Bulan: Desember 2016

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Purbalingga ke 186 dirayakan dengan meriah dan semarak.  Kegiatan diawali dengan prosesi Pahargyan Agung yang dipusatkan di Pendapa Dipokusumo, Minggu (18/12).

“Dalam prosesi tersebut bupati, wabup, Ketua DPRD beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan pejabat mengenakan pakaian adat Jawa,’ kata Plt Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinbudparpora) Sridadi, selaku penanggung jawab acara.

Pahargyan Agung menggunakan gagrag Keraton Surakarta Hadiningrat dikarenakan Purbalingga yang dulu dikenal Kadipaten Purbalingga merupakan salah satu wilayah keraton Surakarta.  Diawali  prosesi pembacaan riwayat berdirinya Purbalingga oleh Asisten Ekbangkesra, Sigit Subroto, kemudian dilanjut prosesi songsong agung.

Juga dipentaskan juga tari gambyong sebagai tari penyambut tamu, setelah itu juga dipentaskan tari bambangan cakil. Tari tersebut merupakan tari klasik jawa tengah yang menceritakan perang antara kesatrian dan melawan raksasa.

Selanjutnya para pejabat juga melakukan kirab bersama pusaka milik Pemkab Purbalingga mengelilingi alun-alun. Selanjutnya mereka menuju gedung DPRD Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti rapat paripurna istimewa.

Usai acara tersebut Bupati Tasdi beserta istri, Wabup Dyah Hayuning Pratiwi bersama suami serta Ketua DPRD Tongat bersama-sama warga menyantap nasi tumpeng yang sudah disiapkan di kawasan alun-alun.  Dalam kesempatan itu dilaksanakan festival 1000 tumpeng yang dibuat oleh warga.

“Kami sangat senang bisa makan tumpeng dengan warga. Ini menunjukkan bahwa bupati dan rakyatnya tidak berjarak,” ujar Tasdi.

Sebelumnya pada Sabtu (17/12) juga dilaksanakan Pawai Budaya. Kegiatan itu mengambil start  di Jalan MT Haryono di depan SMAN 1 Purbalingga dan finish di depan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Jalan Jenderal Soedirman. Pawai budaya diikuti 52 peserta yang merupakan perwakilan sekolah, instansi dan kecamatan.

“Berbagai kesenian tradisional ditampilkan. Mulai kesenian kuda kepang, dames dan ujungan,’ ujar Sridadi. (Tim GL)

Kabupaten Purbalingga pada Minggu (18/12)  memasuki usia ke 186. Usia yang sebenarnya tidak muda lagi bagi kabupaten yang ada di wilayah eks karisidenan Banyumas tersebut.

Dibawah kepemimpinan Bupati Tasdi dan Wabup Dyah Hayuning Pratiwi yang dilantik 17 Februari lalu, Purbalingga mencoba terus bergerak untuk membangun. Namun ada persoalan mendasar yang perlu ditangani segera, yaitu masalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Bupati Tasdi merasa prihatin terhadap perkembangan capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Purbalingga yang terpuruk di posisi 20-an se Jawa Tengah. Padahal pada 2010 lalu, IPMPurbalingga sempat melejit dari ranking 33 di tahun 1999 menjadi ranking 17.

“Saat ini  IPM Kabupaten Purbalingga ranking kita nomor 20-an se Jawa Tengah,” ujarnya dalam berbagai kesempatan

IPM Purbalingga pada 2014 sebesar 66,32 persen dan bertengger di posisi 26 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Capaian tersebut masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah 68,78 persen. Meski IPM Purbalingga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun parallel dengan kenaikan yang dicapai Provinsi.

”Kondisi ini disebabkan proses pembangunan di Purbalingga yang mandeg,” ungkapnya.

Ketua DPRD H Tongat SH Mm mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki IPM tersebut. Salah satunya dengan menggenjot sejumlah program unggulan. Diantaranya program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Purbalingga.

“Kami mengalokasikan anggaran  Rp 2,15 miliar untuk 2.150 rumah. Kegiatan rehabilitasi RTLH diawali dengan kegiatan subuh berjamaah, kerja bhakti, pemberantasan sarang nyamuk dan penyampaian informasi kepada masyarakat,” terangnya.

Pemkab dan DPRD juga  menggenjot program Kartu Purbalingga Pintar.  Program ini dilaksanakan untuk menurunkan angka putus sekolah.  Menurutnya Salah satu indikator IPM adalah peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan.Dengan  Kartu Purbalingga Pintar, warga tidak mampu memperoleh  bantuan.

“Rinciannya masing-masing Rp 1 juta untuk calon siswa SD dan Rp 1,5 juta untuk calon siswa SMP kepada anak usia sekolah tidak sekolah,” ujarnya.

Pembangunan Infrastruktur menjadi prioritas kedua setelah program penanggulangan  kemiskinan di Purbalingga. Ketersediaan infrastruktur secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jalan, jembatan, prasarana pemukiman, irigasi, serta sarana pelayanan sosial mutlak dibutuhkan.

“Kondisi  infrastruktur yang layak  diharapkan dapat menjadi daya ungkit roda perekonomian masyarakat Purbalingga kedepan,”imbuhnya.(Tim GL)