DPRD Minta Dinhub Cari Sistem Parkir yang Efisien

DPRD Minta Dinhub Cari Sistem Parkir yang Efisien

Masalah parkir menjadi diskusi yang cukup panjang yang seolah tidak ada habisnya. Melihat kondisi riil di Purbalingga, kata Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan SH , target pemasukan parkir Rp 2 miliar sebenarnya kecil. Pasalnya, hampir semua titik menjadi sumber parkir yang harusnya bisa dikelola secara optimal.
“Secara prinsip, kami sepakat dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinhub. Mulai dari menginventarisir lokasi, pengelola dan pembinaan petugas parkir,” katanya, Rabu (14/2).
Namun demikian, pihaknya meminta agar Pemkab juga belajar ke wilayah lain tentang pengelolaan parkir yang lebih efisien. Sistem itu mencakup fasilitas kenyamanan pengguna parkir dan kemudahan dengan peralatan modern.
“Misal, dalam parkir itu ada jaminan kehilangan dan keamanan. Dari sisi PAD, pemerintah lebih mudah mengupdate data, dengan membangun sistem yang baik termasuk menggunakan peralatan zaman now,” katanya.
Dinhub wajib membuat kajian tentang bagaimana pengelolaan parkir yang dari sisi PAD terpenuhi baik dan kenyamanan pengguna parkir terlayani dengan baik. Terkait wacana program seperti sistem parkir khusus, kantung parkir, transaksi nontunai dan kerja sama dengan pihak ketiga, DPRD secara prinsip sangat sepakat dengan hal itu.
“Apa lagi dengan kerja sama pihak ketiga sebagai pengelola. Pemerintah tidak terlalu lagi dipusingkan membuang energi memikirkan parkir,” katanya.
Dalam waktu dekat, pihaknya berencana mengadaan studi banding kajian sistem parkir semacam itu. Di tegaskan lagi, lapak parkir adalah milik masyarakat bukan perorangan dan pengelolanya adalah pemerintah daerah. (ST)

Petani Minta Realisasi Pabrik Gula Mini

Petani Minta Realisasi Pabrik Gula Mini

PURBALINGGA- Rencana adanya investor pabrik gula mini di Purbalingga disambut baik oleh para petani tebu. Namun mereka meminta agar pabrik itu teralisasi dan menyerap hasil tanaman mereka.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Purbalingga, Sugimin mengatakan, siapapun investornya, dinas terkait harus bisa meyakinkan kepada petani, terutama terkait fasilitasi di budi daya tebu. Jangan sampai karena adanya bantuan dari pemerintah miliaran, namun akhirnya gagal dan petani seperti dibohongi.

Dia mencontohkan, selama ini ada bantuan miliaran untuk pupuk, bibit dan lainnya. Namun pada realisasinya tidak berhasil. Bahkan petani merugi. Jika ada pabrik gula mini, pemerintah harus bisa menyakinkan petani bisa semakin sejahtera.

“Kalau memang bisa meyakinkan itu, maka petani tebu akan berduyun-duyun mendaftarkan diri bekerja sama untuk pabrik gula itu. Jika hanya seperti tahun- tahun sebelumnya, maka petani akan minim semangatnya,” tambah pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Kabupaten Purbalingga ini.

Kepala Dinas Pertanian (Dinpertan) Kabupaten Purbalingga, Lily Purwati mengatakan, ada rencana investasi pabrik gula mini di Purbalingga. Meski nantinya pabrik yang akan dibangun kapasitasnya tidak terlalu tinggi yaitu kapasitas produksi 500 ton, jika terwujud akan membangkitkan kembali gairah petani tebu di kabupaten Purbalingga. Lahan di Purbalingga untuk siapkan tebu memadai.

“Dengan kapasitas produksi 500 ton, pada tahap pertama dibutuhkan lahan sekira 500 hektare. Kami semangat lagi mengembangkan budi daya tebu yang saat ini sedang menurun. Petani tentunya juga akan kembali bangkit,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya gairah petani tebu menurun drastis karena biaya paskapanen tinggi. Pasalnya tebu dikirim ke pabrik-pabrik yang jauh dan transportasinya tinggi seperti ke Madukismo Bantul, Banjaratma Brebes hingga ke Tersana Baru Cirebon.

Dengan ketersediaan lahan saat ini hanya 500 hektare, maka dengan adanya rencana investor pabrik gula mini ini, akan dikembangkan kembali lahan yang ada. Yaitu mengusulkan bantuan bibit, pupuk dan lainnya.

“Dulu kita pernah mendapatkan alokasi bantuan dana hingga Rp 6 miliar. Kami optimis saat 2018 sudah siap fasilitasinya, maka 2019 akan bisa kembali berkembang. Sehingga pasokan petani ke pabrik gula mini lebih menguntungkan,” katanya. (Tim GL)

Perlu Disiapkan Kawasan Industri Ramah Lingkungan

Perlu Disiapkan Kawasan Industri Ramah Lingkungan

Pemkab Purbalingga perlu menyiapkan kawasan industri ramah lingkungan. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi dampak negatif keberadaan industri. Diantaranya adanya pencemaran lingkungan.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Demokrat (FPD) Sunarko dalam Pandangan Umum Fraksi terkait Empat Raperda, yang dibacakan dalam rapat paripurna, Kamis (15/3). Diungkapkan pembangunan bidang industri perlu, namun jangan mengabaikan lingkungan.
Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra Wahyono sh menyampaikan Pemkab perlu tegas terhadap perusahaan yang melanggar. Perlu ada sangsi yang baku kepada perusahaan yang tidak memiliki izin usaha industri. Selain itu perusahaan juga wajib berada di kawasan industry. “Jika melanggar harus ditindak,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan HR Bambang Irawan sh mengatakan pihaknya meminta penjelasan kepada Pemkab tentang klasifikasi industri kecil dan menengah yang dimaksud. Pihaknya mendukung adanya Raperda tersebut. “Karena bisa menghindari adanya persaingan tidak sehat di sektor industry,” ungkapnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Cahyo Susilo menanyakan apakah Purbalingga telah memiliki grand design penataan kawasan industri. Menurutnya grand design merupakan hal yang penting untuk mendukung pemberlakuan Raperda tersebut.
Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM , Rabu (14/3) menyerahkan empat Raperda ke dewan. Tiga Raperda lainnya masing-masing adalah Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan, Perubahan atas Perda Nomor 02 Tahun 2014 dan Pencabutan Perda Nomor 20 Tahun 2012. “Pandangan dari fraksi yang ada di DPRD akan kami sampaikan pada rapat paripurna Jumat (16/3),” kata Tasdi. (Tim GL)

Pembangunan TPA Sampah Mendahului APBD Perubahan

Pembangunan TPA Sampah Mendahului APBD Perubahan

DPRD Kabupaten Purbalingga mendukung langkah Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM, untuk mempercepat pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Rencananya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga akan meminta persetujuan DPRD Purbalingga, untuk membangun TPA Sampah di Bedagas mendahului APBD Perubahan 2018. Sebab, saat ini Purbalingga tengah menghadali darurat sampah pasca ditutupnya TPA Sampah di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari.
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, H Tongat SH MN mengatakan, terkait permohonan bupati terkait pembangunan TPA sampah Bedagas dengan mendahului anggaran APBD perubahan, pihaknya akan segera menindaklanjuti. “Mekanismenya mudah, hanya membutuhkan persetujuan Banggar (Badan Anggaran DPRD Purbalingga, red), asal alasannya kuat. Dan kami melihat alasannya sangat kuat, karena Purbalingga tengah menghadapi darurat sampah,” jelasnya, Rabu (14/3).
Dia menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan studi banding ke TPA di Kabupaten Pati yang menjadi percontohan pengelolaan TPA yang baik. “Informasinya di Kabupaten Pati pengelolaan TPA-nya terbaik. Kami akan lihat ke sana. Jika memang benar, maka kami akan menindaklanjuti untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Purbalingga Ahmad Sa’bani meminta Pemkab untuk tidak pelit menggelontorkan anggaran dalam proyek pembangunan tempat TPA sampah di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Sehingga penanganan sampah tidak dilakukan setengah-setengah.
Dia menambahkan, selain membangun TPA di Bedagas, Pemkab disarankan membangun tempat penampungan sementara (TPS) dengan kapasitas cukup banyak di lima titik. Masing-masing di Bobotsari, Rembang, Bukateja, Purbalingga, dan Kutasari. Di TPS tersebut, sampah dipilah.
“TPA nantinya hanya untuk pemrosesan seperti membuat pupuk dan biogas sehingga sampah bisa menjadi sumber PAD, jadi primadona. Karena itu pembangunan TPA harus maksimal, termasuk pembangunan TPS dan manajemennya. Sebab dampaknya berpuluh tahun ke depan,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purbalingga, HR Bambang Irawan SH mengatakan, pihaknya mendukung rencana Bupati dalam pembangunan TPA sampah Bedagas meskipun harus mendahului anggaran. Pasalnya keberadaan TPA sangat penting untuk masyarakat.
“Harapannya penggunaannya tepat guna. Betul-betul dilaksanakan dengan baik. Secara prinsip nanti fraksi kami yang ada di Banggar juga akan menyetujui,” katanya.
Seperti diberitakan , Bupati Purbalingga Tasdi akan meminta persetujuan ke DPRD Purbalingga agar pembangunan TPA sampah Bedagas mendahului anggaran APBD perubahan untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Purbalingga.
Sebab, pembangunan TPA sampah tidak bisa dianggarkan dalam APBD murni. Pemkab baru menganggarkan untuk pembuatan gambar rancang detail atau detail enginering design (DED)-nya. Penganggaran baru bisa dimasukkan dalam APBD perubahan.(ST)

Ketua DPRD Buka Sepakbola Pemuda Pancasila Cup

Ketua DPRD Buka Sepakbola Pemuda Pancasila Cup

32 tim dari wilayah Eks Karisidenan Banyumas berlaga di Turnamen Sepakbola Pemuda Pancasila (PP) Cup. Pertandingan digelar di lapangan Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Purbalingga. “Turnamen ini dimulai Kamis (29/3).
Pembukaan dilakukan oleh Ketua DPRD Tongat didampingi Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinparpora) Purbalingga Yanuar Abidin,” kata Ketua Panitia Ika Lestari, Jumat (30/3).
Dia menjelaskan menjelaskan, tujuan diselenggarakan turnamen sepak bola ini, untuk menjaring bibit – bibit unggul pemain sepak bola di eks karisidenan Banyumas, khususnya di Kabupaten Purbalingga.
Pertandingan ini merupakan wujud dari kepedulian Pemuda Pancasila Kabupaten Purbalingga terhadap dunia olah raga, yang selama ini juga aktif dalam mendedikasikan diri terhadap kemaslahatan sosial.
Pertandingan sepak bola Pemuda Pancasila Cup ini akan memperebutkan piala bergilir, yang rencananya akan diadakan setahun sekali.” mohon doanya semoga kegiatan ini bisa rutin diadakan” Ika menambahkan.
Selain memperebutkan piala bergilir turnamen ini juga akan memberikan hadiah terhadap pemenang berupa tropi dan uang pembinaan, untuk Juara I akan mendapatkan uang pembinaan Rp 5 juta rupiah Juara II Rp 3 juta rupiah Juara III dan IV masing- masing mendapat Rp 1 juta rupiah. (Tim GL)

DPRD Dorong Percepatan Pembangunan TPA Sampah

DPRD Dorong Percepatan Pembangunan TPA Sampah

DPRD Kabupaten Purbalingga mendorong Pemkab Purbalingga dalam upaya percepatan pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Hal itu untuk mengatasi permasalahan sampah yang saat ini terjadi di Purbalingga paska penutupan TPA Sampah Banjaran bulan lalu.”Itu (keberadaan TPA sampah-red) kewajiban Pemkab. Harus punya, karena itu kami dorong pemkab untuk mempercepat pembangunannya,” kata Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, H Tongat SH MM.
Paska keluarnya rekomendasi dari konsultan teknis terhadap keberadaan TPA sampah Banjaran pada 2016 lalu yang menyebutkan harus ditutup Februari 2019, Pemkab tidak tinggal diam. Pemkab langsung menganggarkan dana dan bergerak untuk pengadaan tanah calon lokasi TPA baru.”Sebenarnya Pemkab sudah berupaya. Rencananya kan, 2016 dapat lahan, 2017 bangun, 2018 pindah. Sebenarnya uangnya sudah ada, tapi ternyata mencari lahannya sangat sulit. 2016 gagal dapat tanah, 2017 gagal lagi, baru di akhir 2017 dapat di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan,” katanya.
Dia menilai, masyarakat yang lahannya akan dijadikan TPA sampah merasa khawatir akan terjadi pencemaran dan menggangu kesehatan. Namun sebenarnya hal itu bisa diatasi jika pemkab mengedukasi bahwa TPA sampah tidak identik kumuh dan tercemar selama ditangani dengan baik. Karena itu, studi banding ke daerah yang penanganan sampahnya baik, harus dilakukan untuk diterapkan di Purbalingga.
“Memang untuk pembangunan TPA sampah yang baru belum dianggarkan tahun ini. Tapi mungkin nanti bisa diusahakan di APBD Perubahan,” ungkapnya.
Seperti diberitakan Purbalingga mengalami darurat sampah setelah TPA sampah Banjaran ditutup. Sejumlah titik tempat pembuangan semantara (TPS) di Kota Purbalingga mulai menggunung dan berdampak pada bau tidak sedap. Kasi Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purbalingga, Catur Kurniawan mengatakan sudah hampir satu minggu, terjadi penumpukan sampah terutama di pasar-pasar besar, seperti pasar Segamas, Pasar Bobotsari, Pasar Kutasari, Pasar Bukateja dan sudut Stadion Goentoer Darjono Purbalingga.DLH belum dapat menargetkan kapan mulai beroperasinya TPA sampah Bedagas. Pasalnya pembangunan TPA sampah baru, belum teranggarkan di APBD 2018. Untuk saat ini, DLH juga baru berhasil membebaskan lahan pembangunan TPA Bedagas. masuk TPA sampah Bedagas.(Tim GL)

Diusulkan, Pembentukan Sentra Produk Usaha Mikro


KETERANGAN FOTO:
BATIK LIMBASARI : Batik khas Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari, Purbalingga dipamerkan dalam sebuah acara. Kerajinan hasil usaha mikro ini menjadi salah satu produk andalan. Agar lebih berkembang diusulkan dibentuk sentra produk usaha mikro.

Diusulkan, Pembentukan Sentra Produk Usaha Mikro

Pemkab Purbalingga diusulkan untuk membentuk sentra produk usaha mikro. Pasalnya produk tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Selain itu perlu dilakukan pendampingan agar usaha mikro bisa terus berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan sejumlah fraksi saat rapat paripurna DPRD Purbalingga terkait Raperda tentang Bela Beli Produk Purbalingga, Selasa (6/2). Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Ahmad Syahbani mengatakan produk usaha mikro yang ada diantaranya batik tulis di Desa Galuh Kecamatan Bojongsari, produk gerabah di Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang dan produk sapu glagah di Kecamatan Karangreja dan Bojongsari.
“Perlu dibuat sentra. Sehingga jika ada yang mencari produk mikro tinggal menuju sentranya saja,” ujarnya.
Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyarankan agar system pemasaran produk UMKM di Kabupaten Purbalingga tidak hanya menggunakan system komvensional. Ketua FPKB Siti Mutmainah mengatakan produk bela-beli yang mendapatkan fasilitas dan pendampingan jangan hanya produk makanan saja.
“Produk lain seperti produk pertanian dan perikanan juga perlu difasilitasi dan masuk produk bela-beli,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Cahyo Susilo mengatakan pihaknya mengharapkan Pemkab bisa memberikan solusi terkait pemenuhan kebutuhan modal bagi usaha mikro. Selain itu juga perlu langkah kongkret agar produk UMKM bisa bersaing di pasar modern. “Ini menjadi tantangan tersendiri,” tandasnya.
Juru bicara FPDIP Utik Andrawati menyampaikan pihaknya menanyakan sangsi apa yang diberikan kepada dinas dan instansi di Kabupaten Purbalingga yang tidak menggunakan produk lokal yang masuk dalam produk bela-beli. Selain itu sejauh mana pendataan tentang potensi usaha mikro yang ada.(Tim GL)

Belum Sesuai PP 54/2017, Raperda Perusda Wisatama Belum Ditetapkan

7 RAPERDA : Wakil Ketua DPRD Adi Yuwono didampingi dua pimpinan DPRD Cress Adhisuseno dan Mukhlis serta Sekda Purbalingga Wahyu Kontardi menandatangani berita acara penetapan 7 Raperda, dalam rapat paripurna, Sabtu (23/3).

Belum Sesuai PP 54/2017, Raperda Perusda Wisatama Belum Ditetapkan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perusda Wisatama belum ditetapkan. Pasalnya Raperda yang akan mengatur tentang pengelolaan Perusda pariwisata di Kabupaten Purbalingga tersebut, penyusunannya belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Demikian disampaikan Sekda Purbalingga Wahyu Kontardi SH , di usai rapat paripurna dewan dengna agenda penetapan tujuh Raperda, Sabtu (23/3). Dijelaskan, penundaan dilakukan setelah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dijelaskan, menurut Kemendagri pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus melalui tahap dan proses. “Hal itu mengacu Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD,” ujarnya.
Dalam hal ini Kepala Daerah wajib menyampaikan rencana pendirian BUMD kepada Mendagri. Lampiran yang disertakan masing-masing mengenai kebutuhan daerah, analisa kelayakan usaha, ringkasan laporan keuangan pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir, dokumen Perda tentang APBD selama tiga tahun terakhir dan dokumen RPJMD.
“Hasil konsultasi tersebut telah kami sampaikan pada rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Kami dan Pansus sepakat untuk menyesuaikan mekanisme dan prosedur. Artinya Raperda tersebut harus disusun mengacu PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD,” tegasnya.

Kendati demikian Pemkab bersama DPRD Purbalingga menetapkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna dewan, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Adi Yuwono.
Disampaikan Adi, Raperda yang ditetapkan masing-masing Raperda tentang Bela-Beli Produk Purbalingga, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga, Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. “Dua Raperda lainnya yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Raperda Tentang Pencabutan Atas Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah,” imbuhnya.(Tim GL)