Raperda Penanggulangan HIV/AIDS Ditetapkan

Raperda Penanggulangan HIV/AIDS Ditetapkan

TANDA TANGAN : Ketua DPRD Purbalingga Tongat menandatangani penetapan 11 Raperda, Rabu (31/1). Salah satunya adalah Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

DPRD Kabupaten Purbalingga menetapkan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, dalam rapat paripurna, Rabu (31/1). Raperda tersebut ditetapkan bersama 10 Raperda lainnya.
Ketua DPRD Purbalingga Tongat mengatakan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS merupakan Raperda Prakarsa yang diusulkan oleh Komisi III DPRD. Menurutnya program penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Purbalingga belum bisa berjalan optimal.
“Pasalnya awalnya Pemkab belum memiliki payung hukum untuk mengoptimalkan pencegahan dan penularan penyakit tersebut,” ungkapnya.
Dipaparkan, Di Jawa Tengah terdapat 16 kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda HIV/AIDS. Sedangkan di wilayah eks-karesidenan Banyumas tinggal Purbalingga saja yang belum memiliki Perda tersebut. “Dengan ditetapkannya Raperda itu maka Purbalingga memiliki payung hukum yang jelas dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS,” ungkapnya.
10 Raperda lain yang juga ditetapkan menjadi Perda adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Raperda tentang Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Raperda tentang Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa, Raperda tentang Pedoman Penataan Desa dan Raperda tentaqng Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
“Kemudian Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame, Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga, Raperda tentang Pelaksanaan dan Retribusi Metrologi Legal, Raperda tentang Pencegahan dan Raperda tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama,” terangnya.
Penetapan 11 Raperda tersebut dihadiri oleh Bupati Tasdi. Dalam sambutannya bupati menyampaikan keberedaan 11 Raperda itu diharapkan bisa menjadi regulasi dan payung hukum dalam melaksanakan kebijakan.
“Termasuk dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang perlu mendapatkan perhatian serius,” imbuhnya.(Tim GL)

Rekanan Tak Boleh Menunda Pekerjaan

Rekanan Tak Boleh Menunda Pekerjaan

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan SH meminta rekanan yang memenangkan lelang kegiatan fisik, untuk tak menunda pekerjaan jika kontrak kerja sudah dilakukan. Hal itu, dilakukan agar percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga bisa berjalan sesuai harapan.
“Saya melihat selama ini, banyak rekanan yang tak langsung bekerja ketika kontrak kerja sudah ditanda tangani. Sehingga, hal itu berimbas pada molornya target pengerjaan kegiatan fisik yang mereka menangkan saat lelang,” jelasnya.
Sebab, dia melihat tahun lalu banyak kegiatan yang molor pekerjaannya, karena rekanan yang tak langsung bekerja begitu kontrak kerja dilakukan. “Ini harus dibenahi,” tegasnya.
Dia menambahkan, program percepatan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemkab, harus didukung oleh semua pihak terkait. “Jangan sampai OPD (organisasi perangkat daerah, red) sudah tepat waktu menyerahkan dokumen lelang, serta lelang berjalan sesuai tahapan. Akan tetapi, rekanan justru yang mengulur waktu pengerjaan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, dia juga kembali menegaskan dalam proses lelang, unit layanan pengadaan harus memperhatikan betuk ketersediaan dukungan dari rekanan yang memenangkan lelang. “Jangan sampai, karena rekanan tak memiliki ketersediaan dukungan, mulai dari alat, tenaga profesional dan teknis lainnya, namun dimenangkan,” tambahnya.
Dia memastikan, KOmisi IV akan menjalankan betul fungsi pengawasannya, dalam kegiatan fisik APBD 2018 baik murni atau pun perubahan. Hal itu, dilakukan agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan sesuai tahapan. “Selain itu, kami juga bisa melakukan evaluasi dengan baik,” katanya. (Tim GL)

Penempatan Pedagang Harus Libatkan Paguyuban

Penempatan Pedagang Harus Libatkan Paguyuban

Komisi II DPRD Kabupaten Purbalingga meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga, untuk melibatkan paguyuban pedagang dalam pembagian los dan kios Pasar Bukateja. Hal itu, dilakukan agar tak terjadi permasalahan di lapangan saat pemindahan pedagang Pasar Bukateja.
Ketua Komisi II H Akhmad Sa’bani mengatakan, dalam pemindahan pedagang sebuah pasar, hampir dipastikan akan muncul masalah dalam pembagian los maupun kios. Sebab, hampir semua pedagang ingin mendapatkan los atau pun kios yang sesuai dnegan harapannya, agar dagangannya laris.
“Oleh karena itu, sangat penting Dinperindag dan pengelola pasar melibatkan paguyuban pedagang pasar, dalam menentukan posisi los dan kios pedagang saat pemindahan Pasar Bukateja,” jelasnya kepada Radarmas, Senin (22/1).
Politisi dari Partai Golkar ini, melihat hal itu bisa menjadi bibit permasalahan ke depan, jika tak diantisipasi sejak awal. Dia juga melihat pemindahan pedagang ke penampungans ementara dan pembangunan pasar sudah baik.
“Secara umum, saya lihat proses pembangunan pasar (Bukateja) tahap pertama cukip baik. Hanya kami mempertanyakan besaran los yang ada, apakah sudah sesuai atau tidak. Ini harus diperhatikan oleh Dinperindag,” jelasnya.
Dia berharap, tahun ini, seluruh pedagang yang saat ini menempati pasar darurat di Jalan Raya Bukateja-Kutawis sudah bisa pindahan ke dalam pasar baru. Sehingga, untuk proses pembangunan tahap kedua diharapkan bisa diselesaikan lebih cepat dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. (Tim GL)

Goa Lawa Harus Dikelola Lebih Profesional

Goa Lawa Harus Dikelola Lebih Profesional

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga Karseno SH meminta kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Purbalingga, untuk lebih profesional lagi dalam mengelola objek wisata Goal Lawa. Sebab, kondisi objek wisata di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja ini, dari dulu hingga sekarang obyek wisata tersebut belum mengalami perubahan yang signifikan.
“Potensi objek wisata Goa Lawa sebenarnya sangat besar. Sebab, Goa Lawa menjadi goa salah satu dari sedikit goa vulkanik yang ada di Indonesia. Keunikan itu, harus dijadikan daya jual,” jelasnya kepada Radarmas ditemui di DPRD Kabupaten Purbalingga, Selasa (29/1).
Menurutnya, jika kondisi pengelolaannya seperti ini terus, maka Goa Lawa akan sulit berkembang dan maju. “Hasil kunjungan kerja yang dilakukan Pemkab ke Guangzou, Cina beberapa tahun lalu harus benar-benar diterapkan. Jangan sampai biaya besar yang sudah dikeluarkan menjaid mubazir,” imbuhnya.
Dia menambahkan, tak hanya itu objek wisata Goa Lawa juga dinilai tak mampu memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. “Dalam setahun, sumbangan PAD dari Objek Wisat Goa Lawa masih sangat minim, hanya Rp 600 juta,” imbuhnya.
Tak hanya itu, dia menilai di objek wisata goa yang terbentuk dari bebatuan vuklanik tersebut masih terdapat premanisme. Sehingga, membuat pengunjung tidak nyaman. “Banyak hal yang harus diubah dan dirombak,” tegasnya.
Dia juga setuju dengan ide bupati, yang mewacanakan manejemen pengelolaannya harus diubah. Karena, selama ini Goa Lawa yang masih dikelola oleh Dinporaparbelum mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga ada wacana dikelola oleh unit tersendiri yang lebih profesional.
“Bagian dalam goa jug aperlu dibenahi. Pengunjung harus melihat sesuatu yang beda di dalam goa. Tak boleh dibiarkan begitu saja seperti yang terjadi selama ini,” imbuhnya. (Tim GL)

Kocok Ulang Pimpinan AKD Berjalan Lancar

Kocok Ulang Pimpinan AKD Berjalan Lancar

RAPAT PARIPURNA : Ketua DPRD Purbalingga H Tongat SH MM didampingi Wakil Ketua H Adi Yuwono SH memimpin rapat paripurna dengan agenda penetapan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD, Rabu (10/1)

Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) mendominasi jabatan pimpinan alat kelengkapan DPRD (AKD). Fraksi dengan jumlah kursi terbanyak, yaitu 11 kursi tersebut mendudukkan HR Bambang Irawan SH sebagai Ketua Komisi IV dan Hj Utik Andrawati sebagai Ketua Komisi I.
Hal tersebut dipastikan dalam rapat paripurna internal DPRD dengan salah satu agendanya Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, Rabu (10/1). Ketua DPRD H Tongat SH MM mengatakan untuk jabatan Ketua Komisi II diduduki H Akhmad Sabani dari Fraki Partai Golkar (FPG). “Ketua Komisi III diduduki Endra Yulianto SE dari Fraksi Gerindra,” ungkap Tongat yang memimpin rapat paripurna tersebut.
Tongat menjelaskan bahwa penetapan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dilakukan setelah lintas fraksi melakukan pembahasan bersama. Mengenai FPDIP yang menduduki jabatan di dua komisi, menurutnya adalah hal wajar. “Karena FPDIP meraih kursi terbanyak yaitu 11 dari 45 kursi di DPRD Purbalingga,” ujarnya.
Ketua FPDIP HR Bambang Irawan SH dalam kesempatan terpisah mengatakan fraksinya juga mendudukkan anggota FPDIP masing-masing Wuriyati sebagai wakil ketua Komisi II, Karseno sebagai wakil ketua Komisi III dan Munji Wibowo sebagai wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD. “Kami sudah melakukan lobi dengan fraksi lain. Kesepakatan sudah dicapai. Kami bawa ke rapat paripurna internal dan akhirnya ditetapkan,” tandasnya.
Bambang menyampaikan dalam kocok ulang pimpinan AKD pihaknya menggandeng lima fraksi lain masing-masing Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Amanat Nasional (FAN) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Persatuan Demokrat (FPD). “Dari hasil lobi politik, FAN mendudukkan anggotanya yaitu Suharto sebagai Ketua BK DPRD dan FPKS mendudukkan anggotanya Aris Widiarso sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda),” lanjutnya.
Dia juga menyampaikan, Jabatan wakil ketua Komisi I dipegang Siti Khafiatun (FPD) dan sekretaris Agus Sulastmo (FPG). Sekretaris Komisi II dipegang oleh Sugimin (Fraksi Gerindra). Sekretaris Komisi III diduduki Setiyani Rahayu (FAN), wakil ketua Komisi IV dipegang Wahyono (Fraksi Gerindra) dan sekretaris Sunarko (FPD).
Sementara itu Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) tidak mendapatkan jabatan di alat kelengkapan. Dalam komposisi pimpinan AKD sebelumnya, FPDIP dengan jumlah kursi terbanyak yaitu 11 kursi mendudukkan Bambang Irawan sebagai Ketua Komisi III yang membidangi Kesejahteraan dan Kesehatan Sedangkan Ketua Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan dijabat Hariani Indah P dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB).
Ketua Komisi II yang membidangi Perekonomian dijabat Aris Widiarso (FPKS), Ketua Komisi IV yang membidangi pembangunan Sugimin (Fraksi Gerindra), Ketua Badan Legislasi (Baleg) Suharto (Fraksi Amanat Nasional) dan Badan Kehormatan Inam Birahmatilah (Fraksi Persatuan Demokrat).(Tim GL)

Tahun 2018, Pemkab dan DPRD Bahas 30 Raperda

Tahun 2018, Pemkab dan DPRD Bahas 30 Raperda

Pemkab bersama DPRD Purbalingga tahun 2018 menyiapkan 30 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Masing-masing terdiri dari 25 Raperda usulan Pemkab dan 5 Raperda Prakarsa dari DPRD.
Ketua DPRD H Tongat SH MM , Minggu (14/1) mengatkan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Propemperda) Kabupaten Purbalingga tahun 2018 telah ditetapkan dalam rapat paripurna dewan, akhir Nopember lalu. “Ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 170/16 tahun 2017 tentang Propemperda Kabupaten Purbalingga tahun 2018,” jelasnya.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Purbalingga, Tavip Wurjono mengatakan 25 Raperda usulan tersebut nantinya akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul. Pihaknya meminta agar OPD pengusul agar segera menyusun draft raperda karena akan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas pada tahun 2018 triwulan pertama.
“Raperda yang diusulkan Pemkab Purbalingga diantaranya, datu pencabutan Raperda, 10 perubahan Raperda, serta pembuatan 14 Raperda,” jelasnya.
Tavip menambahkan 14 Raperda yang diusulkan sudah termasuk, 3 Raperda kumulatif terbuka. Yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, Raperda Perubahan APBD Tahun 2018, dan Raperda APBD Tahun 2019.
“Kemudian 9 Raperda lainnya merupakan rancangan peraturan daerah yang diluncurkan pembahasannya tahun 2017 ke tahun 2018,” terangnya.
Sedangkan Raperda prakarsa DPRD antaralain Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas prakarsa dari Badan Pembentukan Perda DPRD Purbalingga. Raperda tentang Perlindungan Anak dari prakarsa Komisi I DPRD. Raperda tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya prakarsa dari komisi 2 DPRD.
“ Selanjutnya Raperda tentang Pemberian Air Susu Eksklusif prakarsa dari komisi III DPRD serta Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga prakarsa dari komisi 4 DPRD,” imbuhnya. (Tim GL)

Komisi IV DPRD Gelar Rapat Kerja dengan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga


Komisi IV DPRD Gelar Rapat Kerja dengan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Purbalingga di ruang rapat komisi IV, Jum’at (19/1). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV HR Bambang Irawan, SH, dihadiri Kepala Dinkominfo Drs Sridadi, MM, Kabid Humas dan informasi Komunikasi Publik (IKP) Ir Prayitno, M.Si, Kabid Informatika Drs Sigit Dwi Sasongko, M.Si dan kabid Sandi, Statistik dan telekomunikasi (SST) Sugiman, SH. Rapat membahas evaluasi kinerja 2017 dan rencana kerja tahun 2018.
Bambang Irawan mengatakan, rapat kerja dimaksudkan agar anggota komisi IV memahami kinerja masing-masing Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra komisi IV. Dengan memahami kinerja dan kegiatan yang dilaksanakan, maka jika masyarakat menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan tugas Komisi IV maka, informasi itu bisa disampaikan dengan baik dan tidak bertolak belakang dengan OPD.
“Dinamika politik, kami bisa bersepakat, tetapi berseberangan, kami tidak bersepakat. Beda persepsi boleh saja, sedikit saja, tapi tidak bertolak belakang jauh, jadi masyarakat tidak bingung,” kata Bambang Irawan.
Bambang mengungkapkan, Pemkab Purbalingga dibawah kepemimpinan Bupati Tasdi, SH, MM dan Wakil Bupati Dyah hayuning Pratiwi, SE, B.Econ, saat ini tengah getol-getolnya membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap untuk menjaga kondusivitas masyarakat bersama-sama.
“Kami berkomitmen ketika kami berkomentar di media bukan asal datar. Bukan dalam artian, Asal Bapak Senang. Paling tidak komentarnya tidak nabraki. Dinamika perbedaan tetap saja ada, oleh karenanya fungsi koordinasi harus tetap dijalankan dengan baik,” kata Bambang Irawan.
Bambang Irawan berharap, evaluasi kinerja yang dinilai kurang di tahun 2017, dapat diperbaiki di tahun 2018. “Kami memahami, anggaran di beberapa OPD memang berkurang, tetapi setidaknya tidak mengurangi kinerja OPD yang bersangkutan,” kata Bambang Irawan.
Sementara itu, Kepala Dinkominfo Drs Sridadi, MM mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2017 dapat terselesaikan dengan baik. Anggaran yang tidak habis terpakai karena ada efisiensi dalam pelaksanaannya. Total belanja langsung pada tahun 2017 teranggarkan Rp 3.484.463.000,- dan terealisasi Rp 3.019.801.719 atau realisasi sebesar 86,66 persen. Untuk belanja langsung tahun 2018 sebesar 4.514.125.000,- untuk membiayai 17 kegiatan.
“Dibanding tahun 2017, ada dua kegiatan yang dipindah ke Bagian Humas & Protokol. Anggaran yang dipindah sekitar Rp 355 juta, untuk membiayai dua kegiatan. Kegiatan itu akan dikelola Bagian Humas & Protokol Setda yang belum dilantik pejabat definitifnya. Namun, sembari belum ada pejabat Humas yang definit di Setda, fungsi Humas pimpinan masih dijalankan oleh Dinkominfo,” kata Sridadi. (Tim GL)

Harga Beras Melonjak, Komisi II Cek Gudang Bulog

Harga Beras Melonjak, Komisi II Cek Gudang Bulog
Tingginya harga beras di Kabupaten Purbalingga, dalam beberapa waktu terakhir, langsung disikapi oleh Komisi II DPRD Kabupaten Purbalingga. Bersama dengan dinas terkait, Komisi II melakukan kunjungan kerja di gudang Bulog di Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Rabu (17/1) siang.
Ketua Komisi II Ahmad Sa’bani mengungkapkan, berdasarkan laporan masyarakat harga beras di Purbalingga sudahmenembus Rp 13 ribu per kilogram. “Oleh karena itu, kami mendatangi Bulog untuk mengecek ketersediaan beras,” ujarnya.
Dia mengapresiasi Bulog yang sudah melakukan operasi pasar, untuk mengendalikan harga beras agar tak semakin tinggi, Rabu (17/1) pagi. “Diharapkan, dengan adanya operasi pasar harga beras bisa stabil,” katanya.
Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Banyumas Setio Wastono menjelaskan, stok beras di gudang Bulog saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan empat bulan ke depan. “Kami memiliki stok sekitar 4 ribu ton,” imbuhnya.
Dia juga memastikan, beras sejahtera (rastra) atau yang dulu disebut beras miskin (raskin) siap didistribusikan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Sediyono mengatakan, diharapkan pada 25 Januari mendatang rastra, sudah bisa didistribusikan. Distribusi rastra tersebut, diharapkan bisa ikut mengendalikan harga beras di lapangan.
Dia menjelaskan, rastra belum bisa didistribusikan kepada penerima, karena ada perubahan regulasi pembagian rastra. Diantaranya, adalah beras yang sebelumnya diberikan 15 kilogram saat ini hantya diberikan 10 kilogram. Sehingga, harus dilakukan pengemasan ulang, karena selama ini beras yang ada di gudang dikemas 15 kilogram.
Tak hanya itu proses administrasi distribusi yang berubah, juga menghambat hal itu. Termasuk adanya perubahan data penerima. Sehingga, untuk menyesuaiakan dengan pola adminsitrasi yang baru tersebut, membutuhkan waktu. (Tim GL)