serta mengamati gerak-gerik warga yang dinilai sudah menyimpang.
“Masyarakat harus sadar bahwa terorisme adalah musuh bersama yang harus dihilangkan dari NKRI. Kami mendukung aparat penegak hukum untuk memberantas terorisme sampai dengan tuntas,” tambah Wakil Ketua DPRD Adi Yuwono didampingi Ketua Komisi III Wahyono.
Ketua PC GP Ansor Purbalingga, Wagino Abdul Manaf mengatakan, pihaknya mengutuk keras aksi terorisme di sejumlah daerah yang terjadi beberapa hari terakhir dan bertekad bulat untuk bersama-sama mencegah, melawan, dan memberantasnya. Pihaknya mendukung penuh Polri mengambil langkah antisipasi dan mendorong agar lembaga eksekutif dan legislatif memberikan dukungan sepenuhnya untuk memenuhi kecukupan dan kemampuan personel serta operasional.
“Kami mendukung Presiden mengambil langkah konstitusional yang diperlukan dengan menerbitkan Perppu Antiterorisme sebagai landasan hukum kuat dalam memberantas terorisme,” katanya saat menemui Kapolres Purbalingga, Selasa (15/5) sore.
GP Ansor mengimbau warga bersama-sama dalam membendung faham radikal dan ujaran kebencian yang berkembang di media sosial dan masyarakat. Pihaknya siap bekerja sama dengan Polri memberantas terorisme,” katanya.
Kapolres Purbalingga AKBP Nugroho Agus Setiawan mengapresiasi GP Ansor dan mengharap selalu membangun kerja sama dalam menangkal paham radikalisme demi menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah Purbalingga. Apabila masyarakat melihat ada hal-hal yang terindikasi mengarah kepada tindakan radikalisme ataupun bentuk tindak kriminal yang lain untuk segera melaporkan ke polisi. (Tim GL)